People Innovation Excellence

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERJANJIAN KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Oleh ERNI HERAWATI (November 2016)

Tulisan ini merupakan update dari tulisan yang pernah disampaikan pada rubrik ini pada bulan Februari 2016. Kali ini yang hendak disampaikan adalah tentang perkembangan atas diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang hal yang sama. Hal yang paling utama dipersoalkan dalam peraturan ini adalah mengenai WNI yang melakukan kawin campur dengan WNA dengan tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. WNI yang melakukan kawin campur dengan WNA tersebut tidak akan dapat menguasai tanah dengan hak milik. Ketentuan ini sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu tentang bagaimana WNA akan bisa memiliki hak atas tanah dengan Hak Milik salah satunya dapat melalui percampuran harta dalam perkawinan campur. Sedangkan diketahui bahwa WNA bukan merupakan subyek Hak Milik atas tanah.

PP No. 103 Tahun 2015 khususnya Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa WNI yang melakukan kawin campur dengan WNA dapat memiliki hak atas tanah dengan WNI lainnya apabila bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris. Peraturan ini membuat WNI yang sudah melakukan perkawinan campur dengan WNA dan tidak terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan tidak akan akan bisa memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya. Hak-hak tersebut antara lain: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha.

Keadaan ini membuat salah satu WNI yaitu Ny. Ike Farida, yang melakukan kawin campur dan menjadi “korban” atas terbitnya regulasi ini mengajukan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan-ketentuan yang diminta untuk dilakukan pengujian tersebut antara lain adalah :

  • Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang subyek-subyek yang dapat menguasai hak atas tanah di Indonesia serta mengatur bahwa orang asing yang memperoleh hak atas tanah karena bercampurnya harta perkawinan, dalam satu tahun harus melepaskan haknya;
  • Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yang harus dilangsungkan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Pemohon berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 merampas hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Hak konstitusional Pemohon tersebut antara lain: hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Setiap orang (warga negara) ingin memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau bekal di masa depan.

Atas permohonan tersebut, maka pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan putusan untuk mengabulkan sebagian peromohonan terutama tentang pengertian atas ketentuan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Beberapa keputusan tersebut antara lain yaitu :

  • Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai : “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”
  • Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
  • Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”
  • Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”

Seperti diketahui bahwa konsep tentang perjanjian perkawinan di mana harus dilakukan sebelum perkawinan merupakan aturan yang sudah berlaku sejak Burgerlijk Wetboek berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membawa perubahan besar atas norma yang selama ini berlaku bahwa perjanjian perkawinan harus dilaksanakan sebelum perkawinan atau saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dicabut selama pekawinan. Juga, perjanjian perkawinan tidak akan bisa dibuat ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah memasuki perkawinan. Meskipun permohonan pengujian atas perjanjian perkawinan tersebut diajukan dalam hal diundangkannya PP Nomor 103 Tahun 2015, namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara spesifik menyebutkan bahwa hanya berlaku untuk kasus perkawinan campur saja. Dengan demikian perubahan atas ketentuan perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan berlaku untuk semua WNI yang hendak membuat perjanjian kawin. (***)


ERNI


Published at : Updated
Leave Your Footprint
  1. Saya akan segera melangsungkan pernikahan dengan WNA Belanda di Belanda. Karena satu dan lain hal, calon suami tidak bisa datang ke Indonesia sebelum pernikahan terjadi. Sehingga tidak bisa membuat prenuptial agreement tsb. Yang saya tanyakan, apakah keputusan MK ini juga berlaku untuk pasangan yang akan menikah stelah putusan ini terbit atau hanya berlaku bagi pasangan yang sudah menikah sebelum keputusan ini terbit?
    Terimakasih

    • Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar pasti mempunyai kekuatan ke depan (prospektif) dan sekaligus berlaku dengan mengikat umum (ergo omnes). Perkawinan yang terjadi setelah putusan MK itu sepanjang berkenaan dengan pasal yang diuji seharusnya juga menggunakan tafsir yang baru dari MK ini.

Periksa Browser Anda

Check Your Browser

Situs ini tidak lagi mendukung penggunaan browser dengan teknologi tertinggal.

Apabila Anda melihat pesan ini, berarti Anda masih menggunakan browser Internet Explorer seri 8 / 7 / 6 / ...

Sebagai informasi, browser yang anda gunakan ini tidaklah aman dan tidak dapat menampilkan teknologi CSS terakhir yang dapat membuat sebuah situs tampil lebih baik. Bahkan Microsoft sebagai pembuatnya, telah merekomendasikan agar menggunakan browser yang lebih modern.

Untuk tampilan yang lebih baik, gunakan salah satu browser berikut. Download dan Install, seluruhnya gratis untuk digunakan.

We're Moving Forward.

This Site Is No Longer Supporting Out-of Date Browser.

If you are viewing this message, it means that you are currently using Internet Explorer 8 / 7 / 6 / below to access this site. FYI, it is unsafe and unable to render the latest CSS improvements. Even Microsoft, its creator, wants you to install more modern browser.

Best viewed with one of these browser instead. It is totally free.

  1. Google Chrome
  2. Mozilla Firefox
  3. Opera
  4. Internet Explorer 9
Close