People Innovation Excellence

Legal Consultancy

 

Tim Pengasuh Rubrik "Legal Consultancy"

Kirim pertanyaan Anda ke email: shidarta67@gmail.com

Pertanyaan yang diajukan akan dijawab oleh para dosen Jurusan Business Law BINUS.

===================================oooo0==============================

MEMBELI TANAH DAN RUMAH TANPA MASALAH

 Pertanyaan :

Saya dan suami sepakat membeli tanah yang ada bangunan diatasnya. Bagaimana proses pembelian dan pengurusan balik nama sertifikatnya?. Saya khawatir dengan banyaknya kasus-kasus penipuan tanah dan bangunan yang marak akhir-akhir ini. Mohon penjelasannya.

Rina Maryani.

Jl. Bentengan Raya, Sunter

Jakarta Utara


Jawab (dari Erna Ratnaningsih, Mei 2017):

Kalau Anda ingin membeli rumah dan atau tanah, Anda harus mengecek tanah dan atau rumah tersebut dulu, apakah memiliki permasalahan secara hukum, misalnya dijaminkan pada Bank atau ada sengketa waris. Anda dapat mengecek nama pemilik tanah dan statusnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) apabila tanah tersebut sudah bersertifikat, atau jika status tanah itu masih berupa tanah girik dapat mengecek di kantor kelurahan setempat.

Setelah yakin bahwa tanah dan atau rumah itu tidak bermasalah, barulah melakukan langkah-langkah berikut:

  1. Anda dan penjual harus sepakat mengenai harga tanah atau rumah maupun cara pembayarannya. Siapa yang akan menanggung biaya perjanjian di Notaris dan biaya balik nama.
  2. Kesepakatan antara penjual dan pembeli dituangkan dalam bentuk perjanjian jual beli tanah (akta jual beli tanah/AJB) untuk kemudian mendaftarkannya ke PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)/Notaris setempat. Notaris biasanya sudah mempunyai format yang baku tentang akta jual beli tanah, namun sebelum menandatanganinya Anda harus membaca terlebih dahulu segala yang tertulis di dalam akta tersebut. Jika telah sepakat dengan isinya, barulah menandatanganinya. Para pihak harus hadir di dalam pembuatan APB.
  3. Anda dapat meminta bantuan kepada Notaris yang membuat AJB unutk meminta perubahan nama pada sertifikat hak milik. Jika menggunakan jasa Notaris, besarnya biaya dapat dinegosiasikan dengan Notaris.
  4. Jika akan mengurusnya sendiri, mintalah kwitansi resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Beberapa persyaratan yang harus anda persiapkan adalah sebagai berikut:
  5. Akta Jual Beli Tanah (AB)
  6. Sertifikat hak milik
  7. Kartu Tanda Penduduk Para Pihak (Penjual dan Pembeli)
  8. Setelah proses pendaftaran tanah selesai maka Sertifikat Hak Milik akan beralih kepada si Pembeli.

GANTI NAMA PEMILIK SERTIFIKAT TANAH

Pertanyaan :

Saya ditawari sebidang tanah oleh pemilik tanah yang sudah membeli tanah tersebut dari pemilik sebelumnya. Namun sertifikat tanah tersebut masih atas nama pemilik tanah sebelumnya bukan atas nama orang yang menawarkan tanah tersebut. Saya sudah cek dari tetangga di sekitar lokasi tersebut memang benar pemilik tanah yang sekarang adalah yang menawarkan tanahnya kepada saya. Saya tertarik membeli tanah tersebut dan menginginkan informasi hukum agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

Daniel

Bumi Cimanggis Indah, Blok A-3

Depok 


Jawab (dari Erna Ratnaningsih, Mei 2017):

Apabila surat tanah dan rumah itu atas nama pemilik tanah yang lama, bukan atas nama penjual tanah yang menawarkan kepada Anda, maka prosedurnya pengurusannya hampir sama dengan tanah atas nama pemilik lama. Hanya saja sebelum proses perjanjian jual beli tanah, harus terlebih dahulu membuat surat kuasa yang sudah didaftarkan di notaris bawa pemilik SHM (Surat Hak Milik) yang lama memperbolehkan pemegang SHM saat ini untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap tanah dan bangunannya. Selain itu, ada pula pernyataan yang menyatakan pemilik SHM lama dibebaskan dari segala tanggung jawab atas perbuatan hukum pemegang SHM saat ini terhadap tanah tersebut.

Bagaimana jika pemilik lama meninggal dunia? Anda harus meminta surat kuasa dari seluruh ahli waris almarhum pemilik lama, juga akte kematian dari pemilik SHM lama tersebut.

Untuk keamanan transaksi, sebagai calon pembeli, Anda memastikan adanya Akta Pengikatan Jual Beli Tanah antara pemilik SHM yang lama dengan pemegang SHM saat ini (penjual) agar tidak terjadi konflik dengan pemilik SHM yang lama. Baru setelah itu Anda dapat melakukan langkah sebagaimana disebutkan diatas dalam pertanyaan membeli rumah/tanah tanpa masalah.


UBAH STATUS HAK ATAS TANAH

Pertanyaan:  Belum lama ini saya membeli sebidang tanah dengan status girik. Bagaimana prosedur pembuatan sertifikat tanah agar berstatus hak milik?

 Suratin

Parung, Bogor


Jawab (dari Erna Ratnaningsih, Mei 2017):

Tentunya Anda harus punya bukti jual beli tanah ini berupa Akte Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Suatu girik tidaklah kuat untuk status tanah, karena girik hanyalah bukti pembayaran pajak atas tanah, bukan bukti hak milik atas tanah. Setelah membuat AJB, pihak pembeli dan penjual memang boleh meminta jasa notaris selaku PPAT untuk menyelesaikan pengurusan sertifikat.

Kalau ingin mengurus sendiri setelah memiliki AJB, maka Anda harus datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah tanah itu berada untuk mengambil formulir permohonan. Di kantor tersebut Anda sekaligus bisa menanyakan persyaratan sekaligus biaya yang harus dibayar untuk pembuatan sertifikat tanah itu. Umumnya, ada perhitungan dengan rumus-rumus tersendiri yan gakan dijelaskan oleh pejabat di kantor tersebut. Sebab harga tanah yang dijadikan perhitungan telah ada daftarnya di kantor tersebut (sesuai dengan harga yang tercantum dalam PBB tahun berjalan).

Syarat-syarat lain yang harus Anda penuhi adalah:

  1. Surat permohonan pengukuran atas tanah (formulir permohonan ada di BPN setempat);
  2. Surat kuasa mengukur (jika dikuasakan);
  3. Surat girik;
  4. Surat perolehan tanah (akta jual beli, hibah dan waris);
  5. Kwitansi jual beli;
  6. Surat keterangan riwayat tanah;
  7. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa;
  8. Surat pernyataan pemasangan tanda batas (sudah ada di BPN dalam bentuk formulir);
  9. Surat identitas pemohon (KTP, Kartu Keluarga, akte pendirian badan hukum);
  10. SPPT dan STTS PBB tahun berjalan (paling tidak 5 tahun terakhir);
  11. Bukti bayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/Bangunan (BPHTB);
  12. Surat keterangan rencana kota;

Untuk tanah (bekas) milik adat berlaku syarat 1 sampai dengan 11, sedangkan untuk tanah negara berlaku syarat 1-12. Yang disebut sebagai tanah (bekas) milik adat adalah tanah yang dikuasi masyarakat, dan ditandai dengan surat girik. Sedangkan tanah negara adalah tanah bekas hak Barat (partikelir). Untuk mengetahui apakah tanah Anda termasuk tanah adat atau negara, Anda bisa mengeceknya di BPN, atau melihat sejarah tanah tersebut.


 

LAGI, SOAL PHK KARENA FRAUD

Ada dua pertanyaan yang ingin saya ajukan:

  1. Apabila karyawan setelah diaudit pekerjaannya dan ada fraud (permainan duit) dan karyawan membuat surat pernyataan membenarkan hal tersebut, namun pada kasus ini karyawan membuat pernyataan bahwa hasil yang didapat dibagi dua dengan perusahaan, dikarenakan perusahaan tidak pernah mengeluarkan uang seperti pengiriman barang dan repair barang yang semestinya perusahaan yang menanggung. Dan di sini perusahaan tetap meminta untuk ganti rugi tanpa ada keringanan. perusahaan meminta karyawan untuk mengundurkan diri, apakah karyawan masih mendapatkan seperti uang hak,uang UPMK/uang jasa,uang pisah?
  2. Dengan kasus yang sama, kasus ini sedang berjalan di bulan Februari. akhirnya keputusan tentang kasus ini di bulan april akhir. Di bulan maret ada karyawan yang mengajukan cuti melahirkan, form cuti pun sudah masuk. Karyawan pun melahirkan di bulan April pertengahan. Apakah perusahaan dapat meng-cancel cuti yang sudah masuk? Karena pada April akhir perusahaan baru menyatakan kalau ada fraud. Tetapi perusahaan tidak menkonfirmasi ke karyawan yang baru melahirkan tersebut. Pada saat karyawan bertanya ke perusahaan di bulan mei awal kenapa gajinya tidak keluar. Baru pihak perusahaan mengkonfirmasi kepada karyawan tsb kalau dinyatakan fraud. Dan karyawan tersebut diangap seperti karyawan lainnya sudah mengundurkan diri pada akhir april. Sementara karyawan tsb belum ttd surat pngunduran diri. Dan cuti melahirkannya berakhir di pertengahan juni.apakah karyawan tersebut masih mendapatkan sisa gaji selama proses cuti melahirkan?karena karyawan tidak mendapatkan gaji. Apakah mendapatkan uang pesangon dan uang lain-lain. Mohon pencerahan apa yang harus karyawan perjuangkan/lakukan dan apa ada UU nya? Apakah perlu ke depnaker? Terima kasih.

Aurel Latisha <aurellatishawibowo@gmail.com>


Jawaban (dari Iron Sarira, Mei 2017):

Terima kasih Sdr. Aurel atas pertanyaannya. Jawaban yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut:
  1. Terkait dapat atau tidaknya uang hak (mungkin yang dimaksud adalah uang pesangon), uang masa kerja (UPMK), uang penggantian hak (tidak dituliskan dalam pertanyaan di atas), dan uang pisah sangat tergantung dari bentuk Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi (sayang tidak dijelaskan dalam pertanyaan di atas). Saya beranggapan bahwa bentuk PHK yang terjadi adalah Pengunduran Diri karyawan, sehingga jawabannya adalah terhadap pengunduran diri karyawan ini, maka tidak ada hak yang diterima terkait pasal 156 ayat (2) pesangon, ayat (3) masa kerja, ayat (4) penggantian hak. Namun perusahaan dapat memberikan Uang Pisah yang besarannya ditentukkan oleh Perusahaan, sepanjang diatur dalam PP dan atau perjanjian lainnya.
  2. Cuti melahirkan adalah hak “primer” dari karyawati yang melahirkan, sehingga pertimbangan terhadap peristiwa hukumnya menjadi lebih utama dari hal lain yang terjadi, misalnya terindikasi adanya fraud. Sehingga, dalam pemahaman saya perusahaan tidak bisa membatalkan cuti melahirkan yang telah disetujui, karena kekuatan dari hal ini diatur dalam UUTK No. 13/2003 Pasal 82. Penahanan upah karyawan yang dilakukan oleh perusahaan terkait adanya dugaan atau tuduhan melakukan fraud dapat saja dilakukan sepanjang diatur dalam PP dan atau perjanjian lainnya terkait hubungan kerja yang ada. Namun, menganggap bahwa karyawan tersebut dikategorikan telah mengundurkan diri adalah suatu praktik yang sama sekali tidak pernah ada di dalam ranah hukum ketenagakerjaan. Pengunduran diri harus ada bukti tertulis bahwa si karyawan menyampaikan melalui surat terkait pengunduran diri (yang seharusnya di dasarkan atas inisiatif pribadi, namun biasanya untuk kasus-kasus fraud, pengunduran diri diajukan atau terjadi karena si karyawan tidak mau permasalahan ini berlanjut sampai pada tingkat kepolisian sebagai pengaduan dari perusahaan). Sehubungan dengan upah karyawati yang melahirkan, maka tidak diperkenankan apapun alasannya untuk memotong atau menahan upahnya. Manakala telah dilakukan PHK oleh perusahaan (saya beranggapan bahwa karyawati ini melakukan fraud dan telah mengaku serta telah membuat surat pernyataan), maka saya memberikan jawaban yang sama dengan pertanyaan no. 1, yakni tidak mendapatkan UP, UPMK, UPH, dan dapat diberikan uang pisah oleh perusahaan.
Saran saya, apabila dugaan fraud ini tidak memiliki dasar pembuktiannya, maka sebaiknya perlu dibuktikan terlebih dahulu. Saya hanya concern bahwa adanya kemungkinan tekanan yang dilakukan yang diterima oleh karyawan sehingga ybs membuat surat pernyataan sebelum terjadinya pembuktian. Demikian padangan saya, dan semoga membantu. Terima kasih.


 

FRAUD, PHK, DAN PESANGON

Ada tiga pertanyaan yang ingin saya ajukan:

  1. Apabila karyawan setelah diaudit pekerjaannya dan ada fraud serta ada surat pernyataan ybs, apakah perusahaan dapat melakukan PHK tanpa pesangon? Namun jika perusahaan sudah memberikan kompensasi sesuai UU 13 tahun 2003, namun karyawan menggugat ke PHI, apakah upah karyawan tetap dibayarkan?
  2. Dengan kasus yang sama, apakah karyawan tidak bisa di PHK dan harus menunggu keputusan pengadilan? Berdasarkan putusan MK  untuk kentuan pasal 158 dan berdasarkan SE 13/MEN/SJ-HK/I/2005, PHK untuk pekerja yang melakukan kesalahan berat dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum.
  3. Bagaimana perlakuan atau penerapan ketentuan UU 13 tahun 2003 atau PP atau PKB untuk level Direksi? apakah level direksi mengikuti ketentuan tsb? Dan apabila karyawan promosi kerja untuk menduduki level direksi, apakah karyawan tersebut harus di diberikan pesangonnya terlebih dahulu dan kemudian diangkat sebagai direksi?

Benny Martyas (benedictus@himalayains.com)


Jawaban (dari Iron Sarira, April 2017):

  1. Karyawan yang telah diketahui melakukan fraud dan sudah memberikan surat pernyataan bahwa benar telah melakukan penggelapan asset atau dana perusahaan atas kewenangan yang dimilikinya, maka sudah dapat dikategorikan melakukan pelanggaran Pasal 374 KUHP dan diartikan sebagai melakukan kesalahan berat. Atas hal ini, perusahaan dapat melakukan PHK tanpa pesangon sepanjang sudah ada penetapan dari pihak yang berwenang dalam hal terjadinya tindak pidana ini. Batasan penetapannya dalam praktik dan pengalaman yang dilakukan, adalah pada saat berkas kepolisian sudah diterima dan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21). Apabila perusahaan tidak melaporkan pelanggaran ini ke pihak Kepolisian sebagai adanya tindak pidana, dan perusahaan memberikan kompensasi sebagaimana yang di atur dalam UUTK, dalam pemahaman saya hal ini adalah sangat jarang dan sebaiknya tidak dilakukan. Penanganan kasus-kasus seperti ini sebaiknya dilakukan dengan upaya penyelesaian secara internal dengan meminta kesadaran si karyawan terebut untuk mengundurkan diri serta mengganti seluruh kerugian perusahaan. Dan tanpa bermaksud mengancam (harus disiasati dengan baik penyampaiannya), pilihan lain manakala tidak terjadi pengunduran diri dari karyawan adalah melaporkan masalah ini ke pihak berwajib dan menjadil delik aduan dalam kasus pidana. Manakala perusahaan tetap memberikan pesangon sebagaimana yang diatur dalam UUTK, apapun kondisinya, perusahaan tidak dapat menahan si karyawan tersebut untuk mengajukan proses perselisihan ini ke ranah Pengadilan Hubungan Industrial, karena hak konstitusi masih dimiliki oleh si karyawan tersebut untuk melakukan perlawanan hukum dalam ranah perselisihan hubungan industrial. Pertanyaan terakhir adalah apakah upah karyawan selama proses permohonan mediasi dan gugatan PHI atau mungkin hingga kasasi MA harus dibayarkan? Saran saya adalah tidak perlu dibayarkan, sampai nanti proses ini akan berakhir dengan memiliki kekuatan hukum tetap (umumnya terjadi di MA, untuk proses perselisihan hak dan PHK) sebagaimana tersebut pada Pasal 56 huruf a dan c, UUPPHI No. 2/2004.
  2. Melakukan PHK terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran Pasal 374 KUHP sebagai kesalahan berat, dalam hemat saya tidak perlu dilakukan setelah adanya putusan pengadilan, cukup dari kepolisian setelah proses BAP pada saat karyawan dinyatakan bersalah dan menjadi tersangka. Selanjutnya apabila sudah P21 berkas-berkas BAP tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan dan kemudian ke pengadilan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 012/2004, PHK atas kesalahan berat harus dilakukan dengan dasar adanya penetapan dari pihak yang berwenang, artinya perusahaan tidak bisa melakukan PHK sepihak, dan terkait dengan pemberian pesangon terhadap PHK atas kesalahan berat ini, dalam pemahaman saya secara singkat dapat dilihat dari pihak pelapor. Manakala pihak perusahaan (perwakilan manajemen) yang melapor maka wajib adanya pemberian pesangon, namun apabila bukan dari perwakilan manajemen (seperti karyawan atas adanya pidana yang berbeda) maka tidak perlu memberikan pesangon. Artinya, untuk kasus-kasus terkait fraud ini dimana pihak perusahaan yang dirugikan, maka perlu dipersiapkan terkait pesangon yang harus diberikan, tetapi dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada pihak keluarga dari karyawan yang melakukan pelanggaran fraud ini (demikian menyikapinya).
  3. Dalam pemahaman saya, direksi atau seorang Direktur juga termasuk pekerja, tidak ada perbedaanya dengan posisi lainnya di bawah direktur tersebut hingga sampai setingkat office boy, sama-sama memiliki hubungan kerja dengan Pemberi Kerja. Jadi, seharusnya pemberlakuannya adalah sama, terhadap PP, PKB, atau Ketentuan Hukum Positif yang berlaku. Ya, seorang Direktur harus tunduk juga kepada PP, PKB, atau Norma Positif yang berlaku. Promosi tidak berindikasi terhadap kewajiban pemberian pesangon, jadi saya pastikan tidak perlu diberikan pesangon untuk kemudian diangkat sebagai direksi.

=====================================0=================================

TENTANG USAHA FRANCHISE

Sekarang sedang tren usaha dengan mengambil Franchise atau waralaba. Sebagai ibu rumah tangga, saya tertarik untuk terjun ke bisnis ini. Kira-kira apa saja yang perlu saya pertimbangkan untuk menjalankan usaha Franchise ini?

Shinta Dewi, Perumahan Cempaka Hijau Blok B-5, Bandung


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih, April 2017):

Usaha waralaba memang sedang banyak diminati di kota-kota besar di Indonesia. Pemilik Waralaba (Franchisor) bukan hanya di luar negeri, para pemaian dalam negeri pun bermunculan, seperti Alfa, Indomaret, Andrew Crepes, Es Teller 77 dan lain-lain.

Waralaba sendiri berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 1997 tentang usaha waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdanganan No. 256/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Yang dimaksud waralaba adalah suatu perikatan dimana pihak franchise (pihak penerima waralaba) diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang dimiliki franchisor dalam rangka penyediaan dan atau penjualan dan atau jasa.

PP Nomor 16 Tahun 1997 dan SK Menperindak mensyaratkan waralaba diselenggarakan dengan perjanjian tertulis yang dibuat dalam bahasa Indonesia serta mendasarkan pada hukum Indonesia. Pada prinsipnya, isi perjanjian diserahkan sepenuhnya kepada kedua pihak disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan asas pacta sun servada bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-unadng bagi pembuatnya.  Hal yang khusus diatur di dalam pasal 7 SK Menperindang yang mengatur klausul minimal yang diatur dalam perjanjian waralaba diantaranya jangka waktu minimal 5 tahun, nama dan jenis HKI, penemuan atau ciri khas usaha, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi obyek waralaba serta hak dan kewajiban para pihak serta bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada terwaralaba.

Sebelum mengambil franchise, sebaiknya anda memperbandingkan hal-hal berikut  dari franchisor :

  1. Kegiatan usahanya;
  2. HKI atau penemuan ciri khas usaha yang menjadi obyek waralaba;
  3. Persyaratan yang harus dipenuhi anda sebagai pihak frinchisee, termasuk biaya awal, biaya per bulan, lokasi, hal-hal lain yang disyaratkan
  4. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan franchisor, seperti pelatihan karyawan, survey lokasi, supervise pendirian general, promosi dan pemasaran, dan standart operating procesure (SOP);
  5. Hak dan kewajiban jangan sampaiu berat sebelah;
  6. Cara pengakhiran, pembatalan, dan perpanjangan perjanjian.

Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran sebelum melakukan bisnis franchise.


 

TENTANG KERJASAMA 

Saya dan teman berencana membuat sebuah restoran. Sebelumnya saya mempunyai pengalaman mengelola restoran. Saya dan teman sudah membicarakan bentuk kerja samanya dengan pembagian: modal dari saya dan pengelolaan restoran oleh teman saya. Dengan bentuk kerjasama seperti ini, bagaimana pembagian hasil bagi kami.

Rinto, Perumahan Griya Sampurna C-12, Malang, Jawa Timur.


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih, April 2017):

Jika anda memilih sebagai karyawan yang ahli dalam pengelolaan restoran, maka yang perlu dibicarakan adalah gaji anda setiap bulan. Di sini, anda tidak berhak atas keuntungan dari usaha yang dibagun.

Jika memilih sebagai patner dalam usaha, maka selain akan mendapat keuntungan seandainya usaha berjalan baik, anda pun harus menanggung risiko kerugian jika usaha ini tidak berhasil. Di sini kerjasama usaha (kongsi) artinya kedudukan anda dan teman anda sejajar.

Terkait kerjasama kongsi, berikut ini adalah beberapa hal yang perlu anda siapkan.

  1. Kejelasan posisi anda dalam usaha bersama, apakah sebagai pemilik atau sebagai karyawan;
  2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  3. Nama dan bentuk usaha;
  4. Pembagian keuntungan dan tanggungan risiko;
  5. Bagaimana berakhirnya kerjasama;
  6. Mekanisme penyelesaian perselisihan.

Perjanjian kerjasma ini dapat dibuat rangkap dua, masing-masing memiliki kekuatan pembuktian yang sama. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya Pasal 1338 KUHPerdata.

Anda juga dapat meminta bantuan Notaris untuk dibuatkan surat perjanjian kerjasama tersebut yang akan dituangkan di dlaam akta notaris. Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari.


 

TENTANG PENGGUNAAN HAK CIPTA

Saya ingin mengetahui sejauh apa kekuatan hukum yang terkandung untuk sebuah hasil kreativitas beroyalti atau memiliki unsur hak cipta.

Apakah hukum tersebut juga tetap mengikat jika hasil kreativitas tersebut, misalnya hasil foto, gambar, design yang  digunakan untuk kegiatan non-profit atau keagamaan?

Bagaimana pula jika penggunanya mencantumkan “hanya untuk kalangan sendiri”? Mengingat kemajuan teknologi yang dapat menghilangkan nama pencipta atau label yang dicantumkan pada hasil kreativitas sehingga hasil kreativitas tersebut seolah-olah tidak dilindungi hak cipta, apakah hukum tetap dapat digunakan oleh pencipta tersebut seandainya dia ingin menuntut?

Seandainya penciptanya berada di negara yang jauh dari Indonesia, apakah pengajuan ijin boleh dilakukan hanya melalui email pribadi? Terimakasih.

Dino – Surabaya.


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih, Maret 2017):

Sebuah benda/barang hasil berkreasi atau mencipta, sebenarnya dilindungi oleh undang-undang untuk menjamin pencipta atau pembuat benda itu sendiri, serta benda hasil ciptaan tersebut. Seseorang yang membuat benda atau berkreasi mempunyai sebuah hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan. Artinya, seseorang akan dikenakan sanksi hukum apabila, mencontek, meniru, memperbanyak atau mengumumkan sebuah benda/barang yang bukan hasil ciptaaannya/kreasinya dan bukan pula pemegang atas hak cipta barang/benda tersebut. Seseorang yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata.

Di dalam Perundang-undangan tentang hak cipta, sebenarnya terdapat hal-hal yang bukan merupakan pelanggaran hak cipta, semisal menggunakan sesuatu benda atau barang hasil suatu kreasi baik seluruhnya maupun sebagian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, pembelaan di pengadilan, atau lainnya, dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan. Dan yang paling utama adalah penggunaan ini bukan untuk kepentingan komersial.

Penggunaan kata “hanya untuk kalangan sendiri” tidak dapat menghapus palanggaran hak cipta. Jadi, konklusinya adalah penggunaan tersebut untuk hal yang bersifat komersial dan tidak merugikan penciptanya. Seandainya digunakan bersifat komersial dan merugikan penciptanya, tentunya ini merupakan pelanggaran hak cipta sehiingga dapat dikenakan tuntutan pidana maupun gugatan perdata.

Apabila suatu benda/barang telah dilindungi oleh undang-undang (dalam hal ini telah didaftarkan), maka penciptanya atau pemegang hak cipta dapat menuntut secara pidana ataupun menggugat perdata apabila tidak ada ijin untuk menghilangkan nama pencipta atau label yang dicantumkan pada benda/barang tersebut.

Akan lebih baik perijinan dengan menggunakan surat secara tertulis (perjanjian). Hal ini untuk menjamin kepastian hukum dari penerima ijin tersebut. Namun jikalau dianggap telah mencukupi, dan kedua belah pihak telah sepakat, sah-sah saja, karena hal ini merupakan penggunaan teknologi yang lebih efisien dan efektif.


IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Sekarang ini sedang gencar-gencarnya dilakukan penertiban IMB.  Yang ingin saya tanyakan, jika saya ingin melakukan renovasi dan membuat tambahan bangunan di belakang rumah (luar sekitar 15X4), apakah saya harus mengurus IMB. Apakah ada
sanksi nya bila saya tidak melakukannya, dan dasar hukumnya tentang IMB
sendiri bagaimana.

DT – Bandung


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih, Maret 2017):

Izin Mendirikan bangunan (IMB) merupakan alat kendali pemanfaatan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan gedung dan bangunan lainnya seperti rumah saudara. Dalam mendirikan suatu bangunan disyaratkan memiliki IMB, walaupun hanya melakukan penambahan bagunan. Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan rumah tinggal bisa diajukan kepada Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota di Wilayah Kota tempat bangunan tersebut didirikan, dalam hal ini adalah ijin untuk penambahan bangunan baru.

IMB sangatlah penting bagi pemilik bangunan, terutama jika ada keinginan menjadikan tanah dan bangunan tersebut sebagai objek jaminan pinjaman ke Bank. Apabila IMB  saudara tidak lengkap dan tidak sesuai dengan bangunan maka permohon kredit  ke Bank akan ditolak. Selain itu, dalam PP Nomor 36 Tahun 2005 diatur tentang penjatuhan sanksi jika saudara tidak memiliki IMB maka dapat dikenai sanksi administratif berupa sanksi penghentian sementara sampai dengan diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung. Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki ijin mendirikan bangunan gedung bisa dikenakan sanksi perintah bongkar. Selain sanksi administratif, pemilik bangunan juga dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Untuk    menjamin kepastian hukum agar bangunan saudara  tidak  dibongkar  maka sebaiknya saudara mengurus ijin baru  untuk  penambahan bangunan tersebut dan dalam  permohonan ini yang dimaksud dapat dilampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut:

  1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
  2. Keterangan Batas Tanah yang diketahui Ketua RT dan Kepala Desa/Kelurahan setempatt.
  3. Surat kuasa apabila penandatangani permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri
  4. Foto copy bukti hak tanah
  5. Gambar konstruksi bangunan
  6. Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah ( IPPT )
  7. Ijin Lokasi *
  8. Peta Site Plan

Adapun dasar hukum dari IMB untuk wilayah Bandung adalah sebagai berikut:

  1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  4. Peraturan Daerah Kotamadya DT II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di  Wilayah  Kotamadya  Daerah Tingkat II Bandung;
  5. Peraturan Daerah Kotamadya DT II Bandung Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Dalam Pasal 7 UU Bangunan Gedung dinyatakan setiap gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan isin mendirikan bangunan. Selanjutnya juga dalam UU ini diatur tentang pembangunan suatu gedung (rumah) dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam bentuk izin mendirikan bangunan dan memiliki IMB adalah merupakan kewajiban dari pemilik gedung.

Ketentuan izin diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 36 Tahun 2005 yang menyatakan setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki IMB yang diberikan oleh Pemda melalui proses permohonan izin. Permohonan IMB harus dilengkapi dengan :

  1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
  2. Data pemilik bangunan gedung;
  3. Rencana teknis bangunan gedung; dan

Hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.(***)


PIDANA KARENA MENGHILANGKAN UANG

Saya punya kasus dengan kronologis singkatnya sebagai berikut. Saya mendapat sebuah proyek untuk mengerjakan perizinan IMB sebuah menara BTS. Pihak perusahaan sudah memberikan DP sebesar 50 juta. Dana tersebut akan di alokasikan untuk gratifikasi kepada pemerintahan, mulai dari tingkat lurah hingga Kepala Dinas terkait, Namun, dana tersebut hilang dikarenakan satu dan lain hal, apakah hilangnya dana ini dapat di simpulkan bahwa saya menggelapkan dana perusahaan?  Dan apakah ini termasuk unsur pidana? Mohon pencerahan.

Ignatius Lukas Stanly


Jawaban (dari Iron Sarira, Maret 2017):

Saya coba memperjelas bahwa posisi Pak Lukas adalah sebagai karyawan dari Perusahaan yang memberikan DP untuk mengerjakan perizinan IMB sebuah menara BTS. Semoga demikian! Selanjutnya, saya ingin membawa persoalan ini khusus ke dalam ranah ketenagakerjaan, untuk itu apakah Pak Lukas dapat memberikan informasi bahwa apakah ada aturan di dalam Peraturan Perusahaan atau Pedoman Karyawan atau Kesepakatan/Perjanjian Kerja Bersama yang kurang lebih menyebutkan atau mengatur tentang Pelanggaran “Sengaja/Lalai dalam melakukan pekerjaan sehingga merugikan perusahaan”. Kalau ada mari kita masuk ke ranah ketentuan Pidana. Sepemahaman saya pasal-pasal pidana telah mengatur adanya Kejahatan dan pelanggaran, sehingga apabila ketentuan pidana ini disandingkan kepada ketentuan ketenagakerjaan, maka terdapat  potensi kejahatan terhadap hilangnya dana tersebut yang dalam hal ini ada dalam penguasaan Pak Lukas, sehingga dapat dikatakan memenuhi kejahatan sesuai ketentuan pidana (Bisa mendekati kepada adanya kejahatan pada Pasal 374 KUHP).

Memungkinkan adanya hal peringan manakala hilangnya dana tersebut dapat Bapak jelaskan, dimana mungkin Bapak menjadi korban, misalnya dari adanya faktor pencurian (sekiranya Pak Lukas bisa menceritakan alasan dari hilangnya dana tersebut). Jika demikian halnya, supaya hubungan kerja tetap dapat dipertahankan, mungkin Pak Lukas perlu menunjukkan mau bertanggung jawab mengganti dana yang hilang tersebut sebagai wujud itikad baik dengan cara penggantian yang sesuai kemampuan Pak Lukas.

Hal ini bisa saja ditolak oleh pihak perusahaan, sehingga akan menjadi permasalahan yang akan masuk ke 2 kondisi umum, yakni Bapak diminta untuk mengundurkan diri atau permasalahan ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Kondisi pertama harus keluar dari keinginan Pak Lukas (pengunduran diri), namun jika terjadi kondisi kedua, hubungan kerja Pak Lukas dikatakan terputus manakala adanya penetapan dari pihak yang berwenang bahwa Pak Lukas bersalah. Apabila kondisi kedua terjadi berdasarkan adanya laporan dari pihak perusahaan, maka sebagaimana Putusan MK No. 12/2004, Pak Lukas memiliki hak terhadap ketentuan UU No. 13/2003 Pasal 156 serta upah proses selama pemeriksaan kasus ini berjalan. (***)


CUTI TAHUNAN 

Didasarkan pada artikel di website Business Law BINUS yang saya baca, saya ingin menanyakan terkait aspek ketenagakerjaan, yaitu perihal hak cuti tahunan karyawan yang berstatus masih dalam PKWT. Kalau tidak salah, PKWT berdasarkan ketentuan ybl harus dilaksanakan dengan format 2,1, jeda, 2. Apakah hak cuti tahunan yang diuangkan seorang karyawan kontrak apabila telah memasuki masa jeda harus dibayarkan walau setelah masa jeda tersebut karyawan ybs kembali bekerja di perusahaan dengan NIK yang baru karena adanya pembaharuan kontrak, mohon penjelasannya Pak Iron, terima kasih.

Arly, (HRD suatu perusahaan di Jakarta Barat): faizcakra@gmail.com


Jawaban (dari Iron Sarira, Maret 2017):

Masa jeda dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah suatu kondisi di mana hubungan kerja antara para pihak diakhiri dalam sifat yang sementara, selama 30 hari atau sesuai hari yang disepakati dan tertuang secara tertulis. Sehingga, terkait dengan pertanyaan Bapak Arly, saya berpendapat bahwa apabila karyawan yang masih ada sisa hak cutinya dan memasuki masa jeda, maka hak cuti yang diuangkan yang disebut pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat 4 huruf a sebagai uang penggantian hak atas cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur dapat dibayarkan. Apabila hak ini dibayarkan, maka konsekuensi lanjutan yang terjadi manakala si karyawan tersebut menyepakati pembaharuan PKWT setelah masa jeda, maka segala sesuatu termasuk masa kerja akan dimulai kembali dari nol (zero). Bagaimana kalau tidak dibayarkan uang penggantian hak tersebut? Boleh saja dan memang tidak ada ketentuan yang mengaturnya, sehingga konsekuensinya adalah masa kerja harus dihitung tetap sejak karyawan ybs memasuki sebelum masa jeda. Namun, dalam pemahaman dan hemat saya, praktik yang pertama adalah terkesan lebih logis dan adil serta menjadi praktik yang sering dilakukan oleh perusahaan.

Demikian pandangan yang dapat saya sampaikan, dan semoga dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih mengarah, terima kasih. (***).


PERSENTASE PELANGGARAN HAK CIPTA

Jika saya ingin mengutip karya orang lain untuk dijadikan bahan dalam tulisan saya, maka berapa persen dari keseluruhan karya itu yang masih dapat ditoleransi agar tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta? Sebagai contoh, jika karya tersebut ada 100 halaman, bolehkah saya mengutip atau mengambil alih karya itu (dengan tetap menyebut sumbernya) sebanyak 20 halaman?

Efendi Siregar, Kampung Melayu, Jakarta.


Jawaban (dari Besar, Maret 2017):

Mengenai jumlah berapa halaman, tidak ada ketentuannya dalam Udang-Undang Hak Cipta. Namun, ada penyebutan bahwa pengutipan itu diperbolehkan untuk penggunaan yang wajar. Sekalipun halaman yang dikutip kurang dari 20 halaman, jika bagian yang dikutip itu adalah bagian yang esensial, maka ada potensi perbuatan itu merupakan pelanggaran.  Namun perlu dicatat bahwa pelanggaran hak cipta tidak sama dengan plagiarisme. Untuk kategori plagiarisme, sepanjang masih disebutkan sumbernya, maka tidak dapat pengutipan itu dipandang sebagai plagiarisme, namun karena pengambilan karya orang lain itu tersangkut hak ekonomi dari si pencipta/pemegang hak cipta, maka pengutipan yang berlebihan akan merugikan pencipta/pemegang hak cipta tersebut. (***)


PLAGIARISME DI BIDANG MUSIK DAN VIDEO

Saya sering membuat karya ulang video pribadi yang saya unggah ke youtube. Sebagian dari isi video tersebut saya ambil dari karya orang lain, demikian juga dengan musiknya. Apakah ada kewajiban bagi saya untuk mencantumkan sumber tautan (link) dari video tersebut dan menyebutkan penyanyi/pencipta musik tersebut. Apakah dengan penyebutan itu saja, sudah membebaskan saya dari tuntutan pelanggaran hak cipta? Hal ini sering saya temukan, misalnya dalam acara-acara di televisi, yang terkadang hanya menyebutkan “courtesy of youtube”.

A. Martin Asmanuddin, Kupang, NTT


Jawaban (dari Dr. Besar, Maret 2017):

Pertama, untuk menjawab pertanyaan tentang kewajiban pencantuman sumber, maka dapat saya katakan bahwa hal itu merupakan keharusan karena pencipta memiliki hak moral yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Kedua, terkait pertanyaan apakah pencantuman tersebut sudah membebaskan dari tanggung jawab hukum, maka jawabannya adalah: belum tentu! Hal ini karena terkait dengan hak ekonomi. Dengan dimuatnya kembali video atau lagu, baik secara utuh maupun sebagian, sudah merupakan perbuatan perbanyakan atau pendistribusian karya orang lain. Hal tersebut berpotensi merugikan pihak lain secara ekonomis. Perbuatan ini dapat saja dikategorikan sebagai tindak pidana (pelanggaran hak cipta), namun mengingat tindak pidana ini sekarang adalah delik aduan, maka sangat bergantung pada inisiatif dari pihak yang dirugikan untuk melaporkannya atau tidak. Dalam praktik pelaporan ini jarang dilakukan oleh pencipta. Biasanya yang mewakili pihak pencipta adalah Lembaga Manajemen Kolektif.

Untuk suatu karya video yang diputar ulang oleh televisi atau bahkan dimodifikasi untuk kemudian ditayangkan dengan hanya mencantumkan “courtesy of youtube”, saya berpendapa hal ini telah melanggar hak cipta. Ini karena pihak pengutip tidak mencantumkan siapa yang menciptakan karya itu, hanya menyebutkan media tempat karya itu ditayangkan. Artinya, ada hak moral yang dilanggar. (***) 


MEREK YANG DIHAPUSKAN, DIDAFTARKAN LAGI

Saya menemukan ada satu kasus menarik. Seseorang semula memiliki merek dagang, dan kemudian karena putusan pengadilan merek ini dinyatakan melanggar. Merek ini juga sudah dihapuskan oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (sekarang Ditjen KI). Namun, merek ini ternyata didaftarkan kembali oleh orang yang sama, dengan tampilan merek yang juga tidak berbeda.

Agustinus Pohan, Bendungan Hilir, Jakarta


Jawaban (dari Dr. Besar, Februari 2017):

Pertanyaan Sdr. Agustinus Pohan memang ada presedennya, yaitu pada kasus GS Yuasa versus GS Gold Shine. Dalam kasus tersebut, ternyata merek yang sudah dihapus memang dapat didaftarkan kembali. Namun, menurut saya, pemberian hak atas merek yang sudah dihapuskan tersebut adalah tindakan yang tidak tepat, mengingat perlu adanya iktikad baik dari si pendaftar yang harus dipenuhi dalam melakukan pendaftaran atas merek.

Selain itu, merek yang sudah dihapuskan itu pasti karena ada merek lain yang lebih berhak untuk memakainya. Apabila merek yang sudah dihapuskan itu didaftarkan kembali, padahal merek lain yang sama juga masih eksis, maka berarti pendaftaran itu membuka kembali kasus persengketaan merek. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga mencederai rasa keadilan. Lain halnya kalau merek yang didaftarkan itu memiliki unsur pembeda dibandingkan dengan merek yang telah didaftarkan semula. (***) (Februari 2017).


PERTANYAAN SEPUTAR PASAR MODAL

Selamat siang Pak Agus, saya Dinda salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Malang. jadi, saya tadi membaca dan menemukan tulisan Bapak terkait dengan insider trading yang menurut saya sangat menarik dan membantu saya untuk dapat saya jadikan sebagai salah satu bahan penulisan saya. Kebetulan bapak merupakan dosen hukum bisnis, dalam kesempatan ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pasar modal. Pertanyaan ini akan saya gunakan untuk tugas akhir saya.

Terima kasih atas perhatiannya.

  1. Sepengetahuan bapak, bagaimana perkembangan Pasar Modal di Indonesia dewasa ini?
  2. Apakah banyak terjadi kasus perdagangan orang dalam (insider trading) di dalam pasar modal Indonesia?
  3. Menurut Bapak, apakah dengan berpindahnya kewenangan pengawasan dan pengaturan dalam Pasar Modal dari BAPEPAM-LK kepada OJK memiliki pengaruh yang signifikan terkait dengan penanganan insider trading?
  4. Sepengetahuan Bapak, sejauh manakah perkembangan OJK dalam menangani dugaan adanya insider trading?
  5. Apakah tahap penanganan kasus di tingkat penyelidikan, penyidikan, atau sudah masuk dalam persidangan?
  6. Sepengetahuan Bapak, apakah ada prestasi/hasil yang telah dicapai OJK setelah beralihnya wewenang dari BAPEPAM-LK kepada OJK terkait kasus insider trading dalam Pasar Modal di Indonesia?
  7. Menurut Bapak, apakah yang menjadi hambatan OJK selama ini dalam mengungkap kasus insider trading yang ada di Indonesia?
  8. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kewenangan menyadap yang dimiliki Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika?
  9. Menurut Bapak, apakah ide pemberian kewenangan penyadapan (interception) untuk OJK akan membantu OJK dalam meminimmalisir praktik insider trading?

Siliana Dinda


Jawaban (dari Agus Riyanto):

  1. Pasar modal adalah salah satu pilar ekonomi negara. Melalui pasar modal, yang didalamnya bisa melakukan aktivitas penggalangan dana masyarakat. Dana masyarakat yang dihimpun ini nantinya akan digunakan untuk keperluan pengembangan dan pembangunan, sehingga akan terbuka banyak kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Dengan konsep tersebut di atas maka secara common sense manfaat pasar modal bisa terlihat untuk dapat pengembangan ekonomi nasional. Pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan. Salah satu indikatornya adalah jumlah emiten atau perusahaan publik yang hingga saat ini berjumlah lebih dari 500 perusahaan yang telah mencatatakan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan jumlah yang demikian banyak, maka jelas bahwa bahwa perkembangan Pasar Modal di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat baik dan tentunya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
  2. Insider trading di pasar modal Indonesia banyak terjadi, namun beberapa tahun terakhir ini jarang terdengar kembali. Beberapa kasus terkenal adalah kasus Insider Trading Semen Gresik, Indosat, PGN. Untuk data terakhir kasus-kasus tersebut di atas saya kira Bapepam, LK dan BEI dapat membantu menjelaskan rinciannya karena mereka adalah pihak yang berwenang.
  3. Kewenangan penanganan Insider Trading di era OJK menurut pendapat saya tetap sama, karena pada dasarnya kewenangan menyelidiki, menangani dan memutuskan tetap berada di Bapepam, maka dalam pemahaman saya dengan adanya OJK secara kelembagaan tidak mengalami perubahan siginifikan. Artinya, tetap saja Bapepam yang memiliki kewenangan penuh terhadap kasus-kasus Insider Trading di Indonesia.
  4. Untuk penanganan kasus Insider Trading dalam era OJK, dapat ditanyatakan langsung ke OJK, karena dalam hal operasional penanganan dan teknisnya berada di OJK.
  5. Sepanjang pengetahuan saya belumlah ada kasus Insider Trading yang sampai ke Pengadilan. Kasus-kasus yang selama ini ada hanya sampai pada di Bapepam dan belum ada yang ke Pengadilan.
  6. Untuk pertanyaan ini sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak OJK.
  7. Pertanyaan nomor ini detilnya ada di tulisan Prof. Ridwan Khairandy yang berjudul “Kendala-kendala Pendeteksian Praktik Insider Trading Dalam Transaksi Saham di Bursa Efek” yang ditulis pada Jurnal Hukum No. 25 Vol 11 Januari 2004 yang diterbitkan oleh FH UII. Namun pada dasarnya kasus-kasus Insider Trading mengalami kesulitan dalam soal pembuktian.
  8. Penyadapan dapat saja dilakukan apabila memang diatur dan diperbolehkan oleh SEC di Amerika Serikat. Dengan demikian, apabila regulasi mengizinkan, maka dapat saja ketentuan ini membantu mengungkapkan kasus Insider Trading dengan bantuan penyadapan.
  9. https://www.ipotnews.com/index.php?jdl=Sulit_Jerat_Insider_Trading__BEI_Berharap_OJK_Punya_Wewenang_Penyadapan&level2=newsandopinion&id=4760397&img=level1_topnews_4&urlImage=#.WM0Fy2slHDc. Merujuk kepada berita di atas, maka di Indonesia masih terlalu sulit untuk menerapkan penyadapan dalam kasus-kasus Insider Trading. Hal ini disebabkan oleh regulasi yang belum memungkinkan. Untuk penyadapan yang terbukti dan berhasil pada umumnya dilakukan oleh KPK. Soal penyadapan juga diatur dalam UU-ITE. Anda dapat perbandingkan pengaturan tentang penyadapan dan apakah OJK dapat menggunakan penyadapan.

 

CUTI MELAHIRKAN

Pak Iron Sarira, membaca dari Web Business Law BINUS, saya tergerak untuk bertanya. Mohon dapat diberikan pemahaman mengenai hak cuti melahirkan. Apakah perusahaan boleh mengatur atau membatasi hak cuti melahirkan karyawati yang melahirkan anak lebih dari 2 atau lebih proses kelahiran. Ada contoh penerapan di perusahaan bahwa karyawati tidak mendapatkan hak istirahat (cuti) melahirkan pada setelah proses melahirkan ke-3 (tiga), karena disisi lain perusahaan tersebut telah mengatur benefit bahwa benefit anak hanya ditanggung sampai dengan anak ke-3. Mohon diberikan pandangan secara logis dan yuridisnya, terima kasih.

Luki (Perusahaan di Jababeka)


Jawaban (dari Iron Sarira):

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya pada Pasal 82, menyebutkan bahwa Pekerja buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1.5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Jadi, pembatasan hak cuti melahirkan seharusnya tidak boleh ada pengaturan, namun terkait benefit silakan untuk diatur karena hal tersebut adalah hak perusahaan. Saya kurang tahu apakah dalam ketentuan di luar ketenagakerjaan ada pengaturan pembatasan melahirkan. Hal ini pernah menjadi bahan diskusi,  bahwa demi mendukung gerakan Keluarga Berencana dengan cukup 2 anak, maka seharusnya kebijakan perusahaan dapat berupa pemberian batasan cuti melahirkan. Memang dapat ditafsirkan manakala pada Pasal 82 di atas tidak dijelaskan mengatakan sampai dengan kelahiran yang ke berapa. Dengan demikian, pengaturan hak cuti melahirkan menurut hemat saya boleh diatur sebanyak 3 (tiga) kali proses kelahiran untuk mendapatkan hak cuti melahirkannya. Demikian pandangan yang dapat saya sampaikan, semoga membantu dan terima kasih. (“Feb- 2017”)


PHK KARYAWAN

Saya ingin menanyakan: apakah diperkenankan perusahaan melakukan PHK kepada karyawan yang melaporkan kepada pihak tenaga kerja yang berwenang terkait adanya dugaan tidak dilaksanakan norma dan syarat kerja di perusahaan. Dan, bagaimana mekanisme PHK seharusnya dijalankan ? Terima kasih.

Yolanda (Perusahaan Pelayaran di Jakarta Barat)


Jawaban (dari Iron Sarira):

Terima kasih atas pertanyaan Ibu Yolanda. Saya meyakini sekali bahwa PHK ini pada hakikatnya adalah tindakan yang “salah” oleh perusahaan. Jika kita merujuk kepada ketentuan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 155), PHK harus dilakukan setelah adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (lihat Pasal 151 ayat [3]).

Dugaan adanya penyimpangan terhadap norma dan syarat kerja tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pemeriksaan dari pegawai pengawas pada instansi kantor ketenagakerjaan terkait, sehingga jika ditemukan adanya penyimpangan tersebut, maka pejabat terkait akan memberikan pembinaan kepada perusahaan. Jika sebaliknya, maka perusahaan tidak boleh melakukan PHK kepada karyawan, karena hal ini tidak dapat dikatagorikan sebagai adanya tindak pidana atau memberikan laporan palsu (Pasal 242 KUHP).

Demikian sekiranya yang dapat saya berikan pandangan, semoga membantu dan bermanfaat, terima kasih. (“Feb-2017”)


Saya seorang pegawai di salah satu perusahaan multi nasional yang bergerak di bidang consumer goods. Bekerja di divisi nutrisi sebagai tenaga marketing yang salah satu tugas saya adalah mendatangi para tenaga kesehatan baik itu bidang atau dokter. Seiring dengan adanya upaya untuk memberikan ASI eksklusif, maka dikeluarkan peraturan daerah untuk penggunaan produk nutrisi, dan ini berimbas kepada interaksi saya dengan para tenaga kesehatan tersebut. Mereka jika didatangi tidak mau menandatangani formulir kunjungan saya dan ini menjadi bertentangan dengan SOP di perusahaan saya yang harus mendapatkan tandatangan sebagai bukti kunjungan. Atas kondisi tersebut, saya terkondisi melakukan pemalsuan tanda Tangan atas kunjungan yang telah saya lakukan, dan ini menjadi masalah setelah perusahaan saya mengetahuinya. Saya diminta untuk mengajukan pengunduran diri, namun saya sebagai karyawan sudah mengakui kesalahan dan tidak memiliki maksud apapun juga kecuali agar dapat memenuhi SOP perusahaan terkait diperlukannya bukti kunjungan ke nakes tersebut. Saya juga ditakut-takuti oleh pihak perusahaan jika tidak mengajukan permohonan pengunduran diri, maka masalah ini akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib dengan pasal pemalsuan (pidana) yang telah merugikan banyak pihak.

Mohon arahan Pak Iron, sekiranya apa yang harus saya lakukan terhadap hal ini, jujur saya akan menerima segala sanksi pembinaan yang akan dilakukan oleh perusahaan, tapi tidak menyuruh saya mengajukan pengunduran diri. Terima kasih.

Putra (emaill: dino.galih86@gmail.com)


Jawaban (dari Iron Sarira):

Pak Putra Yth., saya coba menyimpulkan hal yang terjadi adalah adanya upaya Bapak dalam melakukan pemalsuan tanda tangan petugas nakes (hal ini sebagai adanya prosedur kerja pada perusahaan Bapak) di mana sebenarnya tidak terjadi kunjungan (hal ini karena adanya peraturan daerah terkait keberhasilan program pemberian ASI eksklusif). Ada beberapa hal yang dapat saya cermati, sebagai berikut:

  1. Terkait pemalsuan tanda tangan dari petugas nakes, dalam pemahaman hukum saya hal ini masuk kepada adanya pelanggaran KUHP Pasal 263 ayat (1), yang berbunyi: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Hanya dalam pengaduannya, sepemahaman saya harus dilakukan oleh pihak-pihak yang secara langsung dirugikan, yakni si pemilik tandatangan tersebut (petugas nakes). Perusahaan dalam hal ini tidak dapat menjadi pihak yang dirugikan terkait adanya pemalsuan tanda tangan.

  1. Perlu dilihat juga bahwa, apakah pemalsuan tanda tangan tersebut terdapat adanya keuntungan yang Bapak terima, seperti honor, tunjangan, atau sesuatu hal dalam bentuk uang yang menjadi kewajiban perusahaan untuk diberikan kepada Bapak. Jika demikian, saya melihat adanya aspek pelanggaran pidana yang berbeda, yakni pelanggaran terhadap KUHP Pasal 374 terkait dengan “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.”

Kedua hal di atas, dapat secara langsung dan tidak langsung dilaporkan oleh pihak perusahaan untuk diajukan sebagai delik aduan dalam bentuk tuntutan adanya tindak pidana, sehingga selanjutnya akan menjadi urusan pihak kepolisian untuk menindaklanjutinya sebagaimana mekanisme aturan yang berlaku.

Pada praktiknya, memang perusahaan akan meminta karyawan yang melakukan tindak pidana  untuk mengundurkan diri, jika tidak hal ini akan dibawa ke pihak kepolisian untuk diproses selanjutnya. Cukup ironis, kalau kita mengartikan bahwa seharusnya pengunduran diri merupakan keinginan mengakhiri hubungan kerja yang keluar murni dari karyawan, bukan adanya suatu kondisi, namun praktik-praktik ini kerap terjadi. Perusahaan melakukan apa yang disebut dengan enforce resign. Sangat masuk akal karena hal ini tidak ada landasan hukumnya terkait enforce resign dengan pemikiran bahwa kalau karyawan mengundurkan diri, maka proses ini tidak akan dilanjutkan ke pihak kepolisian.

Terkait pengunduran diri, Bapak dapat mendalaminya pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 162 ayat (1,2,3,4). Memang jika Bapak melihat pada ayat-ayatnya jelas disebutkan bahwa “Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri ….”, menjadi hal yang bertolak belakang dengan kondisi yang Bapak alami dimana hal pengunduran diri tersebut bukan atas kehendak Bapak, melainkan dimintakan pengunduran diri, karena jika tidak maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kalau memang demikian adanya, pengalaman dan pemahaman saya ini hanya berbicara adanya proses jika kasus ini ditangani pihak berwajib sampai adanya penetapan sebagai tersangka, bisa pada proses di Kepolisian atau di Kejaksaan terhadap kewajiban perusahaan kepada pekerja dan keluarganya, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 160 UU No. 13 Tahun 2003.

Langkah-langkah yang dapat dipertimbangkan menurut saya adalah mengambil opsi pengunduran diri dengan tetap mendapatkan hak-hak Bapak terkait uang penggantian hak, uang pisah, dan surat keterangan kerja (dalam hal ini surat keterangan kerja diperlukan untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan). Bapak dengan melakukan pengunduran diri setidaknya secara proses pengakhiran hubungan kerja tetap tercatat berakhir secara baik dan bukan sebaliknya.

Demikian sekiranya yang dapat saya berikan pandangan, mohon maaf atas keterlambatan respon untuk Pak Putra, dan semoga bermanfaat. (“Feb-2017”).


BPJS SEBAGAI PENGGANTI UANG PERUSAHAAN

Mohon penjelasan tentang kasus sebagai berkut. Seorang karyawan saya melakukan kesalahan berat menggunakan uang perusahaan dan karyawan tersebut sudah mengakui perbuatan itu. Masa kerjanya sudah 22 tahun. Apakah karyawan ini masih berhak mendapatkan pesangon atau BPJS ketenagakerjaan, dengan kata lain pesangon dan BPJS tesebut dapat dipakai untuk menggantikan uang yg sudah digunakan?

Yanti, hdsus@yahoo.com


Jawaban (dari Iron Sarira):

Kesalahan berat sebagaimana penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi perlu didukung dengan adanya pengakuan dalam bentuk surat pernyataan dan bukti adanya penggunaan uang tersebut. Dua hal tersebut cukup menjadi dasar bagi perusahaan untuk melaporkan permasalahan ini ke pihak kepolisian karena adanya pelanggaran Pasal 374 KUHP terkait Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.” Namun, hal ini pada praktiknya jarang dilakukan oleh perusahaan manakala perusahaan berhasil meminta karyawan tersebut untuk mengundurkan diri dan mengganti sejumlah uang yang menjadi kerugian perusahaan.Saran saya adalah lakukan “forced resign” kepada karyawan terkait. 
Berdasarkan putusan MK No.012/PUU-1/2003, secara ringkas dinyatakan bahwa Pasal 158 UU 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Artinya ada kekosongan hukum, sehingga yang perlu diperhatikan bahwa PHK yang dimohonkan oleh pengusaha (atas  kesalahan berat tersebut) baru dilakukan setelah adanya putusan hakim pidana.
Terkait mendapatkan atau tidaknya uang pesangon, maka itu tergantung dari siapa yang melaporkan adanya tindak pidana tersebut. Kalau pengusaha/perusahaan yang melapor maka wajib membayar uang pesangon (dahulu menurut Pasal 158, PHK karena kesalahan berat tidak mendapatkan pesangon), namun jika  pihak selain dari pelaku usaha/perusahaan yang melapor (untuk kasus pidana lainnya di luar “fraud”) maka pengusaha wajib membayarkan upah selama ketentuan proses hingga putusan hakim pidana diberikan, tetap dalam hal ini pesangon tidak diberikan. Untuk kasus-kasus penggunaan uang perusahaan, dalam hemat saya pasti dilaporkan oleh pihak-pihak yang mewakili perusahaan.
Terkait BPJS Ketenagakerjaan, pastinya pekerja dengan masa kerja 22 tahun sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dalam tatanan praktiknya, perusahaan tetap akan membantu mengeluarkan SKK secara formal bukan opsional karens SKK tersebut menjadi salah satu syarat dasar untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Hari Tua. Jika nilai penggantian kerugian perusahaan diambil dari pencairan BPJS Ketenagakerjaan ini, maka sebaiknya dibuatkan semacam surat pernyataan dari karyawan itu..(“Jan-2017”)

JENIS HAK CIPTA BARU

Saya pernah melihat dua penyanyi dari tempat berbeda memanfaatkan program SMULE untuk menyanyi bersama, lalu mengunggahnya di youtube. Pertanyaan saya, apakah hal ini melanggar hak cipta menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia?

Ahmad Faisal (Jalan Haji Makmur, Bogor).


Jawaban (dari Besar):

Pada prinsipnya, boleh saja dua orang dari tempat berbeda menyanyikan dan merekam suatu lagu (bukan ciptaan mereka), termasuk dengan menggunakan program SMULE. Perbuatan tersebut baru dianggap melanggar hak cipta dari si pencipta/pemegang hak cipta apabila lagu tersebut direkam dan didistribusikan secara komersial.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang yang memanfaatkan lagu ciptaan orang lain sebenarnya dapat saja mengkomersialkan lagu tersebut, termasuk jika dinyanyikan oleh pihak lain (bukan penyanyi asli), sepanjang ia kemudian membayar royalti kepada pencipta/pemegang hak cipta. Pembayaran hak cipta tersebut dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia. Besaran royalti untuk tiap-tiap lagu berbeda, mengikuti ketentuan dari LMK.

Jadi, kesimpulannya pelanggaran hak cipta baru terjadi apabila hasil karya cipta tersebut diperbanyak untuk tujuan komersial dan tidak dilanjutkan dengan pembayaran royalti kepada pencipta/pemegang hak cipta. (“Jan-2017”)


PATEN SEDERHANA

Paman saya memiliki paten yang telah didaftarkan di Kantor Paten (Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham RI), berupa obat anti-demam berdarah yang kemudian diproduksinya sendiri. Sebagai seorang yang diajak terlibat dalam penelitiannya, saya mendapati ada kemungkinan untuk mengembangkan obat yang telah dipatenkan tersebut. Menurut saya, ada sekuens (bagian) dari penelitian itu yang dapat saya jadikan temuan baru, yaitu obat anti-alergi terhadap serangga. Pertanyaan saya, apakah mungkin saya mengangkat temuan baru itu sebagai paten saya dan didaftarkan atas nama saya pribadi? Apakah perlu saya mendapat persetujuan dari paman saya terlebih dulu?

Agus Rahardian (Jalan Pamengkasan IIB, Sidoarjo, Jatim)


Jawaban (oleh Besar):

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, pengembangan terhadap suatu paten sangat dimungkinkan dengan cara diambil dari paten yang sudah ada (terdaftar). Oleh karena pengambilan tersebut hanya salah satu sekuens (bagian) kecil saja, maka perlindungan yang diberikan adalah dengan paten sederhana. Jenis paten sederhana ini diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Pengajuan paten sederhana ini jauh lebih mudah, cepat, dengan masa perlindungan hanya 10 tahun (bandingkan dengan paten biasa yang berdurasi 20 tahun).

Secara legal tidak ada keharusan bagi seseorang yang mengembangkan suatu temuan yang sudah dipatenkan untuk meminta izin kepada pemegang paten terdaftar. Hal ini karena suatu produk yang sudah dipatenkan bersifat terbuka untuk diteliti dan dikembangkan, bahkan oleh orang-orang yang tidak dikenal atau terkait dengan penelitian si pemilik paten awal. (“Jan-2017”).


GUGATAN SEDERHANA

Pertanyaan:

Termin 2015 kemarin Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan baru dengan meluncurkan “Gugatan Sederhana”. Dalam konsultasi ini saya ingin bertanya apakah gugatan sederhana itu biaya berperkaranya sama dengan perkara perdata biasa. Dan PN mana saja yang sudah menerapkan gugatan sederhana ini? Dan menurut Anda, apakah efektif gugatan sederhana menjadi terobosan baru dari MA untuk memangkas waktu berperkara di pengadilan, yang  kita ketahui bahwa berperkara di pengadilan butuh waktu yang berlarut-larut lamanya? Terima kasih atas kesediaannya menjawab.

Rizki Satriowicak (Mahasiswa hukum di Jakarta)


Jawaban (dari Siti Yuniarti):

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Saudara mengunjungi  website kami. Selanjutnya, untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan, rekan kami Siti Yuniarti, S.H., M.H. membantu kami memberikan jawaban atas pertanyaan itu sebagai berikut:

1. Apakah biaya perkara pada gugatan sederhana sama dengan biaya perkara pada gugatan perdata biasa?
Perihal biaya perkara, Mahkamah Agung, melalui Peraturan Mahkamah Agung No.03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya (selanjutnya disebut “Perma No.03/2012“) memberikan definisi   Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebagai  biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berpekara.
Lebih lanjut, Perma No.03/2012 menetapkan besar biaya perkara pada proses banding, kasasi, peninjauan kembali dan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang – undang (keberatan Hak Uji Materiil). Adapun besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama menurut Perma No.03/2012  diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, baik untuk gugatan perdata sederhana maupun gugatan perdata biasa  mengacu pada ketentuan masing-masing Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.  Sebagai bahan referensi, Bapak dapat mengakses website masing – masing Pengadilan Negeri. Sebagai ilustrasi, berdasarkan informasi perihal biaya perkara gugatan perdata yang tercantum pada website Pengadilan Negeri Lahat, tidak ditemukan perbedaan antara besarnya biaya perkara gugatan perdata maupun biaya perkara gugatan sederhana.

2. Pengadilan Negeri mana saja yang sudah menerapkan gugatan sederhana ini?
Perihal gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut “Perma 2/2015″).  Berdasarkan  Perma 2/2015,  gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Dengan demikian, tidak ada pengecualian penerapan gugatan perkara secara sedarhana ini.
Selanjutnya, berdasarkan pemberitaan dalam hukumonline.com pada tanggal 23 Januari 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima pendaftaran perkara yang masuk dalam jenis gugatan perdata ringan dengan nomor perkara register  01/Pdt.G.s/2015/PN.Jkt-Sel.

3. Apakah efektif Gugatan Sederhana menjadi terobosan baru dari MA untuk memangkas waktu berperkara di pengadilan?
Perma 2/2015 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR), Staatsblaad No.44 Tahun 1941 dan Reglement Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg)Staatsblaad No.227 Tahun 1927 dan peraturan lainnya yang mengatur hukum acara perdata dilakukan  pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai obyek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.
Adapun yang dimaksud dengan  penyelesaian gugatan sederhana menurut Perma 2/2015 adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materill paling banyak Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Adapun gugatan sederhana tidak dapat diajukan untuk (a) perkara perdata yang diselesaikan melalui peradilan khusus sebagaimana diatur dalam perundang – undangan; dan (b) sengketa atas tanah. Selain itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar gugatan dapat diajukan melalui tata cara penyelesaian gugatan perdata. Waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana adalah  25 hari sejak hari sidang pertama. Adapun upaya hukum atas putusan gugatan perkara sederhana adalah hanya melalui upaya keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Dengan mengacu pada dasar pertimbangan diterbitkannya Perma 2/2015 serta pengaturan penyelesaian gugatan sederhana dalam Perma 2/2015, maka penerapan Perma 2/2015 tentunya akan lebih memangkas waktu penyelesaian perkara yang dikategorikan sebagai gugatan sederhana karena dibedakan dengan proses gugatan perdata lainnya.
Demikian tanggapan kami, semoga bermanfaat. (**)


PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pertanyaan:

Saya tinggal di Bandung dan pernah mendengar ada badan yang menyelesaikan sengketa konsumen di kota ini. Apakah saya boleh membawa kasus saya ke badan ini jika saya  ingin menggugat sebuah penyedia jasa layanan TV kabel. Jika penyedia jasa itu sebuah perusahaan yang berpusat di Jakarta, apakah saya harus menggugatnya di Jakarta atau cukup di Bandung? Jika BPSK tidak berhasil menyelesaikan sengketa ini, atau saya merasa putusannya tidak memuaskan, dapatkah saya naik banding ke pengadilan negeri?

Dede Septiana (Setiabudi II, Bandung)


Jawaban (dari Shidarta):

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memang terdapat badan yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebenarnya undang-undang menyatakan BPSK ini harus didirikan di tiap kotamadya atau ibukota kabupaten. Rupanya kehendak undang-undang ini belum terlaksana sepenuhnya, namun jumah BPSK memang sudah makin banyak dari waktu ke waktu. Bandung termasuk salah satu kota yang sudah memiliki BPSK. Jika Anda ingin meminta jasa BPSK menyelesaikan suatu sengketa, Anda cukup datang ke BPSK di wilayah konsumen. Artinya, Anda cukup mengajukan permasalahan ke BPSK Bandung, tidak perlu ke Jakarta. Anda sejak awal memang boleh memilih apakah akan membawa permasalahan ke BPSK atau ke pengadilan negeri. Di BPSK akan ditawarkan tiga jenis mekanisme, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Masing-masing tentu memiliki konsekuensi berbeda. Apabila para pihak memilih mekanisme arbitrase, maka pihak yang tidak puas masih boleh mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Upaya ini diberi nama “keberatan” bukan “banding”. Dalam praktik, mekanisme keberatan ini mirip seperti pengajuan gugatan baru. Jika belum puas, maka masih ada upaya kasasi. Dalam setiap proses ini, undang-undang menetapkan jangka waktu yang relatif singkat. (***)


PENAWARAN TENDER

Pertanyaan:

Perkenalkan saya Ria, kebetulan saya membaca tulisan dosen Jurusan Business Law BINUS Bapak Agus Riyanto di rubrik FM mengenai “go private.” Dalam tulisan tersebut ada disinggung mengenai penawaran tender, saya pernah baca kalau di indonesia ada dua jenis penawaran tender yakni penawaran tender sukarela dan wajib. Ada dua pertanyaan: (1) Apa beda kedua jenis penawaran tender tersebut dan kapan pelaksanaan masing-masing dari jenis penawaran tender tersebut?; dan (2): Untuk go private sendiri, penawaran tender mana yang akan dilaksanakan? Demikian pertanyaan saya, mohon kesedian Pak Agus memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih.

Ria (Mahasiswa kenotariatan UGM Yogyakarta)
chalcariabrahmana@gmail.com

Jawaban (dari Agus Riyanto):
Tulisan yang Ria maksudkan adalah sebagai berikut:

Membaca dan mempelajari Penawaran Tender (Peraturan Nomor IX.F.1. tentang Penawaran Tender) tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka  (Peraturan Nomor IX.H.1. tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka). Untuk itu harus dimulai dari mengerti Peraturan Nomor IX.H.1 terlebih dahulu sebagai prasyarat terjadinya akuisisi di Pasar Modal. Jika terpenuhi terjadinya syarat akuisi tsb, maka barulah mengikuti prosedurPeraturan Nomor IX.F.1 sebagai tahap selanjutnya. Dengan demikian mempelajarinya harus berurutan. Oleh karena itu dikenal adagium bahwa Akuisisi belum tentu Penawaran Tender, tetapi Penawaran Tender sudah tentu akan Akuisisi. Hal ini karena Akuisisi lebih prsayarat dasar dan Penawaran Tender adalah cara/prosedur bagaimana Akuisisi tsb dilakukan di Pasar Modal.

Untuk pertanyaan pertama, jawabannya sebagai berikut: Yang berbeda pertama adalah regulasinya. Akuisisi ditaur  oleh Peraturan Nomor IX.H.1. tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Penawaran Tender diatur Peraturan Nomor IX.F.1. tentang Penawaran Tender. Yang kedua berbeda adalah penyebab terjadinya. Penawaran Tender Sukarela =perusahaan publik yang menjadi target mengeluarkan efek bersifat ekuitas. Dilakukannya pada waktu Emiten mengeluarkan efek berkuitas tsb dengan berpedoman pada peraturan Bapepam-Lk (OJK). Penawaran Tender Wajib = akuisisi yang menyebabkan adanya pengendali baru di perusahaan target, khususnya saham yang beredar di Bursa. Dilakukannya dengan mengikuti waktu yang diatur dalam peraturan Bapepam-Lk (OJK). Detail waktunya ada di peraturan Bapepam LK (OJK). Penawaran Tender Sukarela  —> akan ada efek bersifat ekuitas. Penawaran Tender Wajib –> akuisisi perusahaan publik (saham yang ada di Bursa dan bukan pemegang saham utama). Penawaran Tender Sukarela adalah penawaran yang dilakukan secara sukarela oleh Pihak untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya melalui Media Massa. Penawaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali baru sebagai akibat pengambilalihan perusahaan terbuka.  Dengan demikian, maka jelas bedanya jika Penawaran Tender Sukarela dasar terjadinya adalah akan diterbitkannya efek bersifat ekuitas oleh Emiten. Sementara, Penawaran Tender Wajib itu disebabkan terjadinya karena adanya pengendali saham baru yang akan membeli sahamnya di Bursa dari perusahaan publik. Oleh karena itu Penawaran Tender tersebut harus ditawarkan kepada semua pemegang saham yang ada di Bursa atau pemegang saham publik. Jadi memang berbeda.

Untuk pertanyaan kedua, jawabannya sebagai berikut: Untuk Go Private  Penawaran Tender yang digunakan, menurut pendapat saya, adalah Penawaran Tender Sukarela. Hal ini karena dalam Go Private, Emiten itu akan berubah status badan hukumnya menjadi perusahaan tertutup (di mana publik tidak ada lagi di dalam komposisi kepemilikan saham publik). Jika menggunakan Penawaran Tender Wajib itu tidak tepat, karena jika ada pengendali baru di Emiten (melalui pembelian saham di bursa) status badan hukumnya adalah tetap tidak perusahaan publik dimana publik tetap sebagai pemegang saham (meski telah berubah karena pengendali baru).
Demikian, semoga bermanfaat. (***)


WANPRESTASI, PENIPUAN, ATAU PENGGELAPAN

Pertanyaan:

Saya kerap sulit membedakan antara kasus wanprestasi dan penipuan. Contoh seorang benarma Y ingin meminjam uang kepada R. Ternyata R tidak memiliki uang untuk meminjamkan sejumlah yang diminta, sehingga peminjaman tidak dapat diberikan. Akhirnya Y mengambil inisiatif untuk pinjam melalui kredit tanpa agunan ke sebuah bank swasta. Namun, karena sesuatu alasan, permohonan ini ditolak oleh bank. Ia kembali kepada R untuk meminjam identitas R untuk pengajuan kredit ini. Bank menyetujui peminjaman ini. Supaya aman, R membuat perjanjian utang piutang dengan Y bahwa Y akan membayar cicilan tiap bulan kepada R. Demikian, perjanjian berlangsung sebanyak tiga kali cicilan. Pada cicilan keempat, Y menunggak dan “menghilang” dengan pindah rumah ke tempat baru yang tidak bisa dilacak. Pembayaran kepada bank (atas nama R) ini juga mengalami penunggakan. PIhak bank menagih R. Untuk itu R menunjukkan bahwa sebenarnya ia hanya dipakai saja namanya dan antara R dan Y ada perjanjian pengakuan utang. Bagaimana menurut pengasuh rubrik ini, apakah pihak bank bisa diminta untuk langsung menagih ke pihak Y?  Lalu, apakah kasus seperti ini memenuhi syarat untuk dipidanakan (tersangka R) dengan dugaan penipuan? Terima kasih.
Nita Lie
Cipondoh Raya, Tangerang

Jawaban (dari Paulus Aluk Fajar):

Secara umum di dalam perjanjian ada asas kepribadian, yang berarti perjanjian hanya mengikat yang menandatangani perjanjian tersebut. Jadi, pihak bank tentu hanya berhak menagih kepada R yang secara formal merupakan pihak penanda tangan perjanjian kredit tersebut. Sementara untuk pertanyaan kedua tentang apakah R dipidanakan dengan penipuan, maka perlu dicermati bahwa kasus ini sebenarnya kasus perdata, tepatnya perjanjian kredit. Namun, bisa saja bergeser ke pidana kalau dari awal R memang beritikad tidak baik, yaitu setelah mendapatkan uang R melarikan diri. Ini sebenarnya termasuk klasifikasi tindak pidana pengelapan, bukan penipuan. Tapi, fakta yang ada, R ini dapat menunjukkan itikad baiknya dengan membayar sebanyak tiga kali cicilan. Baru pada posisi cicilan keempat ia dalam posisi tidak mampu lagi membayar. Seharusnya ini masuk dalam kriteria wanprestasi atau cidera janji dalam hukum perdata. (***)


PHK DAN FRAUD

Pertanyaan:

Saya seorang karyawan di perusahaah yang bergerak di bisnis perhotelan. Tugas saya menangani bidang pengadaan barang. Saya mengakui pernah melakukan kecerobohan dalam pengadministrasian bukti-bukti pembelian barang untuk kebutuhan hotel saya. Yang bisa saya tunjukkan pada saat audit di perusahaan hanya sebesar Rp10 juta dari Rp100 juta nilai pembelian barang. Namun, secara fisik semua barang yang saya beli, ada dan dapat ditunjukkan. Karena saya tak bisa menunjukkan bukti pembelian itu, maka perusahaan mengambil langkah memutuskan PHK dengan tuduhan saya melakukan fraud. Apakah perusahaan dapat melakukan PHK secara sepihak pada saya? Lalu, apakah dengan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembelian itu, saya bisa disebut telah melakukan fraud? Apakah surat PHK yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dapat dibenarkan?

Wahyu (eks karyawan salah satu hotel di Lombok)


Jawaban (dari Iron Sarira):

Fraud adalah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh seseorang (karyawan) karena adanya hubungan kerja dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kasus di atas, perusahaan tidak boleh melakukan PHK secara sepihak apalagi atas indikasi adanya tindak pidana kesalahan berat (Pasal 374 KUHP). Menurut UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang mem-PHK seorang karyawan wajib mendapatkan penetapan dari pengadilan hubungan industrial. Dengan demikian, jika belum ada penetapan dari institusi ini, PHK sepihak oleh perusahaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pertanyaan berikutnya, seharusnya masalah ini tidak cukup dianggap sebagai fraud karena bukti fisik barang itu ada. Ini lebih tepat dainggap sebagai kecerobohan atau kelalaian administrasi. Sementara untuk pertanyaan terakhir, dalam tataran praktis yang dilakukan suatu perusahaan yang akan mem-PHK, selain ia harus terlebih dulu mendapatkan penetapan, ia tidak boleh mengeluarkan surat PHK. Karena, perusahaan tidak mempunyai kewenangan mendahului penetapan pengadilan. (***)

HAK KARYAWAN YANG MENGUNDURKAN DIRI

Pertanyaan:

 Isteri saya telah bekerja selama 14 tahun di sebuah rumah sakit di Jakara. Ia telah mengajukan surat pengunduran diri dan sudah diterima. Ia hanya menerima satu bulan gaji terakhir plus uang pisah satu bulan gaji. Pertanyaan saya, apakah ada hak-hak lain di luar itu yang bisa diterima? Apakah besaran uang pisah ini sesuai dengan UU Ketenagakerjaan?

H. Rudy M.

Kalideres, Jakarta


Jawaban (dari Iron Sarira):
Sepanjang diatur dalam ketentuan internal perusahaan, ada hak-hak lain di luar itu yang bisa diterima. Misalnya, ada hak untuk dikembalikan ke daerah asa, mencakup misalnya tiket, akomodasi. Jadi, jika tidak diatur, maka hanya uang pisah yang akan diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, berdasarkan UU Ketenagakerjaan tidak diberikan kepada mereka yang mengundurkan diri. Pada prinsipnya besaran uang pisah diatur oleh perusahaan. Nilainya bisa sama atau berbeda dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Apabila tidak diatur pemberian uang pisah yang disepakati bersama dengan karyawan di dalam ketentuan internal, maka uang pisah yang diberikan kepada karyawan itu dapat diimintakan lebih besar daripada yang diberikan. Hal ini mengingat, ketentuan uang pisah seharusnya memang diatur dan disepakati di suatu perusahaan. (***)

PERTANYAAN YANG MENJERAT

Pertanyaan:

Kalau boleh saya ingin bertanya Pak,  mengenai “pertanyaan yang  bersifat menjerat”. Dalam pasal 166 KUHAP dinyatakan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Yang ingin saya tanyakan apakah Pasal 166 tersebut berlaku juga untuk ahli? (apakah hakim boleh bertanya yang bersifat menjerat kepada ahli?). Karena menurut hemat saya dalam KUHAP tidak digunakan istilah “saksi ahli” yang digunakan ialah “ahli”. Seperti Pasal 184 tentang alat bukti “keterangan ahli”. Terimakasih pak, maaf mengganggu.

Royhan Akbar Zeniya (royzeniya@live.com)


Jawaban (dari Shidarta):

Pertanyaan yang menjerat, dalam buku teks logika disebut sebagai complex question, yang dibahas dalam topik kesesatan penalaran (fallacy). Jadi, pertanyaan demikian mendorong orang yang ditanya untuk tidak bisa menjawab secara tepat karena apapun jawaban yang diberikan akan menyudutkan posisi si pemberi jawaban. Sebagai contoh, seorang hakim bertanya kepada seorang terdakwa, “Apakah Saudara telah berhenti memukul isteri Anda sekarang?”. Pilihan jawaban yang diinginkan oleh hakim adalah “Ya” atau “Tidak”. Padahal, si terdakwa ini sedang diperiksa untuk suatu tindakan pemukulan yang disangkalnya sejak awal. Ia merasa tidak pernah memukul isterinya. Tapi, ketika ditanya dengan bentuk pertanyaan seperti itu, ia dalam keadaan sulit untuk menjawab apapun. Jika ya, berarti ia memang pernah memukul isterinya (sekalipun sekarang tidak lagi). Jika tidak, berarti ia juga pernah memukul isterinya (dan itu terus terjadi sampai sekarang). Oleh sebab itu, pertanyaan yang menjeratkan seperti ini tidak boleh sampai diajukan oleh siapapun, baik oleh jaksa, penasihat hukum, maupun hakim; dan kepada siapapun, baik itu kepada terdakwa, saksi, atau ahli. Dengan demikian, walaupun Pasal 166 KUHAP tidak menyebut kata “ahli” di situ, pada hakikatnya ahli termasuk sebagai subjek-subjek yang terlibat dalam aktivitas persidangan. Semua subjek itu wajib menghormati bunyi Pasal 166 KUHAP. Hal ini karena pengajuan pertanyaan yang menyesatkan adalah bentuk ketidakadilan dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Mereka yang mengajukan pertanyaan seperti itu, dapat teridentifikasi melanggar kode etik profesinya. Sebagai contoh, silakan lihat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009, khususnya pada butir 1.1(7) dan butir 10.

Ahli yang memberikan keterangan di pengadilan, bisa diajukan oleh jaksa atau penasihat hukum (mewakili terdakwa). Apabila kasusnya perdata, maka ahli bisa diajukan oleh penggugat atau tergugat. Ahli hanya memberikan keterangan berangkat dari bidang keahliannya. Ahli bukanlah saksi yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar langsung peristiwa hukum yang sedang diadili. Oleh sebab itu, jika ahi mendapati ada pertanyaan yang tidak relevan terkait dengan bidang keahlian dalam konteks peristiwa hukum yang sedang diadili, ia berhak untuk menolak memberikan jawaban. Apalagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang menjerat seperti itu, maka ia harus bisa menghindarkan diri untuk tidak menjawabnya. Hakim dan siapapun di persidangan tidak dapat memaksa ahli untuk menjawab pertanyaan seperti itu.


Demikian juga dengan terdakwa atau saksi yang mendapat pertanyaan seperti itu, maka terdakwa atau saksi itupun boleh menolak memberikan jawaban. Dalam persidangan, sering pihak penasihat hukum dengan sigap mengajukan keberatan jika ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum (bahkan dari hakim) yang menjerat terdakwa. Hal yang sama dapat saja terjadi untuk saksi (biasanya saksi korban) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. JIka ada pertanyaan dari penasihat hukum yang menjerat seperti itu, sementara saksinya tidak sadar adanya pertanyaan demikian, pihak jaksa penuntut umum seyogianya mengajukan keberatan atas pertanyaan seperti itu. Dengan demikian, akan ada keseimbangan di antara pihak-pihak dalam persidangan.

Bagi para profesional yang diajukan untuk memberikan keterangan, maka terhadap mereka seharusnya istilah “ahli” memang lebih tepat digunakan daripada “saksi” atau “saksi ahli”. Oleh sebab itu ada perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Namun, dalam praktik istilah “saksi ahli” rupanya sangat populer dan luas dipakai. Sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia hukum, kita sepatutnya menggunakan terminologi yang memang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. (***)


PEKERJA TANPA SURAT PERJANJIAN KERJA

Pertanyaan:

Saya memiliki satu kasus sebagai berikut. Seseorang bernama MI bekerja sebagai sales sejak tahun 1990 mempunyai kartu jamsostek sampai dengan sekarang di Perusahaan RH. Dengan ketentuan pekerja bebas jam kerja, bebas pulang kerja ditentukan oleh pekerja sendiri, jika pekerja tidak masuk kerja tidak akan diberikan sanksi potongan upah atau surat peringatan dari Perusahaan RH. Uang operasional MI ditetapkan sebesar Rp.1.200.000,- per bulan jika berhasil menjual mobil diberikan komisi keuntungan (insentif). Tidak ada perjanjian kerja, SK Pengangkatan karyawan tidak ada, tidak didaftarkan di Disnaker, perintah target jam kerja dan target penjualan tidak ada. Lalu terjadi peristiwa, MI menyatakan sakit jantung tapi tidak ada surat keterangan sakit dari dokter, dan telah tidak masuk kerja sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Baru di tahun 2016 pekerja menuntut kekurangan upah memakai patokan UMK di tahun 2015. MI juga sedang diproses tindak pidana penggelapan dengan laporan polisi tahun 2015. Pertanyaan saya adalah: (1) apakah bisa dikatakan ada hubungan kerja (pekerjaan, perintah, upah) antara MI dan RH?; (2) jika kita berada di pihak RH, apakah solusi terbaik untuk penyelesaian kasus ini?; dan (3) apakah harus putus dulu perkara perdata ketenagakerjaan baru RH dapat melapor untuk memproses tuntutan pidana penggelapan?

Dari: Prima Bintang Pamungkas (Palembang)


Jawaban (dari Iron Sarira):

Ada beberapa bagian pertanyaan di atas yang dapat kami uraikan satu per satu. Pertama, apakah ada hubungan kerja terkait kasus di atas? Hubungan kerja mempersyaratkan terpenuhinya adanya objek yang dipekerjakan, adanya perintah melakukan pekerjaan, dan adanya pemberian upah kepada pekerja yang melakukan perintah tersebut, sehingga untuk hal ini, walau tidak adanya perjanjian kerja tertuls serta hal lainnya, tetap dikatakan memenuhi adanya hubungan kerja diantara RH dan MI (asas konsensualisme).

Lalu pertanyaan kedua, apakah solusi terbaik yang dapat diberikan (jika dilihat dari kepentingan RH)? Solusi terbaik atas permasalahan yang telah masuk ke ranah PPHI (di tingkat mediasi) adalah tetap mengupayakan agar masalah ini tidak perlu dilanjutkan ke PHI dan selanjutnya ke MA. Caranya adalah dengan melakukan pendekatan kepada MI dan membicarakan tuntutan upah yang dimintakan tidaklah sepenuhnya memiliki dasar, karena RH tidak pernah berkehendak mengakhiri hubungan kerja yang ada dengan MI, artinya dimulai 1990-2014 hubungan kerja terjadi, 2015-2016 MI sakit jantung (tidak ada surat dokter) sehingga berlaku asas “no work no pay” (walau ada ketentuan sakit berkepanjangan), dengan demikian RH tetap dapat meminta mediasi atau PHI untuk mau mempekerjakan kembali MI dengan memperbaiki mekanismenya (perjanjian kerja) secara tertulis, terlepas nantinya ada penetapan MI dari penegak hukum atas adanya laporan tindak pidana.

Kemudian untuk pertanyaan ketiga, jawabannya sebagai berikut. Dalam pemahaman dan pengalaman saya, hal ini dapat dilakukan secara paralel. Mengingat sudah adanya pengaduan adanya tindak penggelapan dan penipuan ke Kepolisian, maka saran saya terkait upaya mempekerjakan kembali MI dapat lebih dipaksakan kepada MI karena mengingat konsekuensi pidana yang akan terjadi. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya menyikapi adanya pelanggaran terhadap Pasal 374 KUHP (Penggelapan atas kewenangan), sebelum melaporkan ke pihak berwajib saya memberikan pilihan kepada karyawan untuk mengundurkan diri dan mengganti biaya kerugian yang terjadi. (***)


SUBORDINASI DALAM HUBUNGAN KERJA

Pertanyaan:

Terima kasih atas jawaban pertanyaan saya sebelumnya (kasus MI dan RH), yang telah dimuat di situs ini dengan judul “Pekerja Tanpa Surat Perjanjian Kerja”. Saya ingat bahwa ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, NO. 79/g/2013/phi-sby yang memberikan pemahaman bahwa harus ada hubungan subordinasi atasan dan bawahan agar dapat dianggap ada hubungan kerja, yang dibuktikan dengan adanya sanksi apabila perintah tidak dilaksanakan oleh pekerja. Nah, dalam kasus ini MI tersebut tidak pernah diberikan sanksi apabila tidak masuk kerja ataupun jam kerjanya bebas tidak diwajibkan kerja pukul 8 pagi sampai pukul 5 dan dibebaskan untuk masuk jam kerja pukul 12 siang pulang pukul 2 siang pun tidak jadi masalah, apakah masih dapat dikatakan ada hubungan kerja?

Prima Bintang Pamungkas (Palembang)


Jawaban (dari Iron Sarira):

Pertanyaan susulan ini tentu masih terkait dengan kasus MI dan RH sebagaimana diajukan oleh penanya. Dalam hal hubungan hukum antara RH dan MI, saya melihat adanya hubungan subordinasi dengan dasar perintah, di mana MI dijadikan oleh RH sebagai “sales” (suatu posisi atau jabatan). Hal ini juga diperkuat dengan adanya kepesertaan Jamsostek (Saya menganggap kepesertaan Jamsostek MI didaftarkan oleh perusahaan RH). Terkait dengan sanksi, kalau memang demikian kesepakatannya, maka sanksi bukanlah hal primer dalam menentukan ada tidaknya hubungan kerja. Terkait adanya putusan PHI tahun 2013 tersebut (dan sudah diperkuat oleh putusan MA), menurut hemat saya putusan itu belum dapat dijadikan yurisprudensi tetap. Dalam sistem hukum kita, putusan tersebut tidak mengikat untuk dijadikan dasar bagi majelis hakim PHI lainnya dalam menetapkan ada tidaknya hubungan kerja berdasarkan putusan PHI tahun 2013 tersebut. Dengan demikian, maka untuk menyikapi apakah ada hubungan kerja dalam permasalahan ini, sebaiknya kita melihat kepada ketentuan normatif yang mengaturnya (Pasal 50 UUTK tentang hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja). Lalu, apakah pekerja dapat dikategorikan mengundurkan diri? Hal ini coba dilihat berdasarkan Pasal 168 UUTK, bahwa mangkir lima hari berturut-turut dan telah dipanggil secara patut dan wajar sebanyak dua kali, maka dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Mungkin timbul pertanyaan bahwa apakah pekerja mungkin ditawarkan untuk bekerja kembali? Sebenarnya, jika tawaran ini bisa digunakan oleh pengusaha. Sebab, jika saja tawaran ini diterima oleh pekerja, maka hal ini tidak menghilangkan kemungkinan tuntutan pidana yang sedang dihadapi MI. Apabila tuntutan ini berujung kepada penetapan tersangka dari pihak yang berwajib (Polisi dan Kejaksaan) dengan dilimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan, maka RH dapat melakukan PHK kepada ybs dengan mengacu kepada Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 (pelaporan kesalahan berat dari pihak di luar pengusaha, sehingga RH tidak perlu membayar pesangon). Jadi cara ini memberi keuntungan yang didapat oleh RH guna meminimalkan biaya proses di ranah PHI. Pengusaha tidak perlu membayarkan uang yang digugat oleh MI, dan tidak banyak upaya lain terkait penyelesaian di tingkat PHI dan MA. (***)


KEABSAHAN HIBAH DAN WARIS

Pertanyaan:

Saya sedang menghadapi permasalahan berkaitan dengan warisan. Nenek saya mempunyai sejumlah harta berupa tanah dan rumah. Sebelum nenek meninggal harta tersebut telah dibagikan kepada anak-anaknya dengan mengutus ayah saya sebagai anak tertua untuk membagikannya. Pada saat itu telah diterima oleh semua adik-adiknya tanpa ada masalah, namun saat itu memang tidak ada surat surat secara hukum. Setelah nenek dan ayah meninggal salah satu adik ayah
mengatakan bahwa pembagian itu dulu belum sah dan tidak adil secara hukum dan dia menuntut untuk dibagi ulang. Perlu diketahui bahwa bagian yang dia terima telah dijual dan dibeli oleh kakaknya sendiri dalam hal ini masih tante saya juga. Sekarang dia menguasai rumah dan tanah yang seharusnya menjadi hak saya dan dua paman yang lain. Yang ingin saya tanyakan dalam permasalahan ini hukum apa yg dapat dijadikan patokan dia berpegang pada pasal hukum  waris sementara dari kronologinya saya baca bahwa itu bukan warisan tetapi pemberian. Mohon bantuannya agar  masalah ini bisa terselesaikan. Terima kasih.

Wahyu Mardiyanto, Yogyakarta


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

Di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang pembelakuannya diserahkan kepada para pihak yaitu: (1) Hukum waris barat yang berlaku untuk non-Islam. Prinsip pembagian warisan dibagi rata antara para waris. (2) Hukum waris islam. Prinsip pembagian warisan laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian. (3) Hukum waris adat. Prinsip pembagian warisan berbeda-beda tergantung daerah di Indonesia.

Penyelesaian waris dapat dilakukan secara musyawarah apabila seluruh ahli waris menyetujuinya. Dalam hal ini anda harus membuktikan bahwa paman anda menyetujuinya. Walaupun tidak ada bukti tertulis anda dapat mencari pihak lain diluar hubungan kekelurgaan yang mengetahui proses pembagian warisan tersebut. Pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan pilihan hukumnya. Bagi yang beragama Islam anda dapat mengajukan permohonan Fatwa Waris, di mana akan dikeluarkan penetapan dari hakim pengadilan agama yang akan menentukan besarnya bagian bagi masing-masing ahli waris. Fatwa waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ini akan dapat anda gunakan dalam mengurus administrasi pada budel waris dan atau dapat digunakan sebagai persyaratan peralihan hak. Bagi yang beragama non-muslim, jika terjadi sengketa antara ahli waris mengenai jumlah bagian warisan maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Mengenai permasalahan hibah atau yang saudara sebut pemberian yang dilakukan pada saat nenek masih hidup maka hal tersebut diatur di dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hal-hal sebagai berikut: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. (3) Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. (4) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (5) Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, pertama, mengingat harta yang dibagikan oleh nenek saudara kepada anak-anaknya adalah berasal dari harta orang tua maka harta yang sudah dihibahkan (pemberian) tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kedua, dalam menyelesaikan perkara warisan hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak merusak hubungan persaudaraan diantara kakak, adik dan keponakan (karena ayah saudara telah meninggal) dengan meminta bantuan keluarga atau aparat desa atau RT, RW yang mengetahui permasalahan ini. Ketiga, apakah bukti kepemilikan rumah dan tanah tersebut sudah atas nama saudara dan dua paman yang lain atau masih atas nama nenek saudara. Jika masih atas nama nenek saudara dan juga rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh adik ayah tersebut maka pilihan terakhir adalah diselesaikan melalui jalur pengadilan untuk memperjelas kepemilikan rumah dan tanah yang disengketakan. (***)


HAK-HAK PEKERJA ATAS BONUS DLL.

Pertanyaan:

Saya bekerja di restoran yang total karyawannya 22 orang. (1) Gaji pokok yang diberikan di bawah standar UMR Jakarta tetapi laporan kepada pihak ketenagakerjaan bahwa gaji pokoknya sesuai UMR. (2) Uang service “flat” yaitu 475 ribuan. Padahal pemasukan bisa sampai 200 juta. (3) Sering terjadi apabila menjelang Hari Raya uang bonus yang dijanjikan (apabila mencapai target) tidak di berikan dengan alasan untuk membayar THR sekalipun pemasukan bisa mencapai target, bahkan lebih. Sebagai informasi, karyawan mendapatkan bonus apabila pemasukan bisa
mencapai 180 juta adalah 75 ribu. Yang mau saya tanyakan adalah sebagai berikut: (1) Apakah karyawan berhak meminta transparansi dari keuangan perusahaan? (2) Apa hukumnya bagi pengelola yang melencengkan pajak? (3) Lalu bagaimana caranya agar karyawan bisa mendapatkan hak-hak mereka?

Ricky, Senen, Jakarta Pusat


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

Karyawan tidak dapat memaksa pihak perusahaan untuk meminta transparansi di dalam keuangan perusahaan karena merupakan rahasia manajemen. Namun karyawan berhak untuk mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan/melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya dan upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya dan lain-lain. (vide Pasal 88 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Pengaturan pengupahan berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Apabila pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum maka dapay dilakukan penangguhan yang diatur dengan Keputusan Menteri. Apabila yang anda katakan benar bahwa pihak perusahaan mendapatkan keuntungan yang banyak namun membayar upah karyawan di bawah UMR maka anda dapat melaporkan ke pegawai pengawas ketenagakerjaan (Kementerian Tenaga Kerja) di wilayah anda bekerja. Selain itu anda juga dapat melaporkan pengusaha ke Kepolisian karena telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 90 ayat (1) tersebut di atas dan pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta (vide Pasal 185 UU Ketenagakerjaan).Jika saudara mengetahui dengan pasti bahwa perusahan tidak membayar pajak maka dapat saudara laporkan ke kantor pajak terdekat, karena perusahaan yg tidak bayar pajak maka dapat di kenakan sansksi pidana dan denda, karena hal tersebut telah merugikan Negara.

Untuk memperoleh hak-hak karyawan maka saya sarankan agar di perusahaan anda bekerja didirikan serikat pekerja/buruh. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan perusahaan inilah yang berisi hak dan kewajiban dari pengusaha dan buruh termasuk di dalamnya masalah pengupahan. Dalam hal ini Serikat pekerja/buruh sangat penting fungsinya karena peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan anda. (***)


PEMBELI BERIKTIKAD BAIK

Pertanyaan:

Andi membeli tanah dari para ahli waris Maulana di Januari tahun 2016, ternyata baru diketahui April 2016 tanah tersebut dipasang plang para ahli waris lainnya (tante, paman dan lain-lain) yang mengaku punya hak atas tanah yang dijual tersebut. Klaim mereka berdasarkan putusan pengadilan agama dan diperkuat sampai tingkat kasasi, yang menyatakan ada hak waris mereka di atas tanah tersebut, maka apakah Andi dapat dikatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik? Apa yang seharusnya dilakukan oleh Andi karena transaksi jual beli sudah selesai dan SHM sudah dibaliknamakan ke atas nama Bapak Andi.
Prima Bintang Pamungkas (Palembang)

prima.bintang.law@gmail.com


Jawaban (dari Shidarta):

Tidak cukup informasi apakah sebelum membeli tanah itu, Andi sudah melakukan upaya yang cukup guna guna melindungi kepentingannya sebagai pembeli yang beritikad baik. Misalnya, apakah ia sudah tahu bahwa tanah ini adalah tanah warisan. JIka sudah tahu, apakah ia sudah meminta ada fatwa waris guna mencegah tidak adanya gugatan di kemudian hari. Apabila ia sudah melakukannya, seharusnya ia sudah dapat menunjukkan kehati-hatiannya sekaligus membuktikan ia adalah pembeli yang beriktikad baik. Tidak juga ada informasi apakah dalam perkara gugatan harta waris ini nama Andi sudah dijadikan pihak (misalnya tergugat)? Jika belum dijadikan pihak, maka Andi cukup menunggu saja sampai ada pihak yang menggugatnya. JIka sudah digugat, maka disarankan agar Andi menggugat balik terhadap Maulana dan anggota ahli waris lainnya, dengan menunjukkan bukti bahwa ia tidak tahu menahu tentang persoalan warisan tersebut dan ia sudah melakukan upaya yang cukup untuk mecari informasi tentang riwayat tanah ini, sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut.


ASAS HUKUM MANA YANG BERLAKU?

Saya ingin bertanya dua pertanyaan terkait asas hukum.  (1) Menurut para ahli kepailitan, Undang-Undang kepailitan merupakan penjabaran dari Pasal 1131-1132 KUHPerdata, maka jika dilihat seperti itu asas apakah yang tepat untuk hal ini. Apakah lebih tepat menggunakan asas lex spesialis derogat legi generalis ataukah asas lex posterior derogat legi priori? (2) Kurang lebih sama dengan pertanyaan dari nomor 1 tetapi pertanyaan kedua mengenai kedudukan pengadilan niaga. Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU.No.48 Tahun 2009.” Pembentukan pengadilan niaga  yang dikatagorikan menjadi pengadilan khusus dalam peradilan umum berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 1 UU kekuasaan kehakiman No 48 tahun 2009 dengan adanya UU kepailitan no 37 tahun 2004 bisa di katakan keberadaannya sah berdasarkan mandat dari undang undang tersebut, untuk itu dalam hal ini asas apakah yang tepat untuk menggambarkan hal tersebut berdasarkan penjabaran yang saya berikan?

Panji Agung Prasetyo

 panji.agung04@yahoo.com

Jawaban (dari Shidarta):

Pertanyaan pertamamu dapat dijawab sebagai berikut: Dalam penerapan asas hukum, kedua asas itu bisa saja berlaku bersama-sama. Posisi lex specialis dapat diberlakukan pada UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, sedangkan KUH Perdata sebagai lex generalis. Oleh karena UU Kepailitan ini berlaku kemudian, maka dengan sendirinya ia juga adalah lex posterior. Jadi, kedua asas ini tidak bertentangan.

Pertanyaan kedua menghadapkan antara UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Kepailitan. Kedua undang-undang ini sebenarnya tidak ada yang didikotomikan sebagai lex specialis vs lex generalis; atau antara lex posteriori vs lex priori, karena memang pengaturannya tidak bersilangan atau tumpang tindih. Dua asas yang kamu singgung itu kebetulan adalah asas-asas yang sifatnya menderogasikan (lex…derogat legi…), sehingga dipakai sebagai “alat” untuk mengatasi konflik di antara norma (legal remedies). Jadi, apabila tidak terjadi perbenturan di antara norma-norma, dalam arti semua undang-undang yang disebutkan itu koheren satu sama lain, maka tidak diperlukan ada asas-asas hukum apapun untuk mensinkronkannya lagi.


BUKTI BARU SETELAH DIPIDANA

Sepupu saya (Z), diduga terlibat dalam jaringan narkoba. Kami sekeluarga mengakui memang dia adalah pemakai narkoba. Tapi, menjadi pengedar rasanya tak terbayang. Namun, perkara ini terlanjur diputus di Pengadilan Negeri (PN) dimana sepupu saya divonis penjara selama 6 tahun penjara. Meski tak terima kami sekeluarga hanya bisa pasrah dan tidak mengajukan upaya hukum banding karena takut hukumannya lebih tinggi. Tak disangka, bulan September lalu, seorang temannya mau memberikan saksi baru dan bukti baru untuk meringankan hukuman sepupu saya. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan?

Viviana, Palmerah Jakarta Barat


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

 Mengingat perkara hukum yang menimpa sepupu anda sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka untuk mengajukan bukti atau saksi baru, upaya hukum yang bisa dilakukan melakukan Peninjauan Kembali (PK). Menurut Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Permintaan PK ni dilakukan atas dasar :

  1. Jika terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
  2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyatatelah bertentangan satu dengan yang lain.
  3. Bila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Untuk PK ini, maka terpidana (saudara sepupu anda) mengajukan permintaan PK kepada Mahkamah Agung (MA) melalui pengadilan yang telah memutus perkaranya di tingkat petama (Pengadilan Negeri ) dengan menyebut secara jelas alasannya (Pasal 264 KUHAP). Untuk surat PK ini Panitera PN akan membantu membuatkannya. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri segera mengirimkan surat permintaan PK beserta berkas perkaranya kepada MA disertai suatu catatan pejelasan.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri tempat sepupu anda berperkara menunjuk hakim (tentuna bukan hakim yang dulu memutus perkara) untuk memeriksa kembali saksi maupun bukti baru. Berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

Selanjutnya, Ketua PN segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada MA yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

Dalam hal permintaan PK memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat(2) dan MA membenarkan alasan pemohon, maka MA akan membatalkan putusan PN, kemudian menjatuhkan Putusan MA yang dapat berupa :

  1. Putusan bebas
  2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
  3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, atau;
  4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. (***)

MEMBELI RUMAH DINAS

Orang tua saya menempati sebuah rumah dinas dari sebuah departemen sejak yahun 90-an hingga kini. Penepatan rumah dinas itu karena ayah saya bekerja pada departemen tersebut. Pertanyaan saya, mungkinkah rumah dinas ini diahlifungsikan menjadi rumah pribadi, mengingat orang tua saya hingga sekarang belum memiliki rumah pribadi.

Candra Pribadi, Gunung Putri Bogor


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

Rumah dinas itu dikenal dengan istilah rumah negara. Rumah negara ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1994 tentang rumah negara yang kemudian direvisi menjadi PP No. 31 Tahun 2005. Ketentuan ini menyatakan yang dinamakan rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negera dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Rumah negara hanya diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri dengan hak dan kewajiban yang melekat didalamnyaMengenai rumah dinas ini terdapat 3 golongan, yaitu:

  1. Rumah Negara Golongan I, yakni rumah yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dank arena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut. Hak penghunian terbatas selama pejabat bersangkutan memegang jabatan.
  2. Rumah Negara Golongan II, yaitu rumah negara yang mempunyai hubungan tak terpisahkan daru suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri. Jika pegawai bersangkutan berhenti atau pension, rumah tersebut dikembalikan kepada negara.
  3. Rumah Negara Golongan III, yakni rumah yang tak termasuk kategori I dan II. Rumah inilah yang dapat dijual kepada penghuninya.

Pejabat atau pegawai negeri yang ingin menghuni rumah negara harus memenuhi persyaratan yaitu harus memiliki surat izin penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada instansi tersebut. Dalam hal ini ayah saudara diberikan surat ijin menempati rumah dinas karena bekerja di departemen pemerintah. Saudara perlu melihat isi dari surat ijin tersebut untuk mengetahui status rumah negara yang yang didiami oleh orang tua anda. Jika rumah orang tua Anda itu masuk golongan III, bisa saja dialihkan menjadi rumah pribadi. Kewajiban dari orang tua anda adalah mengajukan permohoanan pengalihan hak aing lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan menjadi rumah negara golongan III yang dilakukan oleh Menteri. Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud yang berada dalam sengketa tidak dapat dialihkan haknya. Untuk suami dan isteri yang masing-masing mendapat izin untuk menghuni rumah negara, hanya dapat memberikan kewenangan pengalihan hak kepada salah satu dari suami/isteri yang bersangkutan. Pegawai negeri dan/atau pejabat negara yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari negara tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan ha katas rumah negara. (*nov*)


PERBEDAAN MENGADOPSI DAN MERAWAT

Saya (35 tahun) dan suami (40 tahun) sudah 8 tahun menikah, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak. Dalam waktu dekat ini kami berencana mengadopsi seorang bayi laki-laki dari panti asuhan. Menurut pengurus panti asuhan tersebut, bayi itu diserahkan ibunya karena alasan ekonomi, sementara ayahnya tidak diketahui keberadaannya. Tapi ternyata keluarga kami tidak menyetujui niat kami. Mereka mengatakan, kami cukup merawat dan membiayai anak tersebut tanpa perlu mengadopsinya. Mereka juga berharap bahwa anak tersebut hanya dijadikan pemancing agar saya dan suami dapat segera memiliki anak. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada perbedaan antara anak angkat yang dirawat dan diadopsi dan bagaimana hubungan saya dengan ibu kandungnya? Apakah saya berhak menanyakan surat nikah kedua orang tua bayi tersebut?

Lusia Setiani, Roxy Jakarta Pusat.


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

Menurut hukum, status anak angkat yang dirawat dan yang secara resmi diadopsi memang berbeda. Jika anda hanya berniat merawat dan membiayai anak tersebut maka status anak itu tetap sebagai anak sah dari orang tua kandungnya. Sebagai orang yang merawat dan membiayai anak itu, tangung jawab anda hanya sebatas pada perjanjian yang anda buat dengan orang tuanya. Sewaktu-waktu bisa saja anak itu diambil kembali oleh orang tua kandungnya.

Jika anda mengadopsinya secara resmi, maka status anak itu berubah menjadi anak kandung anda, Nama anda dan suami yang akan dicantumkan sebagai nama orang tuanya bukan nama orang tua kandungnya. Anak itu tidak bisa diambil kembali oleh kedua orang tua kandungnya.

Mengingat anak yang akan anda adopsi pada saat ini telah diserahkan oleh ibunya ke panti asuhan maka jika ingin mengadopsi, anda bisa berhubungan langsung dengan panti asuhan dan mengecek hal-hal sebagai berikut:

  • Apakah ada kesepakatan tertulis yang mengatakan bahwa ibu kandung anak yang akan anda adopsi menyerahkan anaknya secara resmi kepada panti asuhan.
  • Apakah anak tersebut sudah memiliki akte kelahiran. Jika ya apakah nama ayah dicantumkan?. Jika nama ayah anak tersebut ada maka kedua orang tua anak tersebut menikah secara sah menurut hukum. Sebaliknya jika tidak dicatumkan maka kedua orang tua anak anak tersebut tidak menikah secara sah. Anda dapat meminta penjelasan kepada pihak panti asuhan.

Proses hukum untuk mengadopsi di pengadilan biasanya tidak lama asal anda memiliki surat-surat lengkap seperti surat keterangan lahir dari rumah sakit, dokter atau bidan, akte kelahiran (jika ada), surat penyerahan dari orang tua asal ke panti asuhan, surat nikah anda berdua, bukti penghasilan anda atau suami dan alasan mengapa anda mau mengadopsi anak tersebut (permohonan). Permohonan diajukan oleh anda ke pengadilan negeri di tempat anak yang akan diangkat tersebut berada (di panti asuhan). Pengadilan negeri akan melakukan pemeriksaan dengan memanggil anda dan suami ke persidangan juga meminta orang tua anak tersebut (jika diketahui keberadaannya) untuk dimintai keterangan di persidangan. Setelah proses pemeriksaan saksi-saksi dan surat termasuk bukti kelayakan dari anda dan suami dalam mengadopsi anak (secara materil)  juga berjanji untuk memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung sendiri (secara inmateril). Setelah itu pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan pengangkatan anak. (*nov*)


PENANGGUHAN KREDIT BANK MELALUI BPSK

Mohon penjelasan apakah benar melalui BPSK nasabah bisa mengajukan permohonan penangguhan sementara untuk bayar kredit Bank, dengan alasan kerena merosotnya penjualan sehingga cashflow keuangan sangat jauh menurun. Terima kasih.

Mulyadi, Jl. Hang Tuah No. 87 Duri


Jawaban (dari Shidarta):
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan penyelesaian sengketa yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Ada tiga mekanisme penyelesaian sengketa yang ditawarkan di sana, yaitu konsilitasi, mediasi, dan arbitrase. Hasil dari proses konsiliasi dan mediasi merupakan kesepakatan di antara para pihak (pelaku usaha dan konsumen), BPSK tidak ikut merumuskan hasil kesepakatan itu. Hanya putusan melalui proses arbitrase saja yang ditentukan oleh BPSK dan inipun masih bisa diajukan keberatan ke pengadilan negeri dan kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya, bisa saja seorang konsumen mengajukan kasusnya ke BPSK. Para pihak dapat memilih mekanisme apa yang mau dipakai, misalnya arbitrase. Bisa saja, arbiter BPSK memutuskan bahwa konsumen perlu diberi penangguhan pembayaran. Tapi, putusan arbitrase ini masih dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri. Jadi putusan arbiter BPSK sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai putusan final. (“des-16”)

CUTI SAKIT DAN IZIN TIDAK MASUK KERJA

Saya mempunyai perusahaan kecil-kecilan dengan beberapa karyawan. Apakah perusahaan saya boleh mengatur mengenai mekanisme cuti, sakit, dan izin tidak masuk kerja untuk karyawan saya agar jangan sampai mengganggu operasional perusahaan? Ada kasus seorang karyawan saya sering mengajukan tidak masuk kerja karena anaknya sakit, Apakah ia harus diperlakukan dengan diberikan cuti atau diberikan izin dengan tetap mendapatkan upah?

Erwin Sugiarto, Kemanggisan Ilir II/88, Jakarta.

Jawaban (dari Iron Sarira):

Sepanjang pengaturannya bersifat operasional, silahkan perusahaan mengaturnya. Perusahaan tidak boleh mengatur ketentuan terkait cuti, sakit, dan izin tidak masuk kerja apabila pengaturannya bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, untuk cuti tahunan, hak cuti tahunan tersebut diperoleh karyawan setelah melalui masa kerja selama 1 tahun secara terus menerus, dan hak tersebut diberikan dengan jumlah 12 hari kerja (diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79 ayat (2.c)). Berdasarkan hal tersebut, perusahaan boleh mengatur mengenai mekanisme pengambilan cuti tahunan karyawan, karena sifatnya operasional (perlu memperhatikan adanya kepentingan operasional perusahaan), yang tidak diperbolehkan adalah perusahaan menetapkan melalui peraturan internal bahwa jumlah cuti tahunan yang diambil lebih kecil dari 12 atau hak cuti tahunan belum muncul setelah melalui bulan ke 12 dari masa kerja karyawan terkait.

Untuk pertanyaan kedua, memang tidak ada pengaturan di dalam ketentuan perundang-undangan terkait izin tidak masuk kerja dengan mendapatkan upah bagi karyawan dengan alasan anak sakit. Untuk itu, diserahkan pada kebijakan perusahaan saja manakala ada anak karyawan yang sakit dan memerlukan perawatan/perhatian khusus orang tuanya (dalam hal ini sakit yang serius). Namun, tidak salah juga jjika perusahaan meminta agar karyawan itu tidak masuk kerja dengan memperhitungkannya sebagai bagian dari cuti tahunan. (“des-16”)


HAK WARIS ISTERI KEDUA DAN ANAK-ANAKNYA

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, maupun hukum waris islam, bagaimana hak waris isteri kedua dan anak-anaknya yang dinikahi secara sah? Jika sebagian harta yang ditinggalkan suami berasal/diperoleh dari perkawinannya dengan isteri yang pertama dan berada dalam penguasaan isteri yang pertama? Catatan: kedua isteri dinikahi secara sah dan masih hidup).

Magda, Jl. Slamet Riyadi No. 26G, Jambi 


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

Yang dimaksud harta waris adalah harta bawaan ditambah dari harta benda bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), dalam pasal 190 kompilasi hukum islam dinyatakan bahwa pewaris yang beristeri lebih dari seorang maka masing-masing isteri berhak untuk mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak ahli warisnya. Sebagai isteri kedua yang dinikahi berdasarkan hukum perkawinan (bukan pernikahan siri atau di bawah tangan), anda berhak menjadi ahli waris dari suami yang meninggal. Perhitungannya adalah harta yang diperoleh dari suami dan isteri dalam rumah tangganya maka masing-masing mendapat ½ bagian dari harta gono-gini. Setengah bagian dari harta gono-gini kepunyaan alm. suami-lah yang akan dibagikan kepada para ahli waris yaitu isteri dan anak-anak.

Untuk menyelesaikan permasalahan waris maka upaya pertama dilakukan adalah musyawarah diantara para ahli waris. Apabila tidak berhasil maka anda dapat mengajukan permohonan fatwa waris ke pengadilan agama yang akan mengeluarkan penetapan besarnya bagian masing-masing ahli waris. (“des-16”).


MENGHINDARI GANGGUAN DEBT-COLLECTOR 

Ayah saya seorang pedagang kebutuhan sehari-hari yang cukup sukses, suatu hari usahanya bangkrut dan dililit banyak utang. Pada waktu banyak relasi bisnis yang merasa dirugikan, mereka datang kerumah dan mengambil semua isi rumah dan barang-barang yang tersisa di toko kami. Namun, mungkin itu saja tidak cukup bagi mereka. Ayah saya waktu itu kabur dari rumah, karena tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya yang kebanyakan juga hutang akibat ulah judi. Karena ayah saya kabur, maka ibu saya menjadi sasaran empuk mereka. Padahal ibu saya tidak tahu menahu urusan toko dan segala macam hutang tersebut. Selang 2 tahun mereka masih mencari ibu saya dan menanyakan keberadaaan ayah saya. Kini ibu sedang mengalami krisis keuangan, bila seandainya tanah/rumah kami dijual, ada kemungkinan akan diganggu oleh para penagih utang tersebut. Padahal tanah tersebut oleh ibu saya tidak akan digunakan untuk membayar utang ayah saya karena jumlahnya sangat banyak, dan tanah tersebut akan diberikan untuk kehidupan kami anak-anaknya kelak. Sekarang ini kami tahu dimana ayah saya dan hendak melindunginya, namun kami juga takut.

Yang ingin saya tanyakan : bagaimana jalur hukum yang sebaiknya ditempuh oleh ibu saya agar tanah tersebut tidak diganggu oleh para penagih utang. Tanah tersebut warisan nenek saya yang diberikan kepada ibu. Kemudian bagaimana akibat yang akan kami terima apabila seandainya polisi tahu kami melindunginya? (kalau ternyata seandainya sudah ada yang melaporkan ayah saya ke polisi).

Rina Amarhosea, Jalan Lubang Buaya No. 52, Jakarta Timur


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam julmah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan (pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer). Selanjutnya pasal 1764 KUHPer menyatakan jika ia idak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya menurut perjanjian, seandainya harus dikembalikan. Berdasarkan ketentuan ini maka secara hukum ayah anda diwajibkan untuk membayar hutang tersebut, apabila tidak mampu maka ayah anda dapat meminta kelonggaran untuk melunasi hutang tersebut dengan cara mencicil dan juga meminta perpanjangan waktu pelunasan kepada orang yang memberikan hutang.

Secara umum, hutang piutang termasuk dalam ketentuan hukum perdata, namun apabila ayah anda melakukan penipuan, kebohongan atau melakukan pemalsuan didalam mendapatkan pinjaman dari pihak lain maka dikategorikan tindak pidana penipuan dan dapat dilaporkan kepada polisi. Anda tidak dapat dihukum apabila anda tidak membantu tindak kejahatan yang dilakukan ayah anda, apabila yang menanyakan keberadaan ayah anda adalah pihak yang berwenang (polisi) dan anda tidak memberitahukan maka anda dapat dikenakan pidana.

Tanah warisan dari nenek yang diberikan kepada ibu anda adalah harta bawaan yaitu harta yang diperoleh oleh ibu sebagai hadiah atau warisan sehingga ibu anda mempunyai hak sepenuhnya atas harta tersebut. Hal ini dinyatakan di dalam pasal 87 ayat (1) bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Yang ditegaskan di dalam pasal 87 ayat (2) menyatakan suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing beruba hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. (“des-16”)


KONSEKUENSI SEPUTAR GUGAT CERAI

Saya seorang karyawati swasta yang telah bercerai 5 bulan ini   dengan 2 orang anak  perempuan masing-masing berumur 8 tahun dan 3 tahun. Pada putusan cerai saya ditetapkan hak asuh anak jatuh ke tangan mantan suami saya dengan pertimbangan saya tidak banyak waktu buat anak saya karena saya tinggal kerja dan juga ada kegiatan kuliah seminggu 3 kali sepulang kerja, sedangkan suami saya lebih banyak waktu untuk mereka karena bekerja sebagai agen asuransi. Di samping itu pada gugatan balik mantan suami saya menuduh saya telah berselingkuh dengan bukti foto pada saat saya berjalan dengan seorang pria di mall.

Alasan saya menggugat cerai karena selama menikah saya tidak pernah diberi nafkah lahir, semua kebutuhan hidup saya yang tanggung. Suami saya hanya ngurusin masalah bayar rumah, listrik dan telepon yang jumlahnya tidak lebih dari 1 juta/bulan. Yang saya tanyakan :

  1. Apakah saya bisa menggugat kembali hak asuh untuk kedua anak saya mengingat saya sangat sulit sekali bertemu mereka bahkan hanya untuk berbicara melalui telepon. Saya datang ke sekolah mereka juga dilarang dengan alasan mengganggu proses belajar mereka. Sekarang ini mantan suami saya tinggal bersama ibunya, kalau saya ingin bertemu harus se-izin mantan suami saya sedangkan dia susah sekali dihubungi, tidak pernah menjawab telepon atau membalas sms saya, anak dilarang terima telepon dari saya, mereka ketakutan kalau sampai ketahuan terima telepon dari saya. Anak saya yang pertama yang cerita ini semua.
  2. Apakah saya bisa berpeluang untuk menang pada gugatan hak asuh anak saya nanti dalam hasil sidang tidak disebutkan hak-hak saya untuk bertemu anak-anak saya, apakah memang seperti itu ?
  3. Hal-hal apa saja yang harus saya siapkan untuk menggugat hak asuh anak?
  4. Rumah kami sebagai harta gono-gini telah diletakkan di sita jaminan atas gugatan balik mantan suami saya dan sekarang saya tidak bisa masuk ke dalamnya karena kunci rumah sudah diganti semua oleh mantan suami saya, apakah hal ini dibenarkan, dan apa memang saya sudah tidak bisa datang kerumah kami lagi.

Desti, Tambaksari III/6C, Surabaya


Jawaban (oleh Erna Ratnaningsih):

Untuk menjawab pertanyaan ibu Desti, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut :

  • Walaupun putusan perceraian telah ada, dan diputus bahwa suami menjadi hak asuh dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, maka sebagai ibu tetap dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk meminta hak asuh anak diberikan kepada ibunya, [hadlhonah], terlebih lagi pada saat perceraian terjadi ibu masih sibuk kerja dan kuliah, sehingga tidak mempunyai banyak waktu, maka dari itu untuk alasan mengajukan gugatan hak asuh anak dapat ibu kemukakan mengenai :
  • Adanya waktu ibu dalam hal memelihara anak,
  • Ibu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
  • Kemampuan financial, [ walaupun hal ini kewajiban suami]
  • Dalam mengajukan gugatan tersebut ibu tetap masih berpeluang memenangkannya, terutama anak-anak masih dibawah usia 12 tahun, ibu cakap untuk memelihara, dll.

Yang harus disiapkan dalam mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama antara lain:

  • Putusan perceraian.
  • Saksi-saksi yang mengetahui kesulitan ibu Desti bertemu dengan anak-anaknya.
  • Bukti kemampuan finansial suami dan ibu Desti.
  • Nilai sekolah anak-anak ibu Desti (dengan catatan nilai sekolah anak-anak harus lebih baik pada saat diasuh oleh ibu Desti (sebelum perceraian)).

Berkaitan dengan harta gono-gini yang merupakan harta bersama dari suami dan isteri yang mereka peroleh selama perkawinan. Yang dimaksud harta bersama meliputi :

  1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
  2. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri;
  3. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.

Sita jaminan yang telah diajukan oleh suami ibu Desti terhadap rumah bersama bukan berarti menghilangkan hak kepemilikan ibu Desti atas rumah tersebut. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dimana para pihak tidak bias menjualnya tanpa diketahui oleh pihak lainnya (suami-isteri). Barang-barang yang disita ini dibekukan, disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Dengan adanya penyitaan harta bersama baik suami atau isteri dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi. Meskipun suami ibu Desti mengganti kunci rumah bersama tersebut namun dia tidak bisa mengalihkan atau menjualnya rumah bersama tersebut.  Apabila ibu Desti keberatan dengan sikap suami tersebut dan melihat ada indikasi untuk pengambilalihan barang-barang yang disita ibu Desti dapat melaporkannya ke Polisi dengan perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 231 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, atau menyembunyikannya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. (“des-16”).


KEUNTUNGAN PENDAFTARAN MEREK

Saya pelaku UKM di Provinsi Banten. Setiap hari saya memproduksi makanan cemilan anak-anak (snack) yang dijual di beberapa sekolah dasar. Sampai saat ini lumayan laris, sehingga saya ingin mengembangkan usaha ini dengan menitipkannya di warung-warung. Masalahnya, produk makanan cemilan ini belum saya beri kemasan bermerek. Apa untung ruginya secara hukum bagi saya untuk mendaftarkan merek ini dibandingkan dengan saya tetap memproduksi makanan ini tanpa harus diberi merek?

Ardianto Wijaya (Lebak, Banten)


Jawaban (oleh Besar):

Pak Ardianto Wijaya yang saya hormati, terkait dengan pertanyaan bapak, saya mencoba memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut:

Perlindungan merek yang sekarang ini mendasarkan pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, yang dimaksud dengan merek adalah: Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa

Merek dalam dunia perdagangan barang dan jasa mempunyai peran yang sangat penting. Merek digunakan untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Dengan pendaftaran merek ini secara hukum untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama. Tujuan pendaftaran merek adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

Terkait dengan produksi makanan cemilan anak-anak (snack) yang dijual di beberapa sekolah dasar, yang lumayan laris dan keinginan untuk dikembangkan usahanya untuk dititipkan di warung-warung dalam bentuk kerjasama konsinyasi tersebut, sangat mungkin akan ada produk yang sama. Jika tidak segera di daftarkan maka produk yang bapak miliki tidak memiliki pelindungan hukum. Dengan demikian maka bapak tidak bisa menggugat atau menuntut kepada pihak lain seandainya ada pihak lain mendaftarkan produk yang sama yang sekelas. Perlindungan terhadap merek tidak sama dengan perlindungan terhadap suatu ciptaan (hak Cipta). Perlindungan terhadap hak cipta menggunakan sistem deklaratif. Artinya tanpa disyaratkan pendaftarkan, sudah secara otomatis ciptaan tersebut dilindungi oleh hukum. Berbeda dengan merek yang sifat pendaftarannya adalah konstitutif. Oleh sebab itu untuk mendapat perlindungan merek, maka disyaratkan pendaftaran mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah Direktorat Merek. Tanpa melakukan pendaftaran maka produk dan atau jasa tersebut tidaklah dilindungi oleh hukum. Masa perlindungan merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Keuntungan yang didapat dari mendaftarkan merek adalah:

  1. Merek dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu produk barang maupun jasa, sehingga konsumen bisa membedakan/mencirikan dengan mudah antara produki yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip.
  2. Merek dapat menjadi alat untuk menarik perhatian kepada pembeli akan produk-produk yang baru yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka.
  3. Jika konsumen merasa puas dengan produk tersebut maka akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang (untuk menciptakan pembeli menjadi pembeli setia dan menguntungkan)
  4. Merek sebagai alat ukur pembeda antara produk yang dimilikinya dengan produk yang dimiliki pihak lain sebagai pesaingnya
  5. Secara lebih luas maka merek akan membantu pemilik merek atau penjual dalam melakukan segmentasi pasar

Apabila produk makanan cemilan yang bapak miliki belum diberi kemasan bermerek, saya sarankan agar secepatnya dibuat dan kemudian didaftarkan agar lebih terlindungi. Pendaftaran dapat dilakukan sendiri atau melalui konsultan merek. Namun untuk mempermudah proses pendaftarannya saya sarankan minta bantuan konsultan merek yang bapak kenal. (“Des-2016”)


MENJAGA RAHASIA DAGANG

Sejak dua tahun lalu saya membuka sebuah restoran khas Jawa di sebuah perumahan di Tangerang. Bermodal resep khusus peninggalan nenek saya, usaha ini berjalan lancar dan menarik banyak pelanggan, bahkan dalam waktu dekat saya ingin membuka cabang di tempat lain. Masalahnya, saya khawatir beberapa karyawan saya, terutama koki yang saya percaya menangani dapur restoran keluar dengan membuka usaha serupa dengan mengambil resep masakan saya. Kekhawatiran saya ini muncul dengan alasan hingga saat ini sudah berkali-kali karyawan saya mengajukan pengunduran diri. Sampai saat ini, saya masih bisa menahannya dengan mencoba menawarkan fasilitas yang lebih baik. Bagaimana caranya agar saya bisa melindungi kekhasan cita rasa masakan yang ada di restoran saya, tanpa khawatir dibajak oleh karyawan saya sendiri?

Sumiatun (Kebon Nanas, Tangerang)


Jawaban (oleh Besar):

Terkait dengan usaha yang ibu rintis dan telah sukses dan adanya kekhawatiran ibu terhadap karyawannya yang mungkin meninggalkan restoran milik ibu, sebelumnya saya saya ingin memberikan pemahaman tentang pengaturan mengenai Rahasia Dagang yang menaungi hukum terhadap usaha ibu tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, tentang Rahasia Dagang pada Pasal 1 angka 1, bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

Berdasarkan Pasal 3 UU No 30 Tahun 2000, ayat 1 sampai 4 dinyatakan bahwa:

  1. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya;
  2. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
  3. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
  4. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau mengijinkan atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang miliknya.

Rahasia Dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan. Selama pemilik rahasia dagang melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang yakni melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang.

Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap Rahasia Dagang. Seseorang dianggap melakukan pelanggaran terhadap Rahasia Dagang apabila dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, dan apabila seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran ini diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kekhawatiran yang menyelimuti ibu sangat mendasar, mengingat bahwa sekarang banyak sekali pesaing-pesaing baru yang hadir dengan menggunakan mantan karyawan dari pemilik Rahasia Dagang. Bahkan terkadang ada upaya untuk membeli karyawan yang masih bekerja aktif untuk dipekerjakan di perusahaanya dengan alasan memiliki rahasia dagang di tempat bekerja sebelumnya. Di beberapa negara hal tersebut di atas kerap terjadi, bahkan termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mengatasi hal ini, di beberapa negara dibuat perjanjian Confidential Contract antara perusahaan dan karyawannya. Confidential Contract ini memberi kewajiban khususnya kepada karyawan untuk menjaga rahasia perusahaan. Apabila kewajiban menjaga kerahasiaan ini kemudian tidak ditepati, baik sengaja ataupun tidak sengaja maka akan dianggap sebagai pelanggaran kewajiban merahasiakan (breach of confidential) atau pelanggaran kepercayaan.

Sebagai contoh dapat saya sampaikan disini yakni kasus antara PT. General Food Industries dengan kedua mantan karyawannya. Kasus yang diawali dari kedua mantan karyawannya yang berpindah tempat kerja di perusahaan kompetitor PT. GFI. Kedua karyawan tersebut menciptakan produk yang sama dengan di PT. GFI. Setelah mengatahui hal tersebut maka PT GFI melayangkan tuntutan kepada kedua karyawan tersebut. Jaksa penuntut umum menuntut kedua karyawan tersebut dengan pelanggaran rahasia dagang. Oleh Hakim, kedua karyawan tersebut divonis dengan hukuman pidana dua bulan penjara dengan alasan melanggar pasal 17 ayat (1) UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. (“Des-2016”)


KESULITAN IBADAH SAAT JAM KERJA

Saya bekerja sebagai satuan pengamanan dalam status pegawai outsourcing. Saya ditempatkan di sebuah kantor cabang bank swasta di Jakarta. Dalam satu shift, ada lima orang yang bertugas jaga di dalam dan di luar kantor itu. Karena standarnya harus lima orang, maka kami tidak dibolehkan meninggalkan tempat jaga, kecuali untuk ke toilet atau sholat wajib. Namun, ketika jatuh pada hari Jumat, kami tidak dapat meninggalkan tempat untuk pergi sholat Jumat. Hal ini tidak tercantum dalam perjanjian kerja kami dengan perusahaan outsourcing, tetapi pernah ada penegasan lisan pada saat kami menandatangani perjanjian kerja, bahwa jika kami bertugas jaga pada hari Jumat siang, kami tetap dilarang meninggalkan tempat dengan alasan akan pergi ke masjid terdekat. Pertanyaan saya adalah: apakah ketentuan lisan seperti ini boleh ditetapkan dalam perjanjian kerja dan mengikat bagi kami? Jika kami memutuskan untuk meninggalkan tempat jaga pada tiap hari Jumat untuk beribadah, apakah ada dasar bagi perusahaan untuk memecat saya? Terima kasih atas pertanyaan ini.

Firdaus Dermawan, Gg Masjid I, Semabung, Pangkalpinang


Jawaban (oleh Iron Sarira):

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, …” , jadi apapun bentuk pelarangan terhadap pekerja untuk tidak boleh beribadat sesuai dengan agama yang diyakininya tentu bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi, disisi lain telah disebutkan secara lisan (walau tidak dituliskan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja) bahwa pelarangan untuk melaksanakan sholat Jumat bagi pekerja security telah disampaikan dan dianggap telah dimengerti serta diterima sebagai suatu konsekuensi atas pekerjaan yang dilakukan. Hal seperti ini memang jarang atau bahkan sama sekali tidak akan pernah ada dalam suatu perjanjian kerja tertulis yang akan dibuat, karena tentu akan melanggar syarat objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya unsur “sebab yang halal”, yang artinya perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku. Walaupun “pelarangan” untuk melakukan ibdah sholat Jumat telah dimengerti dan diterima oleh pekerja, namun menurut pendapat saya, hal tersebut bukanlah memiliki sifat “mengikat”, dan dalam banyak praktik di dunia kerja, pengaturan ini dapat dibagi secara adil dengan melakukan penggantian personil yang berbeda agama untuk mengganti pekerja yang seharusnya berjaga namun wajib melakukan sholat Jumat. Kalaupun tidak ada personil yang dapat menggantikannya, memang ini cukup sulit dan memerlukan pengorbanan, dengan mengurangi 1 personil secara bergantian untuk melakukan ibadah pada setiap hari Jumat, dengan konsekuensi adanya beban area pengawasan yang perlu diawasi menjadi lebih besar. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya, tidak pernah ada pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan karyawannya meninggalkan pekerjaan untuk melakukan ibadah, pun kalau ada pasti ini sangat tidak manusiawi dan tidak berkeadilan. Sehingga, saya katakan bahwa pekerja tidak boleh di PHK dengan alasan melakukan ibadah sebagaimana UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 153 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan bahwa “perusahaan dilarang melakukan PHK terhadap pekerja/buruh yang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya”. (“Des-2016”).


TENTANG PERJANJIAN DALAM ASURANSI

Pertanyaan

Selamat sore bu,

Ada hal yang saya ingin tanyakan terhadap peraturan yang mengatur tentang kesepakatan kontrak yang terjadi melalui media telepon. Pada banyak kasus yang terjadi saat ini, saya ambil contoh pada sebuah kasus.

Ada seseorang yang menggunakan kartu kredit lalu pada suatu waktu ia mendapat telepon dari pihak asuransi kartu kredit. Di dalamnya ada produk penawaran asuransi kepada calon nasabahnya dan tanpa disengaja atau mungkin dengan permainan kata-kata yang membuat calon nasabah berkata ‘iya’ atau ‘setuju’ meski pada maksud dan tujuannya nasabah tersebut tidak memiliki itikad untuk menyetujui penawaran asuransi yang ditawarkan kepadanya. Akibatnya, aktivitas orang telepon di atas dianggap sebagai persetujuan untuk terdaftar sebagai salah satu pemilik polis asuransi dari perusahaan tersebut.

Apakah ada hukum yang mengatur hal ini sehingga pada kenyataanya ketika nasabah komplain dan tidak menerima hal tersebut perusahaan tidak berdalih telah memiliki rekaman percakapan yang menyatakan si nasabah telah menyetujui untuk mengikuti layanan asuransi yang ditawarkan ?

Terimakasih

PARLIN SILALAHI


Jawaban (dari Erni Herawati)

Saya akan menjawab pertanyaan yang anda sampaikan berdasarkan hukum yang berlaku secara umum tentang perjanjian. Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh beberapa orang yang juga saya kenal. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa fakta yang anda uraikan tersebut tidak hanya dialamai oleh satu atau dua orang saja. Bahkan saya sendiripun pernah mendapatkan telepon penawaran yang sama, namun tidak sampai berakhir pada persetujuan. Oleh sebab itu saya bisa mengambarkan bagaimana fakta tersebut terjadi.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa pada Pasal 1320 KUH Perdata telah mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam ketentuan tersebut secara implisit dapat dilihat bahwa pada dasarnya undang-undang tidak menyatakan bahwa kontrak itu harus dibuat secara tertulis. Sehingga kita masih bisa membuat kontrak dalam bentuk lisan. Namun meskipun demikian, perusahaan asuransi dalam beberapa kasus seringkali “menjebak” calon nasabah dengan membuat persetujuan secara lisan melalui telepon saat calon nasabah bisa saja dalam keadaan tidak siap untuk bersepakat dalam perjanjian dan tidak menyadari bahwa yang ia lakukan adalah sedang menyetujuai suatu perjanjian dan percakapan tersebut direkam tanpa adanya pemberitahuan. Selain itu dalam beberapa fakta kejadian, persetujuan yang diberikan oleh calon nasabah seringkali bukan merupakan persetujuan yang terkait dengan uraian-uraian yang disampaikan oleh pegawai marketing. Misalnya saat petugas telemarketing menanyakan “apakah anda mengerti dengan pernyataan saya” maka ketika calon nasabah mengatakan “iya saya mengerti” maka langsung diposisikan sebagai persetujuan atas seluruh percakapan yang terjadi dan kemudian nasabah dianggap telah menyetujui semua hal yang ditawarkan oleh petugas telemarketing.

Perjanjian merupakan salah satu sumber timbulnya perikatan. Namun perjanjian yang telah terjadi masih dapat diancam kebatalannya atau batal demi hukum jika sahnya perjanjian ternyata tidak terpenuhi. Bendasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan kontrak. Berdasarkan Pasal 1321 maka pembatalan perjanjian dapat dilakukan atas tiga alasan yaitu adanya ancaman/paksaan, penipuan, kelalaian/kesesatan/kekeliruan sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 sd 1328 KUH Perdata. Terutama jika dalam perjanjian telah terjadi paksaan atau penipuan, maka perjanjian dapat dibatalkan.

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara eksplisit tidak mewajibkan perjanjian polis asuransi harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Namun secara khusus mengenai ketentuan pihak bank yang bekerjasama dengan asuransi, dapat dilihat dalam ketentuan Surat Edaran BI No. 12/35/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance) tanggal 23 Desember 2010. Ketentuan ini setidaknya menjelaskan bagaimana sebuah perjanjian asuransi dalam jenis ini diatur, yaitu Dalam rangka penerapan manajemen risiko. Di sini Bank memiliki kewajiban, antara lain:

  1. Menuangkan dalam perjanjian kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi mengenai kejelasan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak apabila perjanjian kerjasama berakhir atau apabila terjadi perselisihan dengan nasabah;
  2. Meningkatkan penerapan prinsip- prinsip transparansi kepada nasabah baik secara lisan maupun tertulis.
  3. Memisahkan secara jelas risiko yang terkait dengan produk Bank dan risiko dari produk asuransi sehingga risiko masing-masing pihak dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan;
  4. Khusus produk unit link,
    1. mencantumkan klausula khusus yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi mitra Bank harus mencatat dan mengelola secara khusus kekayaan dan kewajiban perusahaan asuransi yang bersumber dari investasi produk unit link; dan
    2. menyatakan secara jelas bahwa pengelolaan dana investasi produk unit link dilakukan dan merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi dalam dokumen yang memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko produk unit link.

Semoga penjelasan saya bisa menjawab apa yang ditanyakan. (Januari 2017)


TENTANG UTANG-PIUTANG

Pertanyaan:

Assalamualaikum Wr.Wb.

Saya mau tanya apa sanksi hukum dari masalah hutang piutang kakaknya teman saya dan teman-temannya pernah meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang untuk mendirikan sebuah yayasan yatim piatu, namun hingga detik ini uang yang mereka pinjamkan tidak dikembalikan bahkan usaha yang akan didirikan juga tidak berjalan atau fiktif belaka. Saat ini orang-organg tersebut menghilang, walau sebelumnya dia pernah membuat perjanjian di atas materai disaksikan oleh dua orang saksi bahwa semua dana/modal yang mereka pinjamkan akan dikembalikan pada akhir tahun 2015 lalu. Namun hingga hari ini kewajiban mengganti uang pinjaman juga belum juga ditepatinya. Malahan orang itu juga keluarganya hilang bagai ditelan bumi. Lalu apa yang harus kami lakukan untuk menuntut semua uang kami yang jumlahnya sekitar 150 jut. Apakah ada dasar hukum atas masalah ini? Lalu apa yang harus dilakukan untuk meminta orang itu bertanggung jawab atas semuanya.

Syamsul, Perumahan Bumi Cimanggis Indah Blok A-6, Cimanggis


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih)

Permasalahan hutang piutang adalah termasuk di dalam ketentuan hukum perdata namun apabila dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat maka termasuk di dalam ketentuan hukum pidana. Sehingga cara yang dapat anda lakukan adalah membuat laporan ke Polisi tentang tindak pidana penipuan. Dasar hukumnya adalah pasal 378 Kitab Undang-udang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Karena orang tersebut menghilang maka anda dapat meminta bantuan Polisi untuk menemukannya. Proses pidana tidak menghapuskan yang bersangkutan untuk tetap melunasi hutang piutangnya sehingga anda tetap dapat menuntut. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan menjawab apa yang ditanyakan. (Januari 2017)

 


TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA

Pertanyaan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya ingin bertanya mengenai sistem kerja sama yang sedang kami selenggarakan saat ini. Saat ini kami bekerja sama dengan pihak lain untuk menjalankan suatu usaha. Pada tahun 2013 usaha ini dimulai, kami tidak membuat perjanjian kerjasama hanya berdasarkan kekeluargaan dan pembagian keuntungannya dibagi bersama. Yang menjadi pertanyaan saya: kini saya ingin membuat suatu perjanjian yang jelas, hitam di atas putih, namun saya tidak tahu dari mana memulainya. Mengingat kami tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum. Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, saya ingin perjanjian tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. Demikianlah pertanyaan saya. Saya tunggu jawaban dari anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pramudya, Perumahan Grand Depok City Blok F-15, Depok.


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih)

Kerjasama usaha yang anda lakukan didasarkan pada kepercayaan masing-masing pihak. Walaupun usaha bersama telah berjalan dengan baik, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya dan juga untuk menjamin hak masing-masing pihak maka sebaiknya dikuatkan secara hukum. Sebaiknya anda berdiskusi dan bermusyawarah dengan partner anda tersebut untuk mencapai kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, pembagian keuntungan dan lain-lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Anda dan partner anda bebas untuk menyepakati hal-hal apa saja yang nantinya akan diatur di dalam surat perjanjian tersebut dan isi dari perjanjian itulah yang akan dijadikan pedoman untuk menyelesaikan apabila terdapat perselisihan dikemudian hari. Ketentuan tentang perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur:

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Jika anda dan partner anda ingin membuat persekutuan perdata dalam usaha ini maka anda dapat menghadap ke Notaris untuk membuat akta persekutuan dengan teman kongsi usaha yang isinya tentu sesuai dengan yang telah disepakati secara lisan, terutama tentang penyertaan modal, pembagian keuntungan dan lain-lain. Lalu Notaris yang kemudian mengeluarkan akta usaha kerjasama tersebut. (Januari 2017).


PROSEDUR MENGADOPSI ANAK

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan bagaimana prosedur mengadopsi anak. Bagaimana cara pengurusan akta kelahiran atas nama orangtua angkat? Dan secara hukum Islam apakah sah jika seandainya anak angkat menikah, orangtua angkat menjadi wali sementara orangtua yang asli masih ada?

Terima Kasih atas jawabannya.

Dede Toyibah- Surabaya.


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih)

Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut SEMA No. 2/1979 jo. SEMA No. 6/1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2/1979, Syarat-syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia (WNI), sebagai berikut :

Syarat bagi calon orang tua angkat (Pemohon), dalam hal ini anda sebagai calon orang tua angkat adalah:

  • Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antar orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan;
  • Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan;

Syarat bagi calon anak yang diangkat:

  • Dalam hal calon anak angkat tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis dari Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak dibidang pengangkatan anak;
  • Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat;

Setelah persyaratan tersebut di atas terpenuhi, anda dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang anak diangkat (WNI/WNA). Kemudian, penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak ini anda laporkan ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan pencatatan pengangkatan anak, paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan, untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat, yaitu : ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta Ijab dan Kabul. Wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi calon mempelai wanita, karena ia bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah ini adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil (berakal) dan baligh (dewasa). Wali nikah sendiri terdiri dari : Wali Nasab (garis keturunan) dan Wali Hakim. Berdasarkan ketentuan ini maka anda tidak dapat menjadi wali karena wali nasab dalam hal ini orang tua dari anak angkat anda masih ada. (Januari 2017)


PEMBUATAN KARTU KELUARGA BARU BAGI SEORANG JANDA

Pertanyaan :

Bila wanita sudah bercerai kemudian wanita tersebut kesulitan mendapatkan kartu keluarga yang baru karena pihak pria tidak memberikan kartu keluarga asli lama. Bagaimana solusi hukum supaya wanita tersebut mendapat kartu keluarga? Sedangkan pihak kecamatan bisa membuat kartu keluarga baru tapi meminta tanda tangan mantan suami yang tidak bersedia menandatanganinya.

Dari : Ibu Riana

Jl. Perunggu, Galur

Jakarta Pusat


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih)

Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. (Vide Pasal 1 Angka 13 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU-Adminduk)).  Di dalam KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap (Vide Pasal 61 ayat 4 dan ayat 5 UU-Adminduk).

Berkaitan dengan pertanyaan Anda maka akan dilihat terlebih dahulu persyaratan  untuk membuat KK di daerah DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

  1. Surat Pengantar RT/RW
  2. Kartu Keluarga ( KK ) Lama
  3. Surat Nikah/Cerai atau Akte Nikah/Cerai bagi yang membuat KK karena perkawinan/cerai.
  4. Surat Keterangan Lahir/Akte Kelahiran
  5. Akta Pengangkatan Anak
  6. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI)
  7. Surat Keterangan Pendaftaran Pendatang Baru (SKPBB) bagi pendatang dari luar DKI Jakarta.
  8. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap bagi Penduduk WNA
  9. Surat Keterangan Pindah bagi penduduk yang pindah antar kelurahan dalam wilayah DKI.

(http://www.jakarta.go.id/v2/news/2009/11/Kartu-Keluarga-KK#.WLQLqmUVU9c)

Berdasarkan ketentuan di atas maka dalam pembuatan KK seorang janda tidak diwajibkan untuk meminta tanda tangan mantan suami. Apabila pihak kecamatan tidak mengeluarkan kartu keluarga maka dapat diajukan keberatan atau komplain ke instansi yang lebih tinggi yaitu ke walikota. Permohonan pembuatan KK dapat diajukan secara tertulis dan meminta jawaban secara tertulis juga dari kecamatan. Apabila tidak ada tanggapan maka dapat jawaban tertulis dari kecamatan itulah yang bisa dijadikan bukti untuk dilaporkan kepada Ombudsman berkaitan dengan pelayanan publik pembuatan kartu keluarga. (Februari 2017)


AKTE KELAHIRAN TANPA NAMA MARGA ATAU NAMA KELUARGA

Pertanyaan

Pada akte kelahiran anak saya, nama yang di cetak di Akte Kelahiran hanya tertera “Yuda Mehaga” saja tanpa ada embel-embel nama keluarga. Padahal di Kartu Keluarga (KK) nama yg tercantum adalah nama dan nama keluarga yaitu : “Yuda Mehaga Sembiring”. Nama di paspor pun adalah “Yuda Mehaga Sembiring”. (Perlu diketahui, bahwa saya menikah resmi dengan suami yang bermarga Batak Sembiring).

Permasalahnya, untuk keperluan administrasi sekolah anak harus dicantumkan nama sesuai akte kelahiran, sehingga nama yang terdaftar di sekolah adalah “Yuda Mehaga” saja tanpa nama keluarga. Padahal, sebentar lagi anak saya akan lulus SD dan tentu saja akan ada nama yg tertera di Ijazah.

Perlukah mengajukan perubahan nama? Sedangkan nama di KK & Paspor sudah benar, yaitu mencantumkan nama keluarga. Mengapa Akte kelahiran tidak tertera nama keluarga, sedangkan Akte Kelahiran dibuat berdasarkan KK. Sedangkan Paspor yang dibuat belakangan bisa mengikuti KK? Dulu kami membuat KK tersebut di agen biro jasa yang bekerja sama dengan Rumah Sakit tempat kami melahirkan. Bagaimana untuk Ijazah Anak saya, apakah sebaiknya memakai nama keluarga atau tanpa nama keluarga? Terima kasih.
Sofia

Perumahan Dinas Kesehatan Blok B-2 No: 5

Sunter, Jakarta Utara


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih)

Pengaturan tentang Pencatatan Kelahiran diatur dalam pasal 27 – pasal 33 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU-Adminduk). Namun tidak diatur tentang pengunaan nama keluarga di dalam pencatatan kelahiran. Dalam praktik, Kantor Catatan Sipil seringkali menolak kasus penolakan pencantuman nama marga atau nama keluarga di belakang nama di dalam akte kelahiran. Alasan mereka, nama keluarga atau nama marga bukanlah nama si anak. Tetapi bagi etnis tertentu, marga itu juga merupakan satu kesatuan dari nama anak itu sendiri, sehingga ketika melakukan pengurusan akta kelahiran anak, perlu ditegaskan kepada petugas dengan alasan bahwa “Sembiring” di belakang nama anak ibu adalah satu kesatuan nama dengan di depan.

Perlu disampaikan, jika Ibu berkeinginan untuk mencantumkan nama keluarga di belakang nama, maka sebaiknya mengurus penggantian akta kelahiran sebelum si anak lulus sekolah. Jika pengurusannya dilakukan setelah ijazah SD keluar, maka pengurusannya akan lebih sulit.. Akan tetapi jika pencantuman nama keluarga tidak dianggap sebagai masalah yang berarti maka akta kelahiran tanpa nama keluarga maka untuk pengurusan administrasi lain akan menyesuaikan nama akte kelahiran. (Februari 2017)


SEPUTAR MASALAH PENDIRIAN BADAN USAHA

Pertanyaan:

Saya bersama 4 teman sedang merintis suatu usaha di bidang jasa, namun kami hanya memiliki modal kecil hanya kurang dari 40 juta. Berdasarkan modal itulah maka kami belum berani melegalkan usaha kami. Akan tetapi muncul beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan, yaitu:

  1. Apakah ada syarat tertentu sehingga suatu usaha bisa atau wajib dibuat legalitas hukumnya menjadi badan hukum?
  2. Apakah dengan modal sebesar 40 juta bisa dijadikan menjadi suatu badan usaha sepeti CV?
  3. Jika usaha kami dijadikan suatu badan usaha berbentuk CV dapat dikenakan pajak walaupun ternyata usaha kami tidak mendapatkan untung sama sekali?

Jakarta Pusat


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih)

CV atau Comanditaire Venootschap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal terbatas. Untuk mendirikan suatu badan usaha CV, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, dan sebelum menghadap Notaris maka diperlukan beberapa persiapan sebagai berikut:

  • Calon nama Pengurus yang akan digunakan oleh CV tersebut
  • Tempat kedudukan CV
  • Siapa yang akan bertindak selaku sekutu aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku sekutu diam.
  • Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV yang dibuat (tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).

CV cukup hanya dengan akta Notaris, namun untuk memperkokoh posisi CV sebaiknya akta CV tersebut di daftarkan ke Pengadilan Negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan. Untuk aspek permodalam dalam pembuatan CV tidak menjadi masalah berapa nilainya.

Dalam kaitannya kewajiban pajak, badan hukum seperti CV harus membuat laporan keuangan. Jika memang CV tersebut belum berjalan maka tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Pada prinsipnya, pembayaran pajak didasarkan pada keuntungan yang didapat, akan tetapi pembuatan laporan ke kantor pajak di tempat NPWP terdaftar tetap merupakan kewajiban. (Februari 2017)


 

 


Last updated :

Periksa Browser Anda

Check Your Browser

Situs ini tidak lagi mendukung penggunaan browser dengan teknologi tertinggal.

Apabila Anda melihat pesan ini, berarti Anda masih menggunakan browser Internet Explorer seri 8 / 7 / 6 / ...

Sebagai informasi, browser yang anda gunakan ini tidaklah aman dan tidak dapat menampilkan teknologi CSS terakhir yang dapat membuat sebuah situs tampil lebih baik. Bahkan Microsoft sebagai pembuatnya, telah merekomendasikan agar menggunakan browser yang lebih modern.

Untuk tampilan yang lebih baik, gunakan salah satu browser berikut. Download dan Install, seluruhnya gratis untuk digunakan.

We're Moving Forward.

This Site Is No Longer Supporting Out-of Date Browser.

If you are viewing this message, it means that you are currently using Internet Explorer 8 / 7 / 6 / below to access this site. FYI, it is unsafe and unable to render the latest CSS improvements. Even Microsoft, its creator, wants you to install more modern browser.

Best viewed with one of these browser instead. It is totally free.

  1. Google Chrome
  2. Mozilla Firefox
  3. Opera
  4. Internet Explorer 9
Close