Di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang pembelakuannya diserahkan kepada para pihak yaitu: (1) Hukum waris barat yang berlaku untuk non-Islam. Prinsip pembagian warisan dibagi rata antara para waris. (2) Hukum waris islam. Prinsip pembagian warisan laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian. (3) Hukum waris adat. Prinsip pembagian warisan berbeda-beda tergantung daerah di Indonesia.

Penyelesaian waris dapat dilakukan secara musyawarah apabila seluruh ahli waris menyetujuinya. Dalam hal ini anda harus membuktikan bahwa paman anda menyetujuinya. Walaupun tidak ada bukti tertulis anda dapat mencari pihak lain diluar hubungan kekelurgaan yang mengetahui proses pembagian warisan tersebut. Pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan pilihan hukumnya. Bagi yang beragama Islam anda dapat mengajukan permohonan Fatwa Waris, di mana akan dikeluarkan penetapan dari hakim pengadilan agama yang akan menentukan besarnya bagian bagi masing-masing ahli waris. Fatwa waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama ini akan dapat anda gunakan dalam mengurus administrasi pada budel waris dan atau dapat digunakan sebagai persyaratan peralihan hak. Bagi yang beragama non-muslim, jika terjadi sengketa antara ahli waris mengenai jumlah bagian warisan maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Mengenai permasalahan hibah atau yang saudara sebut pemberian yang dilakukan pada saat nenek masih hidup maka hal tersebut diatur di dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam menyatakan hal-hal sebagai berikut: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. (3) Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. (4) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. (5) Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Berdasarkan ketentuan di atas, pertama, mengingat harta yang dibagikan oleh nenek saudara kepada anak-anaknya adalah berasal dari harta orang tua maka harta yang sudah dihibahkan (pemberian) tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Kedua, dalam menyelesaikan perkara warisan hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan agar tidak merusak hubungan persaudaraan diantara kakak, adik dan keponakan (karena ayah saudara telah meninggal) dengan meminta bantuan keluarga atau aparat desa atau RT, RW yang mengetahui permasalahan ini. Ketiga, apakah bukti kepemilikan rumah dan tanah tersebut sudah atas nama saudara dan dua paman yang lain atau masih atas nama nenek saudara. Jika masih atas nama nenek saudara dan juga rumah dan tanah tersebut dikuasai oleh adik ayah tersebut maka pilihan terakhir adalah diselesaikan melalui jalur pengadilan untuk memperjelas kepemilikan rumah dan tanah yang disengketakan. (***)