PRESENTASI PROGRAM KERJA JURUSAN “BUSINESS LAW” 2015
Program Studi Business Law BINUS, bersama-sama dengan seluruh program studi di lingkungan Fakultas Humaniora, pada tanggal 26 November 2014 berkesempatan melakukan presentasi program kerja 2015 di hadapan Rektor, Wakil Rektor, dan pusat-pusat (centers) yang ada di universitas. Acara diawali dengan laporan oleh Dekan Fakultas Humaniora Dr. Johannes A.A. Rumeser. Pada momentum ini juga diserahkan secara resmi “University Award 2014” yang telah diterima oleh Wakil Rektor Prof. Bahtiar Saleh Abbas sehari sebelumnya dari Menteri Hukum dan HAM, di tengah acara “Hari Hak Kekayaan Intelektual Nasional” di Jakarta. Penyerahan kepada Rektor dilakukan oleh Dekan ke Rektor Prof. Harjanto Prabowo, disaksikan seluruh peserta rapat.
Presentasi diawali dengan laporan capaian jurusan selama satu tahun terakhr, diikuti analisis SWOT. Salah satu poin penting yang masih dipandang perlu diperbaiki adalah perihal belum banyaknya masyarakat luas mengenal program studi S-1 Hukum di BINUS. Hal ini wajar mengingat BINUS lebih dikenal sebagai perguruan tinggi yang unggul di bidang IT. Padahal penguasaan IT ini pula yang membuat program studi hukum BINUS tampil sangat spesifik yang berbeda dengan program sarjana hukum di tempat-tempat lain. Racikan keunikan program “business law” BINUS memiliki kejelasan dan kekhasan. Dalam salah satu acara diskusi yang diadakan guna membahas kualifikasi kompetensi nasional di bidang hukum untuk program studi hukum di BINUS, salah seorang dosen senior dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, S.H., memberi catatan menarik. Menurutnya, ia belum menemukan program studi yang menamakan dirinya “business law” seperti di BINUS, yang memiliki fokus studi yang jelas dengan pengerucutan pada penguasaan ICT law dan ITC law. Komentar ini ditegaskan beliau kembali saat bertemu dengan para assessor BAN-PT yang tengah melakukan visitasi di Kampus BINUS beberapa bulan lalu.
Adalah tugas mulia bagi program studi Business Law untuk dapat menyadarkan masyarakat tentang arti penting pendidikan tinggi hukum yang mampu mengintegrasikan pemahaman mendasar tentang keilmuan, tapi juga tidak luput dari pemahaman peserta didiknya terhadap aspek-aspek penting hukum bisnis berbasis penguasaan teknologi informasi. Keraguan masyarakat seharusnya sudah bisa ditepis dengan berhasilnya BINUS mendapat kepercayaan Pemerintah dan masyarakat melalui berbagai penghargaan dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak berdiri kurang dari empat tahun lalu. Sekalipun belum melahirkan lulusan, program ini sudah mendapat akreditasi “baik” dari Badan Akreditasi Nasional, menyabet predikat terbaik dalam penyusunan “legal opinion” dan “best memo” dalam kejuaraan nasional yang diikuti mahasiswanya. Program studi sarjana (S-1) hukum di bawah pengelolaan Jurusan “Business Law” ini juga dipercaya oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi penyelenggara Pendidikan Konsultan HKI berlisensi dan meluluskan 100% peserta pendidikan ini sebanyak 50 orang. Melalui berbagai kegiatannya di bidang professioal services dan penelitian, pada tahun 2014 jurusan ini mampu menghasilkan pendapatan non-tuition fee di atas Rp 1,5 milyar. (***)
