People Innovation Excellence

Legal Consultacy

Kirim Pertanyaan

Pertanyaan yang diajukan akan dijawab oleh para dosen jurusan Business Law BINUS University.

Latest Consultancy

Hukum Perdata (Umum)

KONSULTASI PERNIKAHAN

Dari Isni Iskandar, Jakarta

 

Hukum Perlindungan Konsumen

Tanggung Jawab Influencer yang Beriklan di Media Sosial

Dari Inka, Bandung

Yth,

Dosen-Dosen Business Law

BINUS University

Bidang periklanan sekarang ini tengah mengalami perubahan, terutama terkait medium yang digunakan untuk beriklan. Jika dahulu dalam mempromosikan barang dan/atau jasa digunakan media konvensional seperti televisi, majalah, atau billboard, kini agar dapat melakukan promosi barang dan/atau jasa dengan lebih baik, media ‘baru’ atau digital seperti berbagai layanan jejaring sosial juga turut digunakan sebagai medium iklan.

Ketika beriklan menggunakan layanan jejaring sosial khususnya instagram, tidak dapat diabaikan keterlibatan para influencer (seperti selebriti, atlet, atau figur-figur lain dengan pengaruh besar di masyarakat) dalam menyampaikan pesan atau tujuan iklan. Dengan sifatnya yang memiliki jumlah pengikut yang besar di media sosial, dan juga kemampuannya dalam mendorong atau mempengaruhi pengikutnya untuk mencoba atau memperhatikan barang dan/atau jasa milik pelaku usaha, dapat dilihat bahwa influencer memberikan kontribusi yang besar dalam keberhasilan iklan.

Yang saya ingin tanyakan, apabila ternyata barang dan/atau jasa yang diiklankan influencer dalam akun media sosial-nya adalah barang dan/atau jasa yang ternyata menimbulkan kerugian konsumen (Misalnya seorang influencer terlihat mengiklankan produk kosmetika di akun media sosial-nya, namun dikemudian hari kosmetika tersebut ditemukan mengandung bahan-bahan berbahaya dan telah merugikan seorang konsumen), maka apakah influencer tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen (mengingat betapa besarnya pengaruh influencer atas keberhasilan iklan) seperti diminta-nya pertanggungjawaban kepada pelaku usaha periklanan yang umumnya dianggap bertanggungjawab atas kerugian konsumen yaitu pemesan iklan, perusahaan periklanan, dan media iklan.

 

 

Hukum Ketenagakerjaan

FOREIGN POSITION FORMALITIES

Dari Buvack,

Dear Mr. Sarira,

I am an employee in one of shipping line company in Jakarta. Now, my position is in grade of Senior Manager Operational and License. I know that my position in not suit as my formalities and it make me afraid if someday the Immigration officer ask me about the different position. Can you tell me what should I do if my frighten happened? Thank you.

Hukum Agraria

BINGUNG, MENGURUS SERTIFIKAT YANG HILANG

Dari Rini, Cimone Permai V/132 Tangerang

Kepada, Bapak/Ibu yang saya hormati. Ada beberapa pertanyaan mengenai cara mengurus sertifikat tanah yang hilang. Pertanyaan   tentang sertifikat yang hilang:

  1. Untuk pernyataan  dibawah  sumpah,  yang  disumpah  adalah  semua  ahli  waris  atau  kuasanya  saja  (ada  ahli  waris  yang  menjadi  kuasa  waris). Bisakah  kami disumpah di BPN di wilayah tempat tinggal  kami,  mengingat waktu, biaya  yang harus kami sediakan  serta jaraknya cukup jauh.
  2. Apakah  untuk  membuat  surat keterangan kehilangan sertifikat di POLRES    memakan  waktu  kurang  lebih 1 bulan ?  dan  di POLRES mana saya harus membuat surat  Keterangan kehilangan  sertifikat itu?  apakah di tempat tanah itu    berada?  atau  di tempat  hilangnya  sertifikat  itu? Kami  sekeluarga bertempat tinggal di Kota Tangerang,  sedangkan tanah berada di Kota Bandar  Seingat   kami   hilangnya sertifikat itu di rumah kami di Tangerang. Bagaimana dengan tanggal, bulan dan tahun, karena kami sekeluarga tidak  ingat  persis  kapan sertifikat  itu   hilang. Dokumen apa saja yang harus kami lengkapi untuk membuat surat Keterangan kehilangan  diPOLRES, selain data-data ahli waris, fotocopy sertifikat, surat keterangan waris dan surat kuasa waris.
  3. Apa yang  dimaksud  dengan surat  pernyataan secara sporadis? Pada saat ini   rumah milik Ayah kami ditempati oleh kerabat alm. ayah kami Untuk membuat /menerbitkan sertifikat pengganti memerlukan surat pernyataan secara sporadis ?  Siapa yang membuatnya?
  4. Untuk surat keterangan waris  dan  surat kuasa waris kami harus membuat sendiri  atau ada format  khusus di BPN atau mengikuti format Kelurahan, karena  di Kelurahan kami surat keterangan waris dan surat  kuasa  waris mempunyai format sendiri.
  5. Biaya-biaya apa saja yang harus kami keluarkan untuk pembuatan sertifikat pengganti.

Demikian pertanyaan dari saya, atas perhatian Bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Hukum Pidana (Umum)

PERKARA PERDATA YANG DIPIDANAKAN

Dari Rizka , Malang

Saya dikhianati teman bisnis dan melaporkannya ke Polres. Tidak ada pengembalian modal apa lagi bagi hasil. Karena polisi yang meminta saya untuk memberikan Surat panggilan, saya pun menyuruh orang untuk memberikannya kepada tergugat. Yang ternyata menjadi alat bagi tergugat untuk meminta perlindungan ke Polda. Tergugat tidak pernah datang ke panggilan kepolisian malah orang polda yang terus datang menyelidik kepolisian. Saya minta keadilan begitu susahnya kasus saya ini masih menggantung. Saya harus lapor ke mana lagi?

Hukum Tata Negara

Status Anak dalam KK setelah Terjadi Perceraian

Dari Ahmad kholilurrohman, rt 04 rw 02 sukodono tahunan jepara

Setelah upaya istri menggugat cerai berhasil dan dikabulkan hakim pengadilan agama, maka tanpa sepengetahuan saya selaku suami kepala rumah tangga, KK lama telah diubah oleh istri dengan melakukan pisah KK. Berikut juga kedua anak saya disertakan pula dlm KK baru istri. Saya keberatan dan protes akan hal ini, mengapa anak-anak turut dipisah-KK-an. Apakah cara istri (mantan) ini dibenarkan menurut hukum, mengingat selama ini anak serumah hidup bersama saya. Dan apakah saya bisa mengajukan permohonan kepada Disdukcapil utk membatalkan penerbitkan KK baru itu, yg mencatut nama anak-anak saya dalam KK mantan istri. Realitanya selama ini dan hingga kini, kedua anak bersama saya dalam asuhan saya. Mohon pencerahan, Terima kasih.

Hukum Ketenagakerjaan

Penggelapan pada Suatu Perusahaan

Dari Muhammad Harun Mursyid A, nn

Assalamu’alaikum Pak Irons yang dirahmati Allah

saya ingin bertanya, jika ada seorang pekerja di perusahaan swasta beliau dituduh melakukan penggelapan dengan nominal tertentu, yang dilakukan melalui system dan beliau dipaksa menandatangani surat kesanggupan mengembalikan dana dengan nominal tersebut namun karyawan tersebut pada hakikatnya tidak melakukan beliau hanya difitnah

bagaimanakah proses langkah yang baiknya ditempuh oleh karyawan yang didzolimi perusahaan ini pak ?

mohon arahannya ya pak, wassalamu’alaikum wr wb.

Muhammad Harun Mursyid A

1 2 3 8

Periksa Browser Anda

Check Your Browser

Situs ini tidak lagi mendukung penggunaan browser dengan teknologi tertinggal.

Apabila Anda melihat pesan ini, berarti Anda masih menggunakan browser Internet Explorer seri 8 / 7 / 6 / ...

Sebagai informasi, browser yang anda gunakan ini tidaklah aman dan tidak dapat menampilkan teknologi CSS terakhir yang dapat membuat sebuah situs tampil lebih baik. Bahkan Microsoft sebagai pembuatnya, telah merekomendasikan agar menggunakan browser yang lebih modern.

Untuk tampilan yang lebih baik, gunakan salah satu browser berikut. Download dan Install, seluruhnya gratis untuk digunakan.

We're Moving Forward.

This Site Is No Longer Supporting Out-of Date Browser.

If you are viewing this message, it means that you are currently using Internet Explorer 8 / 7 / 6 / below to access this site. FYI, it is unsafe and unable to render the latest CSS improvements. Even Microsoft, its creator, wants you to install more modern browser.

Best viewed with one of these browser instead. It is totally free.

  1. Google Chrome
  2. Mozilla Firefox
  3. Opera
  4. Internet Explorer 9
Close