PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERKELANJUTAN

Pada tanggal 6 Agustus 2018, Asosiasi Pengajar Hukum Internasional (APHI) atau Indonesian Society of International Law Lecturers (ISILL) bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura (FH Unpatti) Ambon menyelenggarakan Simposium Nasional Dimensi Hukum Pengelolaan Sumber Daya kelautan dan Perikanan Berkelanjutan di FH Unpatti. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 50 Pengajar Hukum Internasional dari 26 universitas di Indonesia. Acara dibuka oleh Wakil Gubernur Provinsi Maluku. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Dr. (HC) Susi Pujiastuti yang seyogianya hadir namun berhalangan dan diwakilkan oleh Ketua Badan Riset KKP. Plenary Session menghadirkan pakar hukum laut Indonesia Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph. D., yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), KKP dan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun sejak 3 tahun terakhir dan rencananya tahun depan akan menjadi tuan rumah adalah Universitas Mulawarman, Samarinda.

Simposium ini juga menyelenggarakan call for paper. Ada sekitar 50 pengajar hukum internasional yang melakukan presentasi tentang hasil penelitiannya terkait sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. Hadir mewakili BINUS dan sebagai salah satu pemakalah, Nirmala Many, Faculty Member Business Law Department, yang membawakan makalah tentang “Urgensi Revisi UU Landas Kontinen sebagai Upaya Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan secara Efektif”. Hasil makalah-makalah simposium ini akan diterbitkan dalam bentuk buku. Simposium ini menghasilkan 3 rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. Apresiasi terhadap KKP atas keberhasilannya dalam memerangi illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing. Atas kebijakan tersebut, dua pilar utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan dapat diklaim telah dicapai, yaitu Kedaulatan (sovereignty) dan Keberlanjutan (sustainablity).
2. Pilar ketiga yaitu Kesejahteraan (Prosperity) belum dirasakan oleh sebagian besar masyarakat pesisir terutama di Kepulauan Maluku. Dengan bertambahnya stok ikan secara nasional, masyarakat nelayan Maluku tidak mendapatkan manfaat karena tidak dapat bersaing dengan kapal-kapal penangkap ikan yang datang dari Pulau Jawa atau Pulau Sulawesi.
3. Alokasi APBN-APBD juga dirasakan terlalu berpatokan dengan luas daratan sehingga daerah-daerah yang berbentuk kepulauan akan mendapatkan alokasi yang lebih sedikit dibandingkan daerah yang memiliki daratan yang lebih besar. Pemerintah Pusat juga diharapkan memiliki sensitifitas lebih terhadap kepada konteks dan nuansa daerah yang berbeda-beda. Jangan sampai memaksakan kebijakan yang “one size fits all”.

Selain simposium, dalam kesempatan tersebut ASILL juga mengadakan Rapat Kerja Pengurus. Tiap-tiap bidang membahas program kerja di area masing-masing. Ada 2 dosen tetap (faculty member) BL yang menjadi Pengurus ASILL, yaitu Nirmala Many, Kordinator Kajian Hukum Maritim dan Muhammad Reza Zaki bidang Penelitian dan Publikasi. (***)