BRANDING S-1 HUKUM BINUS MENJADI PERHATIAN DALAM RAKOR BINUS 2015

Mulai tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus 2015, para pimpinan di tingkat jurusan/program studi dan fakultas/schools di lingkungan BINUS bertemu dengan semua unit/centers yang ada di BiNUS guna menyiapkan program kerja jurusan/program studi tahun 2016. Dari Business Law BINUS tampak hadir Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan.

Menurut Shidarta, Ketua Jurusan Business Law BINUS, kehadiran program studi S-1 Ilmu Hukum BINUS memang baru berusia 4 tahun, dan harus diakui, tampaknya belum banyak dikenal karena masyarakat biasanya lebih mengenal BINUS sebagai perguruan tinggi yang menonjol di bidang ICT. Padahal, dengan kelebihan BINUS itulah justru terletak kekuatan Business Law BINUS ditambah dengan kejelasan desain kurikulum hukum bisnisnya ditambah keteraturan dan kedisiplinan proses belajar mengajar yang telah terkomputerisasi. BINUS juga dikenal sangat konsisten mengambil keputusan untuk menawarkan program magang/praktik kerja (internship) bagi para mahasiswa selama satu tahun di luar kampus, berbanding dengan tiga tahun belajar teori di kampus.

Hasil survei yang diadakan terhadap para mahasiswa yang telah menempuh studi di Business Law BINUS juga menangkap kesan positif ini. Mahasiswa merasakan kepuasan menempuh pendidikan ilmu hukum di BINUS, yakni desain kurikulum yang terfokus, keteraturan jadwal perkuliahan, suasana kampus yang kondusif, dan kepastian kualitas pembelajaran sebagai pertimbangan-pertimbangan utama dalam penilaian.

Dalam rapat koordinasi ini, dibahas program-program kerja Business Law BINUS yang bakal didukung oleh unit/centers. Salah satu program kerja ini adalah peningkatan branding, yang dibangun melalui berbagai aktivitas internal Business Law BINUS dan aktivitas bersama berkolaborasi dengan mitra kerja sama BINUS yang sebagian sudah terbangun selama ini. Laporan aktivitas Business Law BINUS dalam situs yang bisa diakses secara online menunjukkan padatnya kegiatan di jurusan dan program studi S-1 Ilmu Hukum BINUS, sehingga seharusnya masyarakat tidak lagi perlu ragu atas kualitas pembelajaran ilmu hukum di perguruan tinggi ini. (***)