People Innovation Excellence

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERJANJIAN KAWIN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Oleh ERNI HERAWATI (November 2016)

Tulisan ini merupakan update dari tulisan yang pernah disampaikan pada rubrik ini pada bulan Februari 2016. Kali ini yang hendak disampaikan adalah tentang perkembangan atas diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang hal yang sama. Hal yang paling utama dipersoalkan dalam peraturan ini adalah mengenai WNI yang melakukan kawin campur dengan WNA dengan tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya. WNI yang melakukan kawin campur dengan WNA tersebut tidak akan dapat menguasai tanah dengan hak milik. Ketentuan ini sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu tentang bagaimana WNA akan bisa memiliki hak atas tanah dengan Hak Milik salah satunya dapat melalui percampuran harta dalam perkawinan campur. Sedangkan diketahui bahwa WNA bukan merupakan subyek Hak Milik atas tanah.

PP No. 103 Tahun 2015 khususnya Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa WNI yang melakukan kawin campur dengan WNA dapat memiliki hak atas tanah dengan WNI lainnya apabila bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris. Peraturan ini membuat WNI yang sudah melakukan perkawinan campur dengan WNA dan tidak terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan tidak akan akan bisa memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya. Hak-hak tersebut antara lain: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha.

Keadaan ini membuat salah satu WNI yaitu Ny. Ike Farida, yang melakukan kawin campur dan menjadi “korban” atas terbitnya regulasi ini mengajukan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Ketentuan-ketentuan yang diminta untuk dilakukan pengujian tersebut antara lain adalah :

  • Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang subyek-subyek yang dapat menguasai hak atas tanah di Indonesia serta mengatur bahwa orang asing yang memperoleh hak atas tanah karena bercampurnya harta perkawinan, dalam satu tahun harus melepaskan haknya;
  • Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yang harus dilangsungkan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Menurut Pemohon berlakunya Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 merampas hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Hak konstitusional Pemohon tersebut antara lain: hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Setiap orang (warga negara) ingin memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau bekal di masa depan.

Atas permohonan tersebut, maka pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan putusan untuk mengabulkan sebagian peromohonan terutama tentang pengertian atas ketentuan pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Beberapa keputusan tersebut antara lain yaitu :

  • Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai : “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”
  • Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mempunyai kekuataan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
  • Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”
  • Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD Negara RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”

Seperti diketahui bahwa konsep tentang perjanjian perkawinan di mana harus dilakukan sebelum perkawinan merupakan aturan yang sudah berlaku sejak Burgerlijk Wetboek berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membawa perubahan besar atas norma yang selama ini berlaku bahwa perjanjian perkawinan harus dilaksanakan sebelum perkawinan atau saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dicabut selama pekawinan. Juga, perjanjian perkawinan tidak akan bisa dibuat ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah memasuki perkawinan. Meskipun permohonan pengujian atas perjanjian perkawinan tersebut diajukan dalam hal diundangkannya PP Nomor 103 Tahun 2015, namun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara spesifik menyebutkan bahwa hanya berlaku untuk kasus perkawinan campur saja. Dengan demikian perubahan atas ketentuan perjanjian kawin dalam Undang-Undang Perkawinan berlaku untuk semua WNI yang hendak membuat perjanjian kawin. (***)


ERNI


Published at : Updated
Leave Your Footprint
  1. Saya akan segera melangsungkan pernikahan dengan WNA Belanda di Belanda. Karena satu dan lain hal, calon suami tidak bisa datang ke Indonesia sebelum pernikahan terjadi. Sehingga tidak bisa membuat prenuptial agreement tsb. Yang saya tanyakan, apakah keputusan MK ini juga berlaku untuk pasangan yang akan menikah stelah putusan ini terbit atau hanya berlaku bagi pasangan yang sudah menikah sebelum keputusan ini terbit?
    Terimakasih

    • Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar pasti mempunyai kekuatan ke depan (prospektif) dan sekaligus berlaku dengan mengikat umum (ergo omnes). Perkawinan yang terjadi setelah putusan MK itu sepanjang berkenaan dengan pasal yang diuji seharusnya juga menggunakan tafsir yang baru dari MK ini.

  2. 1. apakah kewenangan notaris terkait pengesahan perkawinan dapat memberikan kepastian hukum? karena sebelumnya tidak ada aturan yg mengatur bahwa notaris berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan, selain itu pengesahan dlm ps. 29 UUP jika ditafsikan secara acontrario bersifat administratif dan pengesahannya bukan terkait isi perjanjian perkawinan melainkan bersifat publikasi untuk mengikat pihak ketiga..
    2. bagaimana akibat hukum dari pengesahan perjanjian yang dilakukan oleh notaris?

    • Terima kasih Fhauzi atas respons Anda pada tulisan saya.

      Sebelum saya membahas kewenangan notaris terkait dengan pembuatan akta atau perjanjian, ada baiknya diketahui bahwa sah atau tidaknya perjanjian (termasuk disini adalah perjanjian kawin) tidak ditentukan oleh dibuat oleh notaris atau tidak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan bahwa suatu perjanjian sah menurut hukum jika memenuhi empat hal yaitu : 1) adanya sepakat oleh mereka yang mengikatkan diri; 2) kecakapan pihak yang membuat perikatan; 3) suatu hal tertentu; dan 4) suatu sebab yang halal.
      Sesuai dengan Pasal 1 UU tentang Jabatan Notaris (UUJN) dicantumkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN dan UU lain”. Mengenai kewenangan Notaris disebutkan dalam Pasal 15 UUJN yaitu “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Dengan demikian berarti kewenangan Notaris adalah agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai pejabat. Hal ini dikarenakan akta yang dibuat oleh Notaris harus sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu akta yang bentuknya sudah ditetapkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang, dan ditempat kedudukan yang ditentukan oleh hukum. Notaris harus tetap memastikan bahwa akta (perjanjian) yang dibuat olehnya atau dibuat dihadapannya tetap sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.
      Terkait dengan Pasal 29 UU Perkawinan, maka sah atau tidaknya perjanjian perkawinan harus tetap mendasarkan Pasal 1320 KUH Perdata dan tugas Notaris adalah memastikan bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh para pihak sah menurut hukum. Dalam Pasal 29 ayat (1) jelas pula disebutkan bahwa perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan (bukan Notaris). Namun dalam hal ini tidak serta merta dibaca bahwa sah tidaknya perjanjian kawin tergantung pada pegawai pencatat perkawinan, namun harus didaftarkan kepada mereka. Pendaftaran atas perjanjian kawin adalah salah satu syarat agar perjanjian tersebut dapat diketahui dan mengikat pihak ketiga, sehingga perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya oleh suami atau isteri yang membuat perjanjian kawin tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum. Jika tidak didaftarkan, maka perjanjian tersebut tetap sah menurut hukum tetapi tidak memiliki konsekuensi apapun terhadap pihak ketiga.
      Terima kasih.

  3. Apakah benar perjanjian kawin pasca putusan MK itu dimungkinkan atau berpotensi merugikan bagi pihak ketiga, lalu seperti apa perjanjian kawin pasca putusan MK yang bisa merugikan pihak ketiga

    • Terima kasih Rahma, yang telah membaca dan memberikan respon atas tulisan saya. 

      Norma hukum tentang perjanjian kawin sebelum putusan MK adalah harus dibuat sebelum atau pada saat perkawinan. Meskipun pada prakteknya banyak (atau bahkan semua perjanjian) dilakukan sebelum perkawinan. Ini dikarenakan setelah perjanjian kawin dibuat harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan saat menikah. Hal ini dilakukan karena agar perjanjian kawin tersebut diketahui oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap harta harta (pasiva dan aktiva) setelah adanya perkawinan.

      Apakah perjanjian kawin pasca Putusan MK tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga? Jawabannya bisa Iya dan bisa Tidak. Selama mekanisme tentang bagaimana konsekuensi dibuatnya perjanjian kawin setelah perkawinan terjadi belum tersedia, maka bisa saja pihak ketiga berpotensi dirugikan. Namun memahami tentang perjanjian kawin pasca Putusan MK tidak semata-mata hanya terkait dengan perlindungan pihak ketiga saja.

      Putusan MK telah mengubah sistem norma ttg perjanjian kawin. Dapat dikatakan, ketentuan putusan tersebut ada pada level tertinggi. Oleh karena baru saja ketentuan tersebut dikeluarkan oleh MK, maka dapat dimaklumi bahwa sampai saat ini belum ada prosedur baku tentang bagaimana jika perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dapat dimaklumi bahwa beberapa Notaris yang saya kenal juga belum berani mengambil keputusan untuk membuat perjanjian kawin pasca putusan MK tersebut. Hal ini dikarenakan selain belum ada prosedur yang pasti, juga Notaris harus berhati-hati dalam membuat isi perjanjian kawin yang isinya tentang pemisahan harta yang telanjur bersatu sebelumnya. Juga perjanjian ini akan berdampak pada pihak ketiga (misalnya, sebuah rumah yang tadinya harta bersama dan sedang dijaminkan ke bank untuk berhutang, maka harus dipikirkan tentang perlindungan terhadap pihak bank akibat perjanjian kawin pasca perkawinan tersebut) atau harta-harta bersama lainnya yang telah dimasukkan dalam investasi usaha tertentu, bagaimana pemisahan dilakukan? Selanjutnya, setelah perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilakukan, bagaimanakah sistem publikasinya agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta perkawinan dapat mengetahui?

      Selain itu, yang namanya perjanjian pemisahan harta, berarti berisi tentang terpisahnya harta dalam perkawinan. Banyak pertanyaan yang harus dijawab. Bagaimana dengan harta-harta (dan juga hutang-hutang) yang terlanjur jadi satu tersebut? Bagaimana cara pemisahannya? Apakah cukup dengan pernyataan suami isteri saja, atau perlu akuntan (jika harta dan hutang cukup rumit), atau perlukah dilakukan balik nama atas harta-harta yang dipisahkan tadi kepada masing-masing pihak? Atas dasar apa (peralihan hak) balik nama tersebut dilakukan, apakah karena jual-beli, hibah, atau yang lain? Karena undang-undang sudah mengatur cara-cara beralihnya hak kebendaan, dimana sebab peralihan kepemilikan karena perjanjian kawin belum diatur. Pertanyaan-pertanyaan inilah kemudian membuat Putusan MK tersebut memerlukan suatu pedoman hukum yang lebih jelas lagi.

      Sementara baru jawaban tersebut yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jika ada informasi lagi yang lebih update akan bisa saya tuangkan dalam tulisan selanjutnya. Beberapa informasi lainnya dapat dibaca dalam tulisan Notaris Alwesius, S.H., M.Kn dalam link berikut : http://www.notary.my.id/2016/11/pembuatan-perjanjian-perkawinan-pasca.html

      Terimakasih.

Periksa Browser Anda

Check Your Browser

Situs ini tidak lagi mendukung penggunaan browser dengan teknologi tertinggal.

Apabila Anda melihat pesan ini, berarti Anda masih menggunakan browser Internet Explorer seri 8 / 7 / 6 / ...

Sebagai informasi, browser yang anda gunakan ini tidaklah aman dan tidak dapat menampilkan teknologi CSS terakhir yang dapat membuat sebuah situs tampil lebih baik. Bahkan Microsoft sebagai pembuatnya, telah merekomendasikan agar menggunakan browser yang lebih modern.

Untuk tampilan yang lebih baik, gunakan salah satu browser berikut. Download dan Install, seluruhnya gratis untuk digunakan.

We're Moving Forward.

This Site Is No Longer Supporting Out-of Date Browser.

If you are viewing this message, it means that you are currently using Internet Explorer 8 / 7 / 6 / below to access this site. FYI, it is unsafe and unable to render the latest CSS improvements. Even Microsoft, its creator, wants you to install more modern browser.

Best viewed with one of these browser instead. It is totally free.

  1. Google Chrome
  2. Mozilla Firefox
  3. Opera
  4. Internet Explorer 9
Close