People Innovation Excellence

Legal Consultancy

 

Tim Pengasuh Rubrik "Legal Consultancy"

Kirim pertanyaan Anda ke email: shidarta67@gmail.com

Pertanyaan yang diajukan akan dijawab oleh para dosen Jurusan Business Law BINUS.

===================================oooo0==============================

JENIS HAK CIPTA BARU

Saya pernah melihat dua penyanyi dari tempat berbeda memanfaatkan program SMULE untuk menyanyi bersama, lalu mengunggahnya di youtube. Pertanyaan saya, apakah hal ini melanggar hak cipta menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia?

Ahmad Faisal (Jalan Haji Makmur, Bogor).


Jawaban (dari Besar):

Pada prinsipnya, boleh saja dua orang dari tempat berbeda menyanyikan dan merekam suatu lagu (bukan ciptaan mereka), termasuk dengan menggunakan program SMULE. Perbuatan tersebut baru dianggap melanggar hak cipta dari si pencipta/pemegang hak cipta apabila lagu tersebut direkam dan didistribusikan secara komersial.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang yang memanfaatkan lagu ciptaan orang lain sebenarnya dapat saja mengkomersialkan lagu tersebut, termasuk jika dinyanyikan oleh pihak lain (bukan penyanyi asli), sepanjang ia kemudian membayar royalti kepada pencipta/pemegang hak cipta. Pembayaran hak cipta tersebut dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang saat ini sudah beroperasi di Indonesia. Besaran royalti untuk tiap-tiap lagu berbeda, mengikuti ketentuan dari LMK.

Jadi, kesimpulannya pelanggaran hak cipta baru terjadi apabila hasil karya cipta tersebut diperbanyak untuk tujuan komersial dan tidak dilanjutkan dengan pembayaran royalti kepada pencipta/pemegang hak cipta. (“Jan-2017”)


PATEN SEDERHANA

Paman saya memiliki paten yang telah didaftarkan di Kantor Paten (Ditjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham RI), berupa obat anti-demam berdarah yang kemudian diproduksinya sendiri. Sebagai seorang yang diajak terlibat dalam penelitiannya, saya mendapati ada kemungkinan untuk mengembangkan obat yang telah dipatenkan tersebut. Menurut saya, ada sekuens (bagian) dari penelitian itu yang dapat saya jadikan temuan baru, yaitu obat anti-alergi terhadap serangga. Pertanyaan saya, apakah mungkin saya mengangkat temuan baru itu sebagai paten saya dan didaftarkan atas nama saya pribadi? Apakah perlu saya mendapat persetujuan dari paman saya terlebih dulu?

Agus Rahardian (Jalan Pamengkasan IIB, Sidoarjo, Jatim)


Jawaban (oleh Besar):

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, pengembangan terhadap suatu paten sangat dimungkinkan dengan cara diambil dari paten yang sudah ada (terdaftar). Oleh karena pengambilan tersebut hanya salah satu sekuens (bagian) kecil saja, maka perlindungan yang diberikan adalah dengan paten sederhana. Jenis paten sederhana ini diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Pengajuan paten sederhana ini jauh lebih mudah, cepat, dengan masa perlindungan hanya 10 tahun (bandingkan dengan paten biasa yang berdurasi 20 tahun).

Secara legal tidak ada keharusan bagi seseorang yang mengembangkan suatu temuan yang sudah dipatenkan untuk meminta izin kepada pemegang paten terdaftar. Hal ini karena suatu produk yang sudah dipatenkan bersifat terbuka untuk diteliti dan dikembangkan, bahkan oleh orang-orang yang tidak dikenal atau terkait dengan penelitian si pemilik paten awal. (“Jan-2017”).


GUGATAN SEDERHANA

Pertanyaan:

Termin 2015 kemarin Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan baru dengan meluncurkan “Gugatan Sederhana”. Dalam konsultasi ini saya ingin bertanya apakah gugatan sederhana itu biaya berperkaranya sama dengan perkara perdata biasa. Dan PN mana saja yang sudah menerapkan gugatan sederhana ini? Dan menurut Anda, apakah efektif gugatan sederhana menjadi terobosan baru dari MA untuk memangkas waktu berperkara di pengadilan, yang  kita ketahui bahwa berperkara di pengadilan butuh waktu yang berlarut-larut lamanya? Terima kasih atas kesediaannya menjawab.

Rizki Satriowicak (Mahasiswa hukum di Jakarta)


Jawaban (dari Siti Yuniarti):

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Saudara mengunjungi  website kami. Selanjutnya, untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan, rekan kami Siti Yuniarti, S.H., M.H. membantu kami memberikan jawaban atas pertanyaan itu sebagai berikut:

1. Apakah biaya perkara pada gugatan sederhana sama dengan biaya perkara pada gugatan perdata biasa?
Perihal biaya perkara, Mahkamah Agung, melalui Peraturan Mahkamah Agung No.03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya (selanjutnya disebut “Perma No.03/2012“) memberikan definisi   Biaya Proses Penyelesaian Perkara sebagai  biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berpekara.
Lebih lanjut, Perma No.03/2012 menetapkan besar biaya perkara pada proses banding, kasasi, peninjauan kembali dan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang – undang (keberatan Hak Uji Materiil). Adapun besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama menurut Perma No.03/2012  diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, baik untuk gugatan perdata sederhana maupun gugatan perdata biasa  mengacu pada ketentuan masing-masing Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.  Sebagai bahan referensi, Bapak dapat mengakses website masing – masing Pengadilan Negeri. Sebagai ilustrasi, berdasarkan informasi perihal biaya perkara gugatan perdata yang tercantum pada website Pengadilan Negeri Lahat, tidak ditemukan perbedaan antara besarnya biaya perkara gugatan perdata maupun biaya perkara gugatan sederhana.

2. Pengadilan Negeri mana saja yang sudah menerapkan gugatan sederhana ini?
Perihal gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut “Perma 2/2015″).  Berdasarkan  Perma 2/2015,  gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Dengan demikian, tidak ada pengecualian penerapan gugatan perkara secara sedarhana ini.
Selanjutnya, berdasarkan pemberitaan dalam hukumonline.com pada tanggal 23 Januari 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerima pendaftaran perkara yang masuk dalam jenis gugatan perdata ringan dengan nomor perkara register  01/Pdt.G.s/2015/PN.Jkt-Sel.

3. Apakah efektif Gugatan Sederhana menjadi terobosan baru dari MA untuk memangkas waktu berperkara di pengadilan?
Perma 2/2015 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam Reglement Indonesia yang diperbaharui (HIR), Staatsblaad No.44 Tahun 1941 dan Reglement Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg)Staatsblaad No.227 Tahun 1927 dan peraturan lainnya yang mengatur hukum acara perdata dilakukan  pemeriksaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai obyek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama.
Adapun yang dimaksud dengan  penyelesaian gugatan sederhana menurut Perma 2/2015 adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materill paling banyak Rp. 200,000,000,- (dua ratus juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana. Adapun gugatan sederhana tidak dapat diajukan untuk (a) perkara perdata yang diselesaikan melalui peradilan khusus sebagaimana diatur dalam perundang – undangan; dan (b) sengketa atas tanah. Selain itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar gugatan dapat diajukan melalui tata cara penyelesaian gugatan perdata. Waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana adalah  25 hari sejak hari sidang pertama. Adapun upaya hukum atas putusan gugatan perkara sederhana adalah hanya melalui upaya keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Dengan mengacu pada dasar pertimbangan diterbitkannya Perma 2/2015 serta pengaturan penyelesaian gugatan sederhana dalam Perma 2/2015, maka penerapan Perma 2/2015 tentunya akan lebih memangkas waktu penyelesaian perkara yang dikategorikan sebagai gugatan sederhana karena dibedakan dengan proses gugatan perdata lainnya.
Demikian tanggapan kami, semoga bermanfaat. (**)


PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Pertanyaan:

Saya tinggal di Bandung dan pernah mendengar ada badan yang menyelesaikan sengketa konsumen di kota ini. Apakah saya boleh membawa kasus saya ke badan ini jika saya  ingin menggugat sebuah penyedia jasa layanan TV kabel. Jika penyedia jasa itu sebuah perusahaan yang berpusat di Jakarta, apakah saya harus menggugatnya di Jakarta atau cukup di Bandung? Jika BPSK tidak berhasil menyelesaikan sengketa ini, atau saya merasa putusannya tidak memuaskan, dapatkah saya naik banding ke pengadilan negeri?

Dede Septiana (Setiabudi II, Bandung)


Jawaban (dari Shidarta):

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memang terdapat badan yang disebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sebenarnya undang-undang menyatakan BPSK ini harus didirikan di tiap kotamadya atau ibukota kabupaten. Rupanya kehendak undang-undang ini belum terlaksana sepenuhnya, namun jumah BPSK memang sudah makin banyak dari waktu ke waktu. Bandung termasuk salah satu kota yang sudah memiliki BPSK. Jika Anda ingin meminta jasa BPSK menyelesaikan suatu sengketa, Anda cukup datang ke BPSK di wilayah konsumen. Artinya, Anda cukup mengajukan permasalahan ke BPSK Bandung, tidak perlu ke Jakarta. Anda sejak awal memang boleh memilih apakah akan membawa permasalahan ke BPSK atau ke pengadilan negeri. Di BPSK akan ditawarkan tiga jenis mekanisme, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Masing-masing tentu memiliki konsekuensi berbeda. Apabila para pihak memilih mekanisme arbitrase, maka pihak yang tidak puas masih boleh mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Upaya ini diberi nama “keberatan” bukan “banding”. Dalam praktik, mekanisme keberatan ini mirip seperti pengajuan gugatan baru. Jika belum puas, maka masih ada upaya kasasi. Dalam setiap proses ini, undang-undang menetapkan jangka waktu yang relatif singkat. (***)


PENAWARAN TENDER

Pertanyaan:

Perkenalkan saya Ria, kebetulan saya membaca tulisan dosen Jurusan Business Law BINUS Bapak Agus Riyanto di rubrik FM mengenai “go private.” Dalam tulisan tersebut ada disinggung mengenai penawaran tender, saya pernah baca kalau di indonesia ada dua jenis penawaran tender yakni penawaran tender sukarela dan wajib. Ada dua pertanyaan: (1) Apa beda kedua jenis penawaran tender tersebut dan kapan pelaksanaan masing-masing dari jenis penawaran tender tersebut?; dan (2): Untuk go private sendiri, penawaran tender mana yang akan dilaksanakan? Demikian pertanyaan saya, mohon kesedian Pak Agus memberikan sedikit pencerahan. Terima kasih.

Ria (Mahasiswa kenotariatan UGM Yogyakarta)
chalcariabrahmana@gmail.com

Jawaban (dari Agus Riyanto):
Tulisan yang Ria maksudkan adalah sebagai berikut:

Membaca dan mempelajari Penawaran Tender (Peraturan Nomor IX.F.1. tentang Penawaran Tender) tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka  (Peraturan Nomor IX.H.1. tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka). Untuk itu harus dimulai dari mengerti Peraturan Nomor IX.H.1 terlebih dahulu sebagai prasyarat terjadinya akuisisi di Pasar Modal. Jika terpenuhi terjadinya syarat akuisi tsb, maka barulah mengikuti prosedurPeraturan Nomor IX.F.1 sebagai tahap selanjutnya. Dengan demikian mempelajarinya harus berurutan. Oleh karena itu dikenal adagium bahwa Akuisisi belum tentu Penawaran Tender, tetapi Penawaran Tender sudah tentu akan Akuisisi. Hal ini karena Akuisisi lebih prsayarat dasar dan Penawaran Tender adalah cara/prosedur bagaimana Akuisisi tsb dilakukan di Pasar Modal.

Untuk pertanyaan pertama, jawabannya sebagai berikut: Yang berbeda pertama adalah regulasinya. Akuisisi ditaur  oleh Peraturan Nomor IX.H.1. tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan Penawaran Tender diatur Peraturan Nomor IX.F.1. tentang Penawaran Tender. Yang kedua berbeda adalah penyebab terjadinya. Penawaran Tender Sukarela =perusahaan publik yang menjadi target mengeluarkan efek bersifat ekuitas. Dilakukannya pada waktu Emiten mengeluarkan efek berkuitas tsb dengan berpedoman pada peraturan Bapepam-Lk (OJK). Penawaran Tender Wajib = akuisisi yang menyebabkan adanya pengendali baru di perusahaan target, khususnya saham yang beredar di Bursa. Dilakukannya dengan mengikuti waktu yang diatur dalam peraturan Bapepam-Lk (OJK). Detail waktunya ada di peraturan Bapepam LK (OJK). Penawaran Tender Sukarela  —> akan ada efek bersifat ekuitas. Penawaran Tender Wajib –> akuisisi perusahaan publik (saham yang ada di Bursa dan bukan pemegang saham utama). Penawaran Tender Sukarela adalah penawaran yang dilakukan secara sukarela oleh Pihak untuk memperoleh Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan Sasaran dengan cara pembelian atau pertukaran dengan Efek lainnya melalui Media Massa. Penawaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali baru sebagai akibat pengambilalihan perusahaan terbuka.  Dengan demikian, maka jelas bedanya jika Penawaran Tender Sukarela dasar terjadinya adalah akan diterbitkannya efek bersifat ekuitas oleh Emiten. Sementara, Penawaran Tender Wajib itu disebabkan terjadinya karena adanya pengendali saham baru yang akan membeli sahamnya di Bursa dari perusahaan publik. Oleh karena itu Penawaran Tender tersebut harus ditawarkan kepada semua pemegang saham yang ada di Bursa atau pemegang saham publik. Jadi memang berbeda.

Untuk pertanyaan kedua, jawabannya sebagai berikut: Untuk Go Private  Penawaran Tender yang digunakan, menurut pendapat saya, adalah Penawaran Tender Sukarela. Hal ini karena dalam Go Private, Emiten itu akan berubah status badan hukumnya menjadi perusahaan tertutup (di mana publik tidak ada lagi di dalam komposisi kepemilikan saham publik). Jika menggunakan Penawaran Tender Wajib itu tidak tepat, karena jika ada pengendali baru di Emiten (melalui pembelian saham di bursa) status badan hukumnya adalah tetap tidak perusahaan publik dimana publik tetap sebagai pemegang saham (meski telah berubah karena pengendali baru).
Demikian, semoga bermanfaat. (***)


WANPRESTASI, PENIPUAN, ATAU PENGGELAPAN

Pertanyaan:

Saya kerap sulit membedakan antara kasus wanprestasi dan penipuan. Contoh seorang benarma Y ingin meminjam uang kepada R. Ternyata R tidak memiliki uang untuk meminjamkan sejumlah yang diminta, sehingga peminjaman tidak dapat diberikan. Akhirnya Y mengambil inisiatif untuk pinjam melalui kredit tanpa agunan ke sebuah bank swasta. Namun, karena sesuatu alasan, permohonan ini ditolak oleh bank. Ia kembali kepada R untuk meminjam identitas R untuk pengajuan kredit ini. Bank menyetujui peminjaman ini. Supaya aman, R membuat perjanjian utang piutang dengan Y bahwa Y akan membayar cicilan tiap bulan kepada R. Demikian, perjanjian berlangsung sebanyak tiga kali cicilan. Pada cicilan keempat, Y menunggak dan “menghilang” dengan pindah rumah ke tempat baru yang tidak bisa dilacak. Pembayaran kepada bank (atas nama R) ini juga mengalami penunggakan. PIhak bank menagih R. Untuk itu R menunjukkan bahwa sebenarnya ia hanya dipakai saja namanya dan antara R dan Y ada perjanjian pengakuan utang. Bagaimana menurut pengasuh rubrik ini, apakah pihak bank bisa diminta untuk langsung menagih ke pihak Y?  Lalu, apakah kasus seperti ini memenuhi syarat untuk dipidanakan (tersangka R) dengan dugaan penipuan? Terima kasih.
Nita Lie
Cipondoh Raya, Tangerang

Jawaban (dari Paulus Aluk Fajar):

Secara umum di dalam perjanjian ada asas kepribadian, yang berarti perjanjian hanya mengikat yang menandatangani perjanjian tersebut. Jadi, pihak bank tentu hanya berhak menagih kepada R yang secara formal merupakan pihak penanda tangan perjanjian kredit tersebut. Sementara untuk pertanyaan kedua tentang apakah R dipidanakan dengan penipuan, maka perlu dicermati bahwa kasus ini sebenarnya kasus perdata, tepatnya perjanjian kredit. Namun, bisa saja bergeser ke pidana kalau dari awal R memang beritikad tidak baik, yaitu setelah mendapatkan uang R melarikan diri. Ini sebenarnya termasuk klasifikasi tindak pidana pengelapan, bukan penipuan. Tapi, fakta yang ada, R ini dapat menunjukkan itikad baiknya dengan membayar sebanyak tiga kali cicilan. Baru pada posisi cicilan keempat ia dalam posisi tidak mampu lagi membayar. Seharusnya ini masuk dalam kriteria wanprestasi atau cidera janji dalam hukum perdata. (***)


PHK DAN FRAUD

Pertanyaan:

Saya seorang karyawan di perusahaah yang bergerak di bisnis perhotelan. Tugas saya menangani bidang pengadaan barang. Saya mengakui pernah melakukan kecerobohan dalam pengadministrasian bukti-bukti pembelian barang untuk kebutuhan hotel saya. Yang bisa saya tunjukkan pada saat audit di perusahaan hanya sebesar Rp10 juta dari Rp100 juta nilai pembelian barang. Namun, secara fisik semua barang yang saya beli, ada dan dapat ditunjukkan. Karena saya tak bisa menunjukkan bukti pembelian itu, maka perusahaan mengambil langkah memutuskan PHK dengan tuduhan saya melakukan fraud. Apakah perusahaan dapat melakukan PHK secara sepihak pada saya? Lalu, apakah dengan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pembelian itu, saya bisa disebut telah melakukan fraud? Apakah surat PHK yang dikeluarkan oleh perusahaan itu dapat dibenarkan?

Wahyu (eks karyawan salah satu hotel di Lombok)


Jawaban (dari Iron Sarira):

Fraud adalah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh seseorang (karyawan) karena adanya hubungan kerja dan kewenangan yang dimilikinya. Dalam kasus di atas, perusahaan tidak boleh melakukan PHK secara sepihak apalagi atas indikasi adanya tindak pidana kesalahan berat (Pasal 374 KUHP). Menurut UU Ketenagakerjaan, perusahaan yang mem-PHK seorang karyawan wajib mendapatkan penetapan dari pengadilan hubungan industrial. Dengan demikian, jika belum ada penetapan dari institusi ini, PHK sepihak oleh perusahaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pertanyaan berikutnya, seharusnya masalah ini tidak cukup dianggap sebagai fraud karena bukti fisik barang itu ada. Ini lebih tepat dainggap sebagai kecerobohan atau kelalaian administrasi. Sementara untuk pertanyaan terakhir, dalam tataran praktis yang dilakukan suatu perusahaan yang akan mem-PHK, selain ia harus terlebih dulu mendapatkan penetapan, ia tidak boleh mengeluarkan surat PHK. Karena, perusahaan tidak mempunyai kewenangan mendahului penetapan pengadilan. (***)

HAK KARYAWAN YANG MENGUNDURKAN DIRI

Pertanyaan:

 Isteri saya telah bekerja selama 14 tahun di sebuah rumah sakit di Jakara. Ia telah mengajukan surat pengunduran diri dan sudah diterima. Ia hanya menerima satu bulan gaji terakhir plus uang pisah satu bulan gaji. Pertanyaan saya, apakah ada hak-hak lain di luar itu yang bisa diterima? Apakah besaran uang pisah ini sesuai dengan UU Ketenagakerjaan?

H. Rudy M.

Kalideres, Jakarta


Jawaban (dari Iron Sarira):
Sepanjang diatur dalam ketentuan internal perusahaan, ada hak-hak lain di luar itu yang bisa diterima. Misalnya, ada hak untuk dikembalikan ke daerah asa, mencakup misalnya tiket, akomodasi. Jadi, jika tidak diatur, maka hanya uang pisah yang akan diberikan kepada karyawan yang mengundurkan diri. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, berdasarkan UU Ketenagakerjaan tidak diberikan kepada mereka yang mengundurkan diri. Pada prinsipnya besaran uang pisah diatur oleh perusahaan. Nilainya bisa sama atau berbeda dengan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Apabila tidak diatur pemberian uang pisah yang disepakati bersama dengan karyawan di dalam ketentuan internal, maka uang pisah yang diberikan kepada karyawan itu dapat diimintakan lebih besar daripada yang diberikan. Hal ini mengingat, ketentuan uang pisah seharusnya memang diatur dan disepakati di suatu perusahaan. (***)

PERTANYAAN YANG MENJERAT

Pertanyaan:

Kalau boleh saya ingin bertanya Pak,  mengenai “pertanyaan yang  bersifat menjerat”. Dalam pasal 166 KUHAP dinyatakan pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Yang ingin saya tanyakan apakah Pasal 166 tersebut berlaku juga untuk ahli? (apakah hakim boleh bertanya yang bersifat menjerat kepada ahli?). Karena menurut hemat saya dalam KUHAP tidak digunakan istilah “saksi ahli” yang digunakan ialah “ahli”. Seperti Pasal 184 tentang alat bukti “keterangan ahli”. Terimakasih pak, maaf mengganggu.

Royhan Akbar Zeniya (royzeniya@live.com)


Jawaban (dari Shidarta):

Pertanyaan yang menjerat, dalam buku teks logika disebut sebagai complex question, yang dibahas dalam topik kesesatan penalaran (fallacy). Jadi, pertanyaan demikian mendorong orang yang ditanya untuk tidak bisa menjawab secara tepat karena apapun jawaban yang diberikan akan menyudutkan posisi si pemberi jawaban. Sebagai contoh, seorang hakim bertanya kepada seorang terdakwa, “Apakah Saudara telah berhenti memukul isteri Anda sekarang?”. Pilihan jawaban yang diinginkan oleh hakim adalah “Ya” atau “Tidak”. Padahal, si terdakwa ini sedang diperiksa untuk suatu tindakan pemukulan yang disangkalnya sejak awal. Ia merasa tidak pernah memukul isterinya. Tapi, ketika ditanya dengan bentuk pertanyaan seperti itu, ia dalam keadaan sulit untuk menjawab apapun. Jika ya, berarti ia memang pernah memukul isterinya (sekalipun sekarang tidak lagi). Jika tidak, berarti ia juga pernah memukul isterinya (dan itu terus terjadi sampai sekarang). Oleh sebab itu, pertanyaan yang menjeratkan seperti ini tidak boleh sampai diajukan oleh siapapun, baik oleh jaksa, penasihat hukum, maupun hakim; dan kepada siapapun, baik itu kepada terdakwa, saksi, atau ahli. Dengan demikian, walaupun Pasal 166 KUHAP tidak menyebut kata “ahli” di situ, pada hakikatnya ahli termasuk sebagai subjek-subjek yang terlibat dalam aktivitas persidangan. Semua subjek itu wajib menghormati bunyi Pasal 166 KUHAP. Hal ini karena pengajuan pertanyaan yang menyesatkan adalah bentuk ketidakadilan dan ketidakprofesionalan aparat penegak hukum. Mereka yang mengajukan pertanyaan seperti itu, dapat teridentifikasi melanggar kode etik profesinya. Sebagai contoh, silakan lihat Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009, khususnya pada butir 1.1(7) dan butir 10.

Ahli yang memberikan keterangan di pengadilan, bisa diajukan oleh jaksa atau penasihat hukum (mewakili terdakwa). Apabila kasusnya perdata, maka ahli bisa diajukan oleh penggugat atau tergugat. Ahli hanya memberikan keterangan berangkat dari bidang keahliannya. Ahli bukanlah saksi yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar langsung peristiwa hukum yang sedang diadili. Oleh sebab itu, jika ahi mendapati ada pertanyaan yang tidak relevan terkait dengan bidang keahlian dalam konteks peristiwa hukum yang sedang diadili, ia berhak untuk menolak memberikan jawaban. Apalagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang menjerat seperti itu, maka ia harus bisa menghindarkan diri untuk tidak menjawabnya. Hakim dan siapapun di persidangan tidak dapat memaksa ahli untuk menjawab pertanyaan seperti itu.


Demikian juga dengan terdakwa atau saksi yang mendapat pertanyaan seperti itu, maka terdakwa atau saksi itupun boleh menolak memberikan jawaban. Dalam persidangan, sering pihak penasihat hukum dengan sigap mengajukan keberatan jika ada pertanyaan dari jaksa penuntut umum (bahkan dari hakim) yang menjerat terdakwa. Hal yang sama dapat saja terjadi untuk saksi (biasanya saksi korban) yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. JIka ada pertanyaan dari penasihat hukum yang menjerat seperti itu, sementara saksinya tidak sadar adanya pertanyaan demikian, pihak jaksa penuntut umum seyogianya mengajukan keberatan atas pertanyaan seperti itu. Dengan demikian, akan ada keseimbangan di antara pihak-pihak dalam persidangan.

Bagi para profesional yang diajukan untuk memberikan keterangan, maka terhadap mereka seharusnya istilah “ahli” memang lebih tepat digunakan daripada “saksi” atau “saksi ahli”. Oleh sebab itu ada perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli. Namun, dalam praktik istilah “saksi ahli” rupanya sangat populer dan luas dipakai. Sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia hukum, kita sepatutnya menggunakan terminologi yang memang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. (***)


PEKERJA TANPA SURAT PERJANJIAN KERJA

Pertanyaan:

Saya memiliki satu kasus sebagai berikut. Seseorang bernama MI bekerja sebagai sales sejak tahun 1990 mempunyai kartu jamsostek sampai dengan sekarang di Perusahaan RH. Dengan ketentuan pekerja bebas jam kerja, bebas pulang kerja ditentukan oleh pekerja sendiri, jika pekerja tidak masuk kerja tidak akan diberikan sanksi potongan upah atau surat peringatan dari Perusahaan RH. Uang operasional MI ditetapkan sebesar Rp.1.200.000,- per bulan jika berhasil menjual mobil diberikan komisi keuntungan (insentif). Tidak ada perjanjian kerja, SK Pengangkatan karyawan tidak ada, tidak didaftarkan di Disnaker, perintah target jam kerja dan target penjualan tidak ada. Lalu terjadi peristiwa, MI menyatakan sakit jantung tapi tidak ada surat keterangan sakit dari dokter, dan telah tidak masuk kerja sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Baru di tahun 2016 pekerja menuntut kekurangan upah memakai patokan UMK di tahun 2015. MI juga sedang diproses tindak pidana penggelapan dengan laporan polisi tahun 2015. Pertanyaan saya adalah: (1) apakah bisa dikatakan ada hubungan kerja (pekerjaan, perintah, upah) antara MI dan RH?; (2) jika kita berada di pihak RH, apakah solusi terbaik untuk penyelesaian kasus ini?; dan (3) apakah harus putus dulu perkara perdata ketenagakerjaan baru RH dapat melapor untuk memproses tuntutan pidana penggelapan?

Dari: Prima Bintang Pamungkas (Palembang)


Jawaban (dari Iron Sarira):

Ada beberapa bagian pertanyaan di atas yang dapat kami uraikan satu per satu. Pertama, apakah ada hubungan kerja terkait kasus di atas? Hubungan kerja mempersyaratkan terpenuhinya adanya objek yang dipekerjakan, adanya perintah melakukan pekerjaan, dan adanya pemberian upah kepada pekerja yang melakukan perintah tersebut, sehingga untuk hal ini, walau tidak adanya perjanjian kerja tertuls serta hal lainnya, tetap dikatakan memenuhi adanya hubungan kerja diantara RH dan MI (asas konsensualisme).

Lalu pertanyaan kedua, apakah solusi terbaik yang dapat diberikan (jika dilihat dari kepentingan RH)? Solusi terbaik atas permasalahan yang telah masuk ke ranah PPHI (di tingkat mediasi) adalah tetap mengupayakan agar masalah ini tidak perlu dilanjutkan ke PHI dan selanjutnya ke MA. Caranya adalah dengan melakukan pendekatan kepada MI dan membicarakan tuntutan upah yang dimintakan tidaklah sepenuhnya memiliki dasar, karena RH tidak pernah berkehendak mengakhiri hubungan kerja yang ada dengan MI, artinya dimulai 1990-2014 hubungan kerja terjadi, 2015-2016 MI sakit jantung (tidak ada surat dokter) sehingga berlaku asas “no work no pay” (walau ada ketentuan sakit berkepanjangan), dengan demikian RH tetap dapat meminta mediasi atau PHI untuk mau mempekerjakan kembali MI dengan memperbaiki mekanismenya (perjanjian kerja) secara tertulis, terlepas nantinya ada penetapan MI dari penegak hukum atas adanya laporan tindak pidana.

Kemudian untuk pertanyaan ketiga, jawabannya sebagai berikut. Dalam pemahaman dan pengalaman saya, hal ini dapat dilakukan secara paralel. Mengingat sudah adanya pengaduan adanya tindak penggelapan dan penipuan ke Kepolisian, maka saran saya terkait upaya mempekerjakan kembali MI dapat lebih dipaksakan kepada MI karena mengingat konsekuensi pidana yang akan terjadi. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya menyikapi adanya pelanggaran terhadap Pasal 374 KUHP (Penggelapan atas kewenangan), sebelum melaporkan ke pihak berwajib saya memberikan pilihan kepada karyawan untuk mengundurkan diri dan mengganti biaya kerugian yang terjadi. (***)


SUBORDINASI DALAM HUBUNGAN KERJA

Pertanyaan:

Terima kasih atas jawaban pertanyaan saya sebelumnya (kasus MI dan RH), yang telah dimuat di situs ini dengan judul “Pekerja Tanpa Surat Perjanjian Kerja”. Saya ingat bahwa ada putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, NO. 79/g/2013/phi-sby yang memberikan pemahaman bahwa harus ada hubungan subordinasi atasan dan bawahan agar dapat dianggap ada hubungan kerja, yang dibuktikan dengan adanya sanksi apabila perintah tidak dilaksanakan oleh pekerja. Nah, dalam kasus ini MI tersebut tidak pernah diberikan sanksi apabila tidak masuk kerja ataupun jam kerjanya bebas tidak diwajibkan kerja pukul 8 pagi sampai pukul 5 dan dibebaskan untuk masuk jam kerja pukul 12 siang pulang pukul 2 siang pun tidak jadi masalah, apakah masih dapat dikatakan ada hubungan kerja?

Prima Bintang Pamungkas (Palembang)


Jawaban (dari Iron Sarira):

Pertanyaan susulan ini tentu masih terkait dengan kasus MI dan RH sebagaimana diajukan oleh penanya. Dalam hal hubungan hukum antara RH dan MI, saya melihat adanya hubungan subordinasi dengan dasar perintah, di mana MI dijadikan oleh RH sebagai “sales” (suatu posisi atau jabatan). Hal ini juga diperkuat dengan adanya kepesertaan Jamsostek (Saya menganggap kepesertaan Jamsostek MI didaftarkan oleh perusahaan RH). Terkait dengan sanksi, kalau memang demikian kesepakatannya, maka sanksi bukanlah hal primer dalam menentukan ada tidaknya hubungan kerja. Terkait adanya putusan PHI tahun 2013 tersebut (dan sudah diperkuat oleh putusan MA), menurut hemat saya putusan itu belum dapat dijadikan yurisprudensi tetap. Dalam sistem hukum kita, putusan tersebut tidak mengikat untuk dijadikan dasar bagi majelis hakim PHI lainnya dalam menetapkan ada tidaknya hubungan kerja berdasarkan putusan PHI tahun 2013 tersebut. Dengan demikian, maka untuk menyikapi apakah ada hubungan kerja dalam permasalahan ini, sebaiknya kita melihat kepada ketentuan normatif yang mengaturnya (Pasal 50 UUTK tentang hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja). Lalu, apakah pekerja dapat dikategorikan mengundurkan diri? Hal ini coba dilihat berdasarkan Pasal 168 UUTK, bahwa mangkir lima hari berturut-turut dan telah dipanggil secara patut dan wajar sebanyak dua kali, maka dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Mungkin timbul pertanyaan bahwa apakah pekerja mungkin ditawarkan untuk bekerja kembali? Sebenarnya, jika tawaran ini bisa digunakan oleh pengusaha. Sebab, jika saja tawaran ini diterima oleh pekerja, maka hal ini tidak menghilangkan kemungkinan tuntutan pidana yang sedang dihadapi MI. Apabila tuntutan ini berujung kepada penetapan tersangka dari pihak yang berwajib (Polisi dan Kejaksaan) dengan dilimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan, maka RH dapat melakukan PHK kepada ybs dengan mengacu kepada Putusan MK No. 012/PUU-I/2003 (pelaporan kesalahan berat dari pihak di luar pengusaha, sehingga RH tidak perlu membayar pesangon). Jadi cara ini memberi keuntungan yang didapat oleh RH guna meminimalkan biaya proses di ranah PHI. Pengusaha tidak perlu membayarkan uang yang digugat oleh MI, dan tidak banyak upaya lain terkait penyelesaian di tingkat PHI dan MA. (***)


KEABSAHAN HIBAH DAN WARIS

Pertanyaan:

Saya sedang menghadapi permasalahan berkaitan dengan warisan. Nenek saya mempunyai sejumlah harta berupa tanah dan rumah. Sebelum nenek meninggal harta tersebut telah dibagikan kepada anak-anaknya dengan mengutus ayah saya sebagai anak tertua untuk membagikannya. Pada saat itu telah diterima oleh semua adik-adiknya tanpa ada masalah, namun saat itu memang tidak ada surat surat secara hukum. Setelah nenek dan ayah meninggal salah satu adik ayah
mengatakan bahwa pembagian itu dulu belum sah dan tidak adil secara hukum dan dia menuntut untuk dibagi ulang. Perlu diketahui bahwa bagian yang dia terima telah dijual dan dibeli oleh kakaknya sendiri dalam hal ini masih tante saya juga. Sekarang dia menguasai rumah dan tanah yang seharusnya menjadi hak saya dan dua paman yang lain. Yang ingin saya tanyakan dalam permasalahan ini hukum apa yg dapat dijadikan patokan dia berpegang pada pasal hukum  waris sementara dari kronologinya saya baca bahwa itu bukan warisan tetapi pemberian. Mohon bantuannya agar  masalah ini bisa terselesaikan. Terima kasih.

Wahyu Mardiyanto, Yogyakarta


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

Di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang pembelakuannya diserahkan kepada para pihak yaitu: (1) Hukum waris barat yang berlaku untuk non-Islam. Prinsip pembagian warisan dibagi rata antara para waris. (2) Hukum waris islam. Prinsip pembagian warisan laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian. (3) Hukum waris adat. Prinsip pembagian warisan berbeda-beda tergantung daerah di Indonesia.

Penyelesaian waris dapat dilakukan secara musyawarah apabila seluruh ahli waris menyetujuinya. Dalam hal ini anda harus membuktikan bahwa paman anda menyetujuinya. Walaupun tidak ada bukti tertulis anda dapat mencari pihak lain diluar hubungan kekelurgaan yang mengetahui proses pembagian warisan tersebut. Pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan pilihan hukumnya. Bagi yang beragama Islam anda dapat mengajukan permohonan Fatwa Waris, di mana akan dikeluarkan penetapan dari hakim pengadilan agama yang akan menentukan besarnya bagian bagi masing-masing ahli waris. Fatwa waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ini akan dapat anda gunakan dalam mengurus administrasi pada budel waris dan atau dapat digunakan sebagai persyaratan peralihan hak. Bagi yang beragama non-muslim, jika terjadi sengketa antara ahli waris mengenai jumlah bagian warisan maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Mengenai permasalahan hibah atau yang saudara sebut pemberian yang dilakukan pada saat nenek masih hidup maka hal tersebut diatur di dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hal-hal sebagai berikut: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. (3) Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. (4) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (5) Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, pertama, mengingat harta yang dibagikan oleh nenek saudara kepada anak-anaknya adalah berasal dari harta orang tua maka harta yang sudah dihibahkan (pemberian) tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kedua, dalam menyelesaikan perkara warisan hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak merusak hubungan persaudaraan diantara kakak, adik dan keponakan (karena ayah saudara telah meninggal) dengan meminta bantuan keluarga atau aparat desa atau RT, RW yang mengetahui permasalahan ini. Ketiga, apakah bukti kepemilikan rumah dan tanah tersebut sudah atas nama saudara dan dua paman yang lain atau masih atas nama nenek saudara. Jika masih atas nama nenek saudara dan juga rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh adik ayah tersebut maka pilihan terakhir adalah diselesaikan melalui jalur pengadilan untuk memperjelas kepemilikan rumah dan tanah yang disengketakan. (***)


HAK-HAK PEKERJA ATAS BONUS DLL.

Pertanyaan:

Saya bekerja di restoran yang total karyawannya 22 orang. (1) Gaji pokok yang diberikan di bawah standar UMR Jakarta tetapi laporan kepada pihak ketenagakerjaan bahwa gaji pokoknya sesuai UMR. (2) Uang service “flat” yaitu 475 ribuan. Padahal pemasukan bisa sampai 200 juta. (3) Sering terjadi apabila menjelang Hari Raya uang bonus yang dijanjikan (apabila mencapai target) tidak di berikan dengan alasan untuk membayar THR sekalipun pemasukan bisa mencapai target, bahkan lebih. Sebagai informasi, karyawan mendapatkan bonus apabila pemasukan bisa
mencapai 180 juta adalah 75 ribu. Yang mau saya tanyakan adalah sebagai berikut: (1) Apakah karyawan berhak meminta transparansi dari keuangan perusahaan? (2) Apa hukumnya bagi pengelola yang melencengkan pajak? (3) Lalu bagaimana caranya agar karyawan bisa mendapatkan hak-hak mereka?

Ricky, Senen, Jakarta Pusat


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

Karyawan tidak dapat memaksa pihak perusahaan untuk meminta transparansi di dalam keuangan perusahaan karena merupakan rahasia manajemen. Namun karyawan berhak untuk mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan/melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya dan upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya dan lain-lain. (vide Pasal 88 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Pengaturan pengupahan berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Apabila pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum maka dapay dilakukan penangguhan yang diatur dengan Keputusan Menteri. Apabila yang anda katakan benar bahwa pihak perusahaan mendapatkan keuntungan yang banyak namun membayar upah karyawan di bawah UMR maka anda dapat melaporkan ke pegawai pengawas ketenagakerjaan (Kementerian Tenaga Kerja) di wilayah anda bekerja. Selain itu anda juga dapat melaporkan pengusaha ke Kepolisian karena telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 90 ayat (1) tersebut di atas dan pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 400 juta (vide Pasal 185 UU Ketenagakerjaan).Jika saudara mengetahui dengan pasti bahwa perusahan tidak membayar pajak maka dapat saudara laporkan ke kantor pajak terdekat, karena perusahaan yg tidak bayar pajak maka dapat di kenakan sansksi pidana dan denda, karena hal tersebut telah merugikan Negara.

Untuk memperoleh hak-hak karyawan maka saya sarankan agar di perusahaan anda bekerja didirikan serikat pekerja/buruh. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan perusahaan inilah yang berisi hak dan kewajiban dari pengusaha dan buruh termasuk di dalamnya masalah pengupahan. Dalam hal ini Serikat pekerja/buruh sangat penting fungsinya karena peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh di perusahaan anda. (***)


PEMBELI BERIKTIKAD BAIK

Pertanyaan:

Andi membeli tanah dari para ahli waris Maulana di Januari tahun 2016, ternyata baru diketahui April 2016 tanah tersebut dipasang plang para ahli waris lainnya (tante, paman dan lain-lain) yang mengaku punya hak atas tanah yang dijual tersebut. Klaim mereka berdasarkan putusan pengadilan agama dan diperkuat sampai tingkat kasasi, yang menyatakan ada hak waris mereka di atas tanah tersebut, maka apakah Andi dapat dikatakan sebagai pembeli yang beriktikad baik? Apa yang seharusnya dilakukan oleh Andi karena transaksi jual beli sudah selesai dan SHM sudah dibaliknamakan ke atas nama Bapak Andi.
Prima Bintang Pamungkas (Palembang)

prima.bintang.law@gmail.com


Jawaban (dari Shidarta):

Tidak cukup informasi apakah sebelum membeli tanah itu, Andi sudah melakukan upaya yang cukup guna guna melindungi kepentingannya sebagai pembeli yang beritikad baik. Misalnya, apakah ia sudah tahu bahwa tanah ini adalah tanah warisan. JIka sudah tahu, apakah ia sudah meminta ada fatwa waris guna mencegah tidak adanya gugatan di kemudian hari. Apabila ia sudah melakukannya, seharusnya ia sudah dapat menunjukkan kehati-hatiannya sekaligus membuktikan ia adalah pembeli yang beriktikad baik. Tidak juga ada informasi apakah dalam perkara gugatan harta waris ini nama Andi sudah dijadikan pihak (misalnya tergugat)? Jika belum dijadikan pihak, maka Andi cukup menunggu saja sampai ada pihak yang menggugatnya. JIka sudah digugat, maka disarankan agar Andi menggugat balik terhadap Maulana dan anggota ahli waris lainnya, dengan menunjukkan bukti bahwa ia tidak tahu menahu tentang persoalan warisan tersebut dan ia sudah melakukan upaya yang cukup untuk mecari informasi tentang riwayat tanah ini, sampai akhirnya ia berhasil mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah tersebut.


ASAS HUKUM MANA YANG BERLAKU?

Saya ingin bertanya dua pertanyaan terkait asas hukum.  (1) Menurut para ahli kepailitan, Undang-Undang kepailitan merupakan penjabaran dari Pasal 1131-1132 KUHPerdata, maka jika dilihat seperti itu asas apakah yang tepat untuk hal ini. Apakah lebih tepat menggunakan asas lex spesialis derogat legi generalis ataukah asas lex posterior derogat legi priori? (2) Kurang lebih sama dengan pertanyaan dari nomor 1 tetapi pertanyaan kedua mengenai kedudukan pengadilan niaga. Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: “Pengadilan Khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU.No.48 Tahun 2009.” Pembentukan pengadilan niaga  yang dikatagorikan menjadi pengadilan khusus dalam peradilan umum berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 1 UU kekuasaan kehakiman No 48 tahun 2009 dengan adanya UU kepailitan no 37 tahun 2004 bisa di katakan keberadaannya sah berdasarkan mandat dari undang undang tersebut, untuk itu dalam hal ini asas apakah yang tepat untuk menggambarkan hal tersebut berdasarkan penjabaran yang saya berikan?

Panji Agung Prasetyo

 panji.agung04@yahoo.com

Jawaban (dari Shidarta):

Pertanyaan pertamamu dapat dijawab sebagai berikut: Dalam penerapan asas hukum, kedua asas itu bisa saja berlaku bersama-sama. Posisi lex specialis dapat diberlakukan pada UU Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, sedangkan KUH Perdata sebagai lex generalis. Oleh karena UU Kepailitan ini berlaku kemudian, maka dengan sendirinya ia juga adalah lex posterior. Jadi, kedua asas ini tidak bertentangan.

Pertanyaan kedua menghadapkan antara UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Kepailitan. Kedua undang-undang ini sebenarnya tidak ada yang didikotomikan sebagai lex specialis vs lex generalis; atau antara lex posteriori vs lex priori, karena memang pengaturannya tidak bersilangan atau tumpang tindih. Dua asas yang kamu singgung itu kebetulan adalah asas-asas yang sifatnya menderogasikan (lex…derogat legi…), sehingga dipakai sebagai “alat” untuk mengatasi konflik di antara norma (legal remedies). Jadi, apabila tidak terjadi perbenturan di antara norma-norma, dalam arti semua undang-undang yang disebutkan itu koheren satu sama lain, maka tidak diperlukan ada asas-asas hukum apapun untuk mensinkronkannya lagi.


BUKTI BARU SETELAH DIPIDANA

Sepupu saya (Z), diduga terlibat dalam jaringan narkoba. Kami sekeluarga mengakui memang dia adalah pemakai narkoba. Tapi, menjadi pengedar rasanya tak terbayang. Namun, perkara ini terlanjur diputus di Pengadilan Negeri (PN) dimana sepupu saya divonis penjara selama 6 tahun penjara. Meski tak terima kami sekeluarga hanya bisa pasrah dan tidak mengajukan upaya hukum banding karena takut hukumannya lebih tinggi. Tak disangka, bulan September lalu, seorang temannya mau memberikan saksi baru dan bukti baru untuk meringankan hukuman sepupu saya. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan?

Viviana, Palmerah Jakarta Barat


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

 Mengingat perkara hukum yang menimpa sepupu anda sudah memiliki kekuatan hukum tetap, maka untuk mengajukan bukti atau saksi baru, upaya hukum yang bisa dilakukan melakukan Peninjauan Kembali (PK). Menurut Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Permintaan PK ni dilakukan atas dasar :

  1. Jika terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
  2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyatatelah bertentangan satu dengan yang lain.
  3. Bila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Untuk PK ini, maka terpidana (saudara sepupu anda) mengajukan permintaan PK kepada Mahkamah Agung (MA) melalui pengadilan yang telah memutus perkaranya di tingkat petama (Pengadilan Negeri ) dengan menyebut secara jelas alasannya (Pasal 264 KUHAP). Untuk surat PK ini Panitera PN akan membantu membuatkannya. Kemudian, Ketua Pengadilan Negeri segera mengirimkan surat permintaan PK beserta berkas perkaranya kepada MA disertai suatu catatan pejelasan.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri tempat sepupu anda berperkara menunjuk hakim (tentuna bukan hakim yang dulu memutus perkara) untuk memeriksa kembali saksi maupun bukti baru. Berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

Selanjutnya, Ketua PN segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada MA yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

Dalam hal permintaan PK memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 263 ayat(2) dan MA membenarkan alasan pemohon, maka MA akan membatalkan putusan PN, kemudian menjatuhkan Putusan MA yang dapat berupa :

  1. Putusan bebas
  2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
  3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, atau;
  4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. (***)

MEMBELI RUMAH DINAS

Orang tua saya menempati sebuah rumah dinas dari sebuah departemen sejak yahun 90-an hingga kini. Penepatan rumah dinas itu karena ayah saya bekerja pada departemen tersebut. Pertanyaan saya, mungkinkah rumah dinas ini diahlifungsikan menjadi rumah pribadi, mengingat orang tua saya hingga sekarang belum memiliki rumah pribadi.

Candra Pribadi, Gunung Putri Bogor


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

Rumah dinas itu dikenal dengan istilah rumah negara. Rumah negara ini diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1994 tentang rumah negara yang kemudian direvisi menjadi PP No. 31 Tahun 2005. Ketentuan ini menyatakan yang dinamakan rumah negara adalah bangunan yang dimiliki negera dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. Rumah negara hanya diberikan kepada pejabat atau pegawai negeri dengan hak dan kewajiban yang melekat didalamnyaMengenai rumah dinas ini terdapat 3 golongan, yaitu:

  1. Rumah Negara Golongan I, yakni rumah yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dank arena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut. Hak penghunian terbatas selama pejabat bersangkutan memegang jabatan.
  2. Rumah Negara Golongan II, yaitu rumah negara yang mempunyai hubungan tak terpisahkan daru suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri. Jika pegawai bersangkutan berhenti atau pension, rumah tersebut dikembalikan kepada negara.
  3. Rumah Negara Golongan III, yakni rumah yang tak termasuk kategori I dan II. Rumah inilah yang dapat dijual kepada penghuninya.

Pejabat atau pegawai negeri yang ingin menghuni rumah negara harus memenuhi persyaratan yaitu harus memiliki surat izin penghunian yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada instansi tersebut. Dalam hal ini ayah saudara diberikan surat ijin menempati rumah dinas karena bekerja di departemen pemerintah. Saudara perlu melihat isi dari surat ijin tersebut untuk mengetahui status rumah negara yang yang didiami oleh orang tua anda. Jika rumah orang tua Anda itu masuk golongan III, bisa saja dialihkan menjadi rumah pribadi. Kewajiban dari orang tua anda adalah mengajukan permohoanan pengalihan hak aing lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan menjadi rumah negara golongan III yang dilakukan oleh Menteri. Rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud yang berada dalam sengketa tidak dapat dialihkan haknya. Untuk suami dan isteri yang masing-masing mendapat izin untuk menghuni rumah negara, hanya dapat memberikan kewenangan pengalihan hak kepada salah satu dari suami/isteri yang bersangkutan. Pegawai negeri dan/atau pejabat negara yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari negara tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan ha katas rumah negara. (*nov*)


PERBEDAAN MENGADOPSI DAN MERAWAT

Saya (35 tahun) dan suami (40 tahun) sudah 8 tahun menikah, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak. Dalam waktu dekat ini kami berencana mengadopsi seorang bayi laki-laki dari panti asuhan. Menurut pengurus panti asuhan tersebut, bayi itu diserahkan ibunya karena alasan ekonomi, sementara ayahnya tidak diketahui keberadaannya. Tapi ternyata keluarga kami tidak menyetujui niat kami. Mereka mengatakan, kami cukup merawat dan membiayai anak tersebut tanpa perlu mengadopsinya. Mereka juga berharap bahwa anak tersebut hanya dijadikan pemancing agar saya dan suami dapat segera memiliki anak. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah ada perbedaan antara anak angkat yang dirawat dan diadopsi dan bagaimana hubungan saya dengan ibu kandungnya? Apakah saya berhak menanyakan surat nikah kedua orang tua bayi tersebut?

Lusia Setiani, Roxy Jakarta Pusat.


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

Menurut hukum, status anak angkat yang dirawat dan yang secara resmi diadopsi memang berbeda. Jika anda hanya berniat merawat dan membiayai anak tersebut maka status anak itu tetap sebagai anak sah dari orang tua kandungnya. Sebagai orang yang merawat dan membiayai anak itu, tangung jawab anda hanya sebatas pada perjanjian yang anda buat dengan orang tuanya. Sewaktu-waktu bisa saja anak itu diambil kembali oleh orang tua kandungnya.

Jika anda mengadopsinya secara resmi, maka status anak itu berubah menjadi anak kandung anda, Nama anda dan suami yang akan dicantumkan sebagai nama orang tuanya bukan nama orang tua kandungnya. Anak itu tidak bisa diambil kembali oleh kedua orang tua kandungnya.

Mengingat anak yang akan anda adopsi pada saat ini telah diserahkan oleh ibunya ke panti asuhan maka jika ingin mengadopsi, anda bisa berhubungan langsung dengan panti asuhan dan mengecek hal-hal sebagai berikut:

  • Apakah ada kesepakatan tertulis yang mengatakan bahwa ibu kandung anak yang akan anda adopsi menyerahkan anaknya secara resmi kepada panti asuhan.
  • Apakah anak tersebut sudah memiliki akte kelahiran. Jika ya apakah nama ayah dicantumkan?. Jika nama ayah anak tersebut ada maka kedua orang tua anak tersebut menikah secara sah menurut hukum. Sebaliknya jika tidak dicatumkan maka kedua orang tua anak anak tersebut tidak menikah secara sah. Anda dapat meminta penjelasan kepada pihak panti asuhan.

Proses hukum untuk mengadopsi di pengadilan biasanya tidak lama asal anda memiliki surat-surat lengkap seperti surat keterangan lahir dari rumah sakit, dokter atau bidan, akte kelahiran (jika ada), surat penyerahan dari orang tua asal ke panti asuhan, surat nikah anda berdua, bukti penghasilan anda atau suami dan alasan mengapa anda mau mengadopsi anak tersebut (permohonan). Permohonan diajukan oleh anda ke pengadilan negeri di tempat anak yang akan diangkat tersebut berada (di panti asuhan). Pengadilan negeri akan melakukan pemeriksaan dengan memanggil anda dan suami ke persidangan juga meminta orang tua anak tersebut (jika diketahui keberadaannya) untuk dimintai keterangan di persidangan. Setelah proses pemeriksaan saksi-saksi dan surat termasuk bukti kelayakan dari anda dan suami dalam mengadopsi anak (secara materil)  juga berjanji untuk memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung sendiri (secara inmateril). Setelah itu pengadilan negeri akan mengeluarkan penetapan pengangkatan anak. (*nov*)


PENANGGUHAN KREDIT BANK MELALUI BPSK

Mohon penjelasan apakah benar melalui BPSK nasabah bisa mengajukan permohonan penangguhan sementara untuk bayar kredit Bank, dengan alasan kerena merosotnya penjualan sehingga cashflow keuangan sangat jauh menurun. Terima kasih.

Mulyadi, Jl. Hang Tuah No. 87 Duri


Jawaban (dari Shidarta):
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan penyelesaian sengketa yang dibentuk sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Ada tiga mekanisme penyelesaian sengketa yang ditawarkan di sana, yaitu konsilitasi, mediasi, dan arbitrase. Hasil dari proses konsiliasi dan mediasi merupakan kesepakatan di antara para pihak (pelaku usaha dan konsumen), BPSK tidak ikut merumuskan hasil kesepakatan itu. Hanya putusan melalui proses arbitrase saja yang ditentukan oleh BPSK dan inipun masih bisa diajukan keberatan ke pengadilan negeri dan kemudian kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya, bisa saja seorang konsumen mengajukan kasusnya ke BPSK. Para pihak dapat memilih mekanisme apa yang mau dipakai, misalnya arbitrase. Bisa saja, arbiter BPSK memutuskan bahwa konsumen perlu diberi penangguhan pembayaran. Tapi, putusan arbitrase ini masih dapat diajukan keberatan ke pengadilan negeri. Jadi putusan arbiter BPSK sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai putusan final. (“des-16”)

CUTI SAKIT DAN IZIN TIDAK MASUK KERJA

Saya mempunyai perusahaan kecil-kecilan dengan beberapa karyawan. Apakah perusahaan saya boleh mengatur mengenai mekanisme cuti, sakit, dan izin tidak masuk kerja untuk karyawan saya agar jangan sampai mengganggu operasional perusahaan? Ada kasus seorang karyawan saya sering mengajukan tidak masuk kerja karena anaknya sakit, Apakah ia harus diperlakukan dengan diberikan cuti atau diberikan izin dengan tetap mendapatkan upah?

Erwin Sugiarto, Kemanggisan Ilir II/88, Jakarta.

Jawaban (dari Iron Sarira):

Sepanjang pengaturannya bersifat operasional, silahkan perusahaan mengaturnya. Perusahaan tidak boleh mengatur ketentuan terkait cuti, sakit, dan izin tidak masuk kerja apabila pengaturannya bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, untuk cuti tahunan, hak cuti tahunan tersebut diperoleh karyawan setelah melalui masa kerja selama 1 tahun secara terus menerus, dan hak tersebut diberikan dengan jumlah 12 hari kerja (diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 79 ayat (2.c)). Berdasarkan hal tersebut, perusahaan boleh mengatur mengenai mekanisme pengambilan cuti tahunan karyawan, karena sifatnya operasional (perlu memperhatikan adanya kepentingan operasional perusahaan), yang tidak diperbolehkan adalah perusahaan menetapkan melalui peraturan internal bahwa jumlah cuti tahunan yang diambil lebih kecil dari 12 atau hak cuti tahunan belum muncul setelah melalui bulan ke 12 dari masa kerja karyawan terkait.

Untuk pertanyaan kedua, memang tidak ada pengaturan di dalam ketentuan perundang-undangan terkait izin tidak masuk kerja dengan mendapatkan upah bagi karyawan dengan alasan anak sakit. Untuk itu, diserahkan pada kebijakan perusahaan saja manakala ada anak karyawan yang sakit dan memerlukan perawatan/perhatian khusus orang tuanya (dalam hal ini sakit yang serius). Namun, tidak salah juga jjika perusahaan meminta agar karyawan itu tidak masuk kerja dengan memperhitungkannya sebagai bagian dari cuti tahunan. (“des-16”)


HAK WARIS ISTERI KEDUA DAN ANAK-ANAKNYA

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, maupun hukum waris islam, bagaimana hak waris isteri kedua dan anak-anaknya yang dinikahi secara sah? Jika sebagian harta yang ditinggalkan suami berasal/diperoleh dari perkawinannya dengan isteri yang pertama dan berada dalam penguasaan isteri yang pertama? Catatan: kedua isteri dinikahi secara sah dan masih hidup).

Magda, Jl. Slamet Riyadi No. 26G, Jambi 


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

Yang dimaksud harta waris adalah harta bawaan ditambah dari harta benda bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), dalam pasal 190 kompilasi hukum islam dinyatakan bahwa pewaris yang beristeri lebih dari seorang maka masing-masing isteri berhak untuk mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak ahli warisnya. Sebagai isteri kedua yang dinikahi berdasarkan hukum perkawinan (bukan pernikahan siri atau di bawah tangan), anda berhak menjadi ahli waris dari suami yang meninggal. Perhitungannya adalah harta yang diperoleh dari suami dan isteri dalam rumah tangganya maka masing-masing mendapat ½ bagian dari harta gono-gini. Setengah bagian dari harta gono-gini kepunyaan alm. suami-lah yang akan dibagikan kepada para ahli waris yaitu isteri dan anak-anak.

Untuk menyelesaikan permasalahan waris maka upaya pertama dilakukan adalah musyawarah diantara para ahli waris. Apabila tidak berhasil maka anda dapat mengajukan permohonan fatwa waris ke pengadilan agama yang akan mengeluarkan penetapan besarnya bagian masing-masing ahli waris. (“des-16”).


MENGHINDARI GANGGUAN DEBT-COLLECTOR 

Ayah saya seorang pedagang kebutuhan sehari-hari yang cukup sukses, suatu hari usahanya bangkrut dan dililit banyak utang. Pada waktu banyak relasi bisnis yang merasa dirugikan, mereka datang kerumah dan mengambil semua isi rumah dan barang-barang yang tersisa di toko kami. Namun, mungkin itu saja tidak cukup bagi mereka. Ayah saya waktu itu kabur dari rumah, karena tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya yang kebanyakan juga hutang akibat ulah judi. Karena ayah saya kabur, maka ibu saya menjadi sasaran empuk mereka. Padahal ibu saya tidak tahu menahu urusan toko dan segala macam hutang tersebut. Selang 2 tahun mereka masih mencari ibu saya dan menanyakan keberadaaan ayah saya. Kini ibu sedang mengalami krisis keuangan, bila seandainya tanah/rumah kami dijual, ada kemungkinan akan diganggu oleh para penagih utang tersebut. Padahal tanah tersebut oleh ibu saya tidak akan digunakan untuk membayar utang ayah saya karena jumlahnya sangat banyak, dan tanah tersebut akan diberikan untuk kehidupan kami anak-anaknya kelak. Sekarang ini kami tahu dimana ayah saya dan hendak melindunginya, namun kami juga takut.

Yang ingin saya tanyakan : bagaimana jalur hukum yang sebaiknya ditempuh oleh ibu saya agar tanah tersebut tidak diganggu oleh para penagih utang. Tanah tersebut warisan nenek saya yang diberikan kepada ibu. Kemudian bagaimana akibat yang akan kami terima apabila seandainya polisi tahu kami melindunginya? (kalau ternyata seandainya sudah ada yang melaporkan ayah saya ke polisi).

Rina Amarhosea, Jalan Lubang Buaya No. 52, Jakarta Timur


Jawaban (dari Erna Ratnaningsih):

Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam julmah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan (pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPer). Selanjutnya pasal 1764 KUHPer menyatakan jika ia idak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya menurut perjanjian, seandainya harus dikembalikan. Berdasarkan ketentuan ini maka secara hukum ayah anda diwajibkan untuk membayar hutang tersebut, apabila tidak mampu maka ayah anda dapat meminta kelonggaran untuk melunasi hutang tersebut dengan cara mencicil dan juga meminta perpanjangan waktu pelunasan kepada orang yang memberikan hutang.

Secara umum, hutang piutang termasuk dalam ketentuan hukum perdata, namun apabila ayah anda melakukan penipuan, kebohongan atau melakukan pemalsuan didalam mendapatkan pinjaman dari pihak lain maka dikategorikan tindak pidana penipuan dan dapat dilaporkan kepada polisi. Anda tidak dapat dihukum apabila anda tidak membantu tindak kejahatan yang dilakukan ayah anda, apabila yang menanyakan keberadaan ayah anda adalah pihak yang berwenang (polisi) dan anda tidak memberitahukan maka anda dapat dikenakan pidana.

Tanah warisan dari nenek yang diberikan kepada ibu anda adalah harta bawaan yaitu harta yang diperoleh oleh ibu sebagai hadiah atau warisan sehingga ibu anda mempunyai hak sepenuhnya atas harta tersebut. Hal ini dinyatakan di dalam pasal 87 ayat (1) bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Yang ditegaskan di dalam pasal 87 ayat (2) menyatakan suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing beruba hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. (“des-16”)


KONSEKUENSI SEPUTAR GUGAT CERAI

Saya seorang karyawati swasta yang telah bercerai 5 bulan ini   dengan 2 orang anak  perempuan masing-masing berumur 8 tahun dan 3 tahun. Pada putusan cerai saya ditetapkan hak asuh anak jatuh ke tangan mantan suami saya dengan pertimbangan saya tidak banyak waktu buat anak saya karena saya tinggal kerja dan juga ada kegiatan kuliah seminggu 3 kali sepulang kerja, sedangkan suami saya lebih banyak waktu untuk mereka karena bekerja sebagai agen asuransi. Di samping itu pada gugatan balik mantan suami saya menuduh saya telah berselingkuh dengan bukti foto pada saat saya berjalan dengan seorang pria di mall.

Alasan saya menggugat cerai karena selama menikah saya tidak pernah diberi nafkah lahir, semua kebutuhan hidup saya yang tanggung. Suami saya hanya ngurusin masalah bayar rumah, listrik dan telepon yang jumlahnya tidak lebih dari 1 juta/bulan. Yang saya tanyakan :

  1. Apakah saya bisa menggugat kembali hak asuh untuk kedua anak saya mengingat saya sangat sulit sekali bertemu mereka bahkan hanya untuk berbicara melalui telepon. Saya datang ke sekolah mereka juga dilarang dengan alasan mengganggu proses belajar mereka. Sekarang ini mantan suami saya tinggal bersama ibunya, kalau saya ingin bertemu harus se-izin mantan suami saya sedangkan dia susah sekali dihubungi, tidak pernah menjawab telepon atau membalas sms saya, anak dilarang terima telepon dari saya, mereka ketakutan kalau sampai ketahuan terima telepon dari saya. Anak saya yang pertama yang cerita ini semua.
  2. Apakah saya bisa berpeluang untuk menang pada gugatan hak asuh anak saya nanti dalam hasil sidang tidak disebutkan hak-hak saya untuk bertemu anak-anak saya, apakah memang seperti itu ?
  3. Hal-hal apa saja yang harus saya siapkan untuk menggugat hak asuh anak?
  4. Rumah kami sebagai harta gono-gini telah diletakkan di sita jaminan atas gugatan balik mantan suami saya dan sekarang saya tidak bisa masuk ke dalamnya karena kunci rumah sudah diganti semua oleh mantan suami saya, apakah hal ini dibenarkan, dan apa memang saya sudah tidak bisa datang kerumah kami lagi.

Desti, Tambaksari III/6C, Surabaya


Jawaban (oleh Erna Ratnaningsih):

Untuk menjawab pertanyaan ibu Desti, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut :

  • Walaupun putusan perceraian telah ada, dan diputus bahwa suami menjadi hak asuh dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, maka sebagai ibu tetap dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk meminta hak asuh anak diberikan kepada ibunya, [hadlhonah], terlebih lagi pada saat perceraian terjadi ibu masih sibuk kerja dan kuliah, sehingga tidak mempunyai banyak waktu, maka dari itu untuk alasan mengajukan gugatan hak asuh anak dapat ibu kemukakan mengenai :
  • Adanya waktu ibu dalam hal memelihara anak,
  • Ibu dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
  • Kemampuan financial, [ walaupun hal ini kewajiban suami]
  • Dalam mengajukan gugatan tersebut ibu tetap masih berpeluang memenangkannya, terutama anak-anak masih dibawah usia 12 tahun, ibu cakap untuk memelihara, dll.

Yang harus disiapkan dalam mengajukan hak asuh anak ke Pengadilan Agama antara lain:

  • Putusan perceraian.
  • Saksi-saksi yang mengetahui kesulitan ibu Desti bertemu dengan anak-anaknya.
  • Bukti kemampuan finansial suami dan ibu Desti.
  • Nilai sekolah anak-anak ibu Desti (dengan catatan nilai sekolah anak-anak harus lebih baik pada saat diasuh oleh ibu Desti (sebelum perceraian)).

Berkaitan dengan harta gono-gini yang merupakan harta bersama dari suami dan isteri yang mereka peroleh selama perkawinan. Yang dimaksud harta bersama meliputi :

  1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
  2. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri;
  3. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian.

Sita jaminan yang telah diajukan oleh suami ibu Desti terhadap rumah bersama bukan berarti menghilangkan hak kepemilikan ibu Desti atas rumah tersebut. Penyitaan ini merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dimana para pihak tidak bias menjualnya tanpa diketahui oleh pihak lainnya (suami-isteri). Barang-barang yang disita ini dibekukan, disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual. Dengan adanya penyitaan harta bersama baik suami atau isteri dilarang memindahkannya kepada pihak lain dalam segala bentuk transaksi. Meskipun suami ibu Desti mengganti kunci rumah bersama tersebut namun dia tidak bisa mengalihkan atau menjualnya rumah bersama tersebut.  Apabila ibu Desti keberatan dengan sikap suami tersebut dan melihat ada indikasi untuk pengambilalihan barang-barang yang disita ibu Desti dapat melaporkannya ke Polisi dengan perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 231 KUHP yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, atau menyembunyikannya diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. (“des-16”).


KEUNTUNGAN PENDAFTARAN MEREK

Saya pelaku UKM di Provinsi Banten. Setiap hari saya memproduksi makanan cemilan anak-anak (snack) yang dijual di beberapa sekolah dasar. Sampai saat ini lumayan laris, sehingga saya ingin mengembangkan usaha ini dengan menitipkannya di warung-warung. Masalahnya, produk makanan cemilan ini belum saya beri kemasan bermerek. Apa untung ruginya secara hukum bagi saya untuk mendaftarkan merek ini dibandingkan dengan saya tetap memproduksi makanan ini tanpa harus diberi merek?

Ardianto Wijaya (Lebak, Banten)


Jawaban (oleh Besar):

Pak Ardianto Wijaya yang saya hormati, terkait dengan pertanyaan bapak, saya mencoba memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut:

Perlindungan merek yang sekarang ini mendasarkan pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, yang dimaksud dengan merek adalah: Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa

Merek dalam dunia perdagangan barang dan jasa mempunyai peran yang sangat penting. Merek digunakan untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Pendaftaran merek merupakan alat bukti yang sah atas merek terdaftar. Pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis. Dengan pendaftaran merek ini secara hukum untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama. Tujuan pendaftaran merek adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek.

Terkait dengan produksi makanan cemilan anak-anak (snack) yang dijual di beberapa sekolah dasar, yang lumayan laris dan keinginan untuk dikembangkan usahanya untuk dititipkan di warung-warung dalam bentuk kerjasama konsinyasi tersebut, sangat mungkin akan ada produk yang sama. Jika tidak segera di daftarkan maka produk yang bapak miliki tidak memiliki pelindungan hukum. Dengan demikian maka bapak tidak bisa menggugat atau menuntut kepada pihak lain seandainya ada pihak lain mendaftarkan produk yang sama yang sekelas. Perlindungan terhadap merek tidak sama dengan perlindungan terhadap suatu ciptaan (hak Cipta). Perlindungan terhadap hak cipta menggunakan sistem deklaratif. Artinya tanpa disyaratkan pendaftarkan, sudah secara otomatis ciptaan tersebut dilindungi oleh hukum. Berbeda dengan merek yang sifat pendaftarannya adalah konstitutif. Oleh sebab itu untuk mendapat perlindungan merek, maka disyaratkan pendaftaran mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah Direktorat Merek. Tanpa melakukan pendaftaran maka produk dan atau jasa tersebut tidaklah dilindungi oleh hukum. Masa perlindungan merek selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Keuntungan yang didapat dari mendaftarkan merek adalah:

  1. Merek dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang mutu produk barang maupun jasa, sehingga konsumen bisa membedakan/mencirikan dengan mudah antara produki yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip.
  2. Merek dapat menjadi alat untuk menarik perhatian kepada pembeli akan produk-produk yang baru yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka.
  3. Jika konsumen merasa puas dengan produk tersebut maka akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang (untuk menciptakan pembeli menjadi pembeli setia dan menguntungkan)
  4. Merek sebagai alat ukur pembeda antara produk yang dimilikinya dengan produk yang dimiliki pihak lain sebagai pesaingnya
  5. Secara lebih luas maka merek akan membantu pemilik merek atau penjual dalam melakukan segmentasi pasar

Apabila produk makanan cemilan yang bapak miliki belum diberi kemasan bermerek, saya sarankan agar secepatnya dibuat dan kemudian didaftarkan agar lebih terlindungi. Pendaftaran dapat dilakukan sendiri atau melalui konsultan merek. Namun untuk mempermudah proses pendaftarannya saya sarankan minta bantuan konsultan merek yang bapak kenal. (“Des-2016”)


MENJAGA RAHASIA DAGANG

Sejak dua tahun lalu saya membuka sebuah restoran khas Jawa di sebuah perumahan di Tangerang. Bermodal resep khusus peninggalan nenek saya, usaha ini berjalan lancar dan menarik banyak pelanggan, bahkan dalam waktu dekat saya ingin membuka cabang di tempat lain. Masalahnya, saya khawatir beberapa karyawan saya, terutama koki yang saya percaya menangani dapur restoran keluar dengan membuka usaha serupa dengan mengambil resep masakan saya. Kekhawatiran saya ini muncul dengan alasan hingga saat ini sudah berkali-kali karyawan saya mengajukan pengunduran diri. Sampai saat ini, saya masih bisa menahannya dengan mencoba menawarkan fasilitas yang lebih baik. Bagaimana caranya agar saya bisa melindungi kekhasan cita rasa masakan yang ada di restoran saya, tanpa khawatir dibajak oleh karyawan saya sendiri?

Sumiatun (Kebon Nanas, Tangerang)


Jawaban (oleh Besar):

Terkait dengan usaha yang ibu rintis dan telah sukses dan adanya kekhawatiran ibu terhadap karyawannya yang mungkin meninggalkan restoran milik ibu, sebelumnya saya saya ingin memberikan pemahaman tentang pengaturan mengenai Rahasia Dagang yang menaungi hukum terhadap usaha ibu tersebut.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000, tentang Rahasia Dagang pada Pasal 1 angka 1, bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.

Berdasarkan Pasal 3 UU No 30 Tahun 2000, ayat 1 sampai 4 dinyatakan bahwa:

  1. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya;
  2. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat;
  3. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi;
  4. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau mengijinkan atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang miliknya.

Rahasia Dagang tidak memiliki batas waktu perlindungan. Selama pemilik rahasia dagang melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi tersebut masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam undang-undang yakni melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh undang-undang.

Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap Rahasia Dagang. Seseorang dianggap melakukan pelanggaran terhadap Rahasia Dagang apabila dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, dan apabila seseorang memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran ini diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kekhawatiran yang menyelimuti ibu sangat mendasar, mengingat bahwa sekarang banyak sekali pesaing-pesaing baru yang hadir dengan menggunakan mantan karyawan dari pemilik Rahasia Dagang. Bahkan terkadang ada upaya untuk membeli karyawan yang masih bekerja aktif untuk dipekerjakan di perusahaanya dengan alasan memiliki rahasia dagang di tempat bekerja sebelumnya. Di beberapa negara hal tersebut di atas kerap terjadi, bahkan termasuk di Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mengatasi hal ini, di beberapa negara dibuat perjanjian Confidential Contract antara perusahaan dan karyawannya. Confidential Contract ini memberi kewajiban khususnya kepada karyawan untuk menjaga rahasia perusahaan. Apabila kewajiban menjaga kerahasiaan ini kemudian tidak ditepati, baik sengaja ataupun tidak sengaja maka akan dianggap sebagai pelanggaran kewajiban merahasiakan (breach of confidential) atau pelanggaran kepercayaan.

Sebagai contoh dapat saya sampaikan disini yakni kasus antara PT. General Food Industries dengan kedua mantan karyawannya. Kasus yang diawali dari kedua mantan karyawannya yang berpindah tempat kerja di perusahaan kompetitor PT. GFI. Kedua karyawan tersebut menciptakan produk yang sama dengan di PT. GFI. Setelah mengatahui hal tersebut maka PT GFI melayangkan tuntutan kepada kedua karyawan tersebut. Jaksa penuntut umum menuntut kedua karyawan tersebut dengan pelanggaran rahasia dagang. Oleh Hakim, kedua karyawan tersebut divonis dengan hukuman pidana dua bulan penjara dengan alasan melanggar pasal 17 ayat (1) UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. (“Des-2016”)


KESULITAN IBADAH SAAT JAM KERJA

Saya bekerja sebagai satuan pengamanan dalam status pegawai outsourcing. Saya ditempatkan di sebuah kantor cabang bank swasta di Jakarta. Dalam satu shift, ada lima orang yang bertugas jaga di dalam dan di luar kantor itu. Karena standarnya harus lima orang, maka kami tidak dibolehkan meninggalkan tempat jaga, kecuali untuk ke toilet atau sholat wajib. Namun, ketika jatuh pada hari Jumat, kami tidak dapat meninggalkan tempat untuk pergi sholat Jumat. Hal ini tidak tercantum dalam perjanjian kerja kami dengan perusahaan outsourcing, tetapi pernah ada penegasan lisan pada saat kami menandatangani perjanjian kerja, bahwa jika kami bertugas jaga pada hari Jumat siang, kami tetap dilarang meninggalkan tempat dengan alasan akan pergi ke masjid terdekat. Pertanyaan saya adalah: apakah ketentuan lisan seperti ini boleh ditetapkan dalam perjanjian kerja dan mengikat bagi kami? Jika kami memutuskan untuk meninggalkan tempat jaga pada tiap hari Jumat untuk beribadah, apakah ada dasar bagi perusahaan untuk memecat saya? Terima kasih atas pertanyaan ini.

Firdaus Dermawan, Gg Masjid I, Semabung, Pangkalpinang


Jawaban (oleh Iron Sarira):

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28E ayat (1) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, …” , jadi apapun bentuk pelarangan terhadap pekerja untuk tidak boleh beribadat sesuai dengan agama yang diyakininya tentu bertentangan dengan UUD 1945. Tetapi, disisi lain telah disebutkan secara lisan (walau tidak dituliskan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja) bahwa pelarangan untuk melaksanakan sholat Jumat bagi pekerja security telah disampaikan dan dianggap telah dimengerti serta diterima sebagai suatu konsekuensi atas pekerjaan yang dilakukan. Hal seperti ini memang jarang atau bahkan sama sekali tidak akan pernah ada dalam suatu perjanjian kerja tertulis yang akan dibuat, karena tentu akan melanggar syarat objektif berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yakni adanya unsur “sebab yang halal”, yang artinya perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku. Walaupun “pelarangan” untuk melakukan ibdah sholat Jumat telah dimengerti dan diterima oleh pekerja, namun menurut pendapat saya, hal tersebut bukanlah memiliki sifat “mengikat”, dan dalam banyak praktik di dunia kerja, pengaturan ini dapat dibagi secara adil dengan melakukan penggantian personil yang berbeda agama untuk mengganti pekerja yang seharusnya berjaga namun wajib melakukan sholat Jumat. Kalaupun tidak ada personil yang dapat menggantikannya, memang ini cukup sulit dan memerlukan pengorbanan, dengan mengurangi 1 personil secara bergantian untuk melakukan ibadah pada setiap hari Jumat, dengan konsekuensi adanya beban area pengawasan yang perlu diawasi menjadi lebih besar. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya, tidak pernah ada pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan karyawannya meninggalkan pekerjaan untuk melakukan ibadah, pun kalau ada pasti ini sangat tidak manusiawi dan tidak berkeadilan. Sehingga, saya katakan bahwa pekerja tidak boleh di PHK dengan alasan melakukan ibadah sebagaimana UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dalam Pasal 153 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan bahwa “perusahaan dilarang melakukan PHK terhadap pekerja/buruh yang menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya”. (“Des-2016”).


Last updated :
Leave Your Footprint

    Periksa Browser Anda

    Check Your Browser

    Situs ini tidak lagi mendukung penggunaan browser dengan teknologi tertinggal.

    Apabila Anda melihat pesan ini, berarti Anda masih menggunakan browser Internet Explorer seri 8 / 7 / 6 / ...

    Sebagai informasi, browser yang anda gunakan ini tidaklah aman dan tidak dapat menampilkan teknologi CSS terakhir yang dapat membuat sebuah situs tampil lebih baik. Bahkan Microsoft sebagai pembuatnya, telah merekomendasikan agar menggunakan browser yang lebih modern.

    Untuk tampilan yang lebih baik, gunakan salah satu browser berikut. Download dan Install, seluruhnya gratis untuk digunakan.

    We're Moving Forward.

    This Site Is No Longer Supporting Out-of Date Browser.

    If you are viewing this message, it means that you are currently using Internet Explorer 8 / 7 / 6 / below to access this site. FYI, it is unsafe and unable to render the latest CSS improvements. Even Microsoft, its creator, wants you to install more modern browser.

    Best viewed with one of these browser instead. It is totally free.

    1. Google Chrome
    2. Mozilla Firefox
    3. Opera
    4. Internet Explorer 9
    Close