KEADILAN MENURUT ULPIANUS

Oleh SHIDARTA (November 2014)

Bagi mereka yang mempelajari filsafat hukum, ada satu pertanyaan klasik tentang keterkaitan antara hukum, moralitas, dan keadilan. Pokok bahasan ini adalah salah satu isu paling perenial di dalam diskursus filsafat hukum. Saya tergugah untuk menyentuh isu ini kembali dalam catatan kecil ini karena satu sebab sederhana.

Baru-baru ini saya menyempatkan diri membuka kembali beberapa karya klasik dari kepustakaan hukum yang memang sangat terbatas saya miliki. Salah satunya karya Sir Paul Vinogradoff yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1913, berjudul ‘Common Sense in Law.’ Dalam sampul buku tersebut, beliau diberi predikat sebagai corpus professor of jurisprudence dari Universitas Oxford, Inggris. Buku kecil ini terdiri dari 192 halaman, tetapi isinya mampu memberi gambaran yang relatif utuh dan fundamental tentang dalih-dalih rasional hukum pada umumnya, khususnya hukum dalam arena common law system.

Walaupun buku ini sudah dibaca beberapa kali, entah mengapa selalu saja ada beberapa bagian yang luput untuk direfleksikan. Misalnya, pada halaman 19-20 dari buku ini, Paul Vinogradoff menulis satu paragraf sebagai berikut:

“Thus it is certain that law cannot be divorced from morality in so far as it clearly contains, as one of its elements, the notion of right to which the moral quality of justice corresponds. This principle was recognized by the great Roman jurist, Ulpian, in his famous definition of justice: “To live honourably, not to harm your neighbour, to give every one his due.’ All three rules are, of course, moral precepts, but they can all be made to apply to law in one way or another. The first, for instance, which seems pre-eminently ethical, inasmuch as it lays down rules for individual conduct, implies some legal connotation. A man has to shape his life in an honourable and dignified manner—one might add, as a truthful and law-abiding citizen. The juridical counterparts of ethical rules are still more noticeable in the last two rules of the definition. The command not to harm one’s fellow-men may be taken to be a general maxim for the law of crime and tort, while the command to give every one his due may be considered as the basis of private law. And this last precept is certainly not concerned with morals alone: the individual is not required merely to confer a benefit upon his neighbour, but to render to him that which belongs to him as a matter of right.”

Vinogradoff mengutip definisi keadilan dari Domitius Annius Ulpianus (wafat 223 M), seorang ahli hukum Romawi yang termasuk paling produktif. Definisi ini lebih sering ditemukan tersalin dalam bahasa aslinya, “Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.” Membaca kembali kutipan dan komentar Vinogradoff atas definisi ini membuka pemahaman lebih jauh tentang topik klasik yang ingin diangkat dalam tulisan ini.

Pertama, ia menegaskan bahwa keadilan adalah suatu kehidupan individual yang terhormat. Pernyataan ini mengingatkan saya pada pandangan serupa dari Alfred N. Whitehead tentang agama. Dalam bukunya ‘Religion in the Making,’ Whitehead menyatakan agama adalah kesendirian. “Religion is solitariness; if you are never solitary, you are never religious!” katanya. Jadi, setiap pribadi yang menjaga kehormatan dirinya dipastikan akan menjaga kehormatan lingkungan sosialnya. Orang yang seperti inilah yang paling bisa diandalkan mengawal keadilan. Jadi, keadilan adalah suatu pandangan etis tentang kehormatan terhadap diri pribadi.

Dimensi keadilan yang kedua dan ketiga dari Ulpianus mencerminkan aspek heteronom dari keadilan tersebut. Dimensi kedua (alterum non laedere) merepresentasikan penghormatan pada hak-hak orang lain yang disepakati secara publik, sementara dimensi ketiga (suum cuique tribuere) adalah penghormatan pada hak-hak yang disepakati secara privat. Aspek heteronom inilah yang kemudian lebih menonjol, sehingga keadilan secara terminologis selama ini selalu diidentikkan dengan keadilan sosial.

Keadilan diidentikkan dengan keadilan sosial karena keadilan diarahkan untuk memperbandingkan perlakuan pada subjek-subjek sasaran secara berbeda. Seorang suami yang memiliki beberapa orang isteri akan dianggap tidak adil jika, misalnya, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan salah seorang isterinya dibandingkan dengan isteri lainnya. Penilaian ini tidak terjadi jika suami ini hanya memiliki satu orang isteri.

Pada saat Ulpianus menegaskan tentang honeste vivere, ia tidak dalam posisi ingin memperbandingkan perlakuan pada subjek-subjek norma di luar dirinya. Bagi Ulpianus, keadilan yang memperbandingkan perlakuan seperti itu merupakan tahapan berikutnya karena keadilan pertama-tama harus diawali dari kontemplasi pribadi, yaitu perenungan filosofis tentang makna kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang memuliakan diri. Inilah sumber keadilan dalam hidup. Jadi, keadilan harus berangkat dari hasil refleksi-kritis tentang makna kehidupan.

Kiranya, dapat dimengerti bahwa pada akhirnya tidak semua orang dapat diandalkan untuk berani menegakkan keadilan, terlepas kemungkinan ia berprofesi sebagai aparat penegak hukum yang diklaim menjadi penjaga benteng keadilan. Hal ini karena tidak semua orang sanggup untuk merenungi makna kehidupannya sendiri,  kendati Socrates pernah berpesan, “The unexamined life is not worth living.” (***)