Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tepatnya pada Pasal 82, menyebutkan bahwa Pekerja buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1.5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Jadi, pembatasan hak cuti melahirkan seharusnya tidak boleh ada pengaturan, namun terkait benefit silakan untuk diatur karena hal tersebut adalah hak perusahaan. Saya kurang tahu apakah dalam ketentuan di luar ketenagakerjaan ada pengaturan pembatasan melahirkan. Hal ini pernah menjadi bahan diskusi,  bahwa demi mendukung gerakan Keluarga Berencana dengan cukup 2 anak, maka seharusnya kebijakan perusahaan dapat berupa pemberian batasan cuti melahirkan. Memang dapat ditafsirkan manakala pada Pasal 82 di atas tidak dijelaskan mengatakan sampai dengan kelahiran yang ke berapa. Dengan demikian, pengaturan hak cuti melahirkan menurut hemat saya boleh diatur sebanyak 3 (tiga) kali proses kelahiran untuk mendapatkan hak cuti melahirkannya. Demikian pandangan yang dapat saya sampaikan, semoga membantu dan terima kasih.